Raker dengan Kemendag, Nevi Minta Tindak bila Ada Kartel Migor Bermain

22

Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) membahas stabilitas harga minyak goreng dan komoditas strategis lainnya.

Kemendag mendapat berbagai masukan dari Anggota DPR termasuk Nevi Zuairina yang meminta agar para pengusaha besar atau produsen minyak goreng (migor) lebih berkorban untuk masyarakat.

Saat ini, kata Nevi, meskipun kebijakan satu harga minyak goreng, yakni minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter, namun pada kenyataannya, stok di pasaran masih langka.

Kebutuhan minyak goreng nasional di tahun 2022 adalah sebanyak 5,7 juta kilo liter, yang terdiri dari kebutuhan rumah tangga 3,9 juta kilo liter dan kebutuhan industri sebesar 1,8 juta kilo liter.

“Pemerintah mesti dapat mendorong para pengusaha besar minyak goreng ini, jangan sampai menahan stok dan mereka mesti mau berkorban dengan mengurangi margin agar tidak ada kelangkaan stok di lapangan,” tegas Nevi.

Politisi PKS ini mengatakan, pemerintah sudah terlalu banyak berkorban melalui uang negara, baik dari APBN maupun melalui BPDPKS untuk stabilisasi minyak goreng.

Seiring berjalannya waktu, harapan masih belum sesuai sehingga di lapangan yang menjadi korban akhirnya rakyat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam rumah tangganya.

Nevi menambahkan, selama ini proporsi serapan minyak goreng dalam negeri memang lebih kecil dari luar negeri sekitar 34%. Dengan tingginya harga pasar dunia, ekspor memang sangat menjanjikan ditambah lagi kelangkaan stok dunia.

Baca Juga:  Pembangunan Infrastruktur Penggerak Ekonomi

Tapi, ingatnya lagi, kebutuhan dalam negeri jangan sampai diabaikan hingga memicu mahalnya minyak goreng dalam negeri.

“Saya menyarankan, operasi pasar di titik-titik masyarakat yang memiliki daya beli rendah harus dilakukan pada harga minyak goreng Rp14 ribu. Selain menjamin adanya stok memenuhi kebutuhan masyarakat dengan syarat maksimal pembelian, juga meningkatkan ketepatan sasaran pemenuhan kebutuhan,” kata Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menegaskan, DPO (domestik price obligation) tidak akan ada gunanya ketika stok di lapangan tidak ada. Untuk itu, bila ada indikasi kartel yang bermain, Nevi minta pemerintah menindak tegas dan keras sehingga ada efek jera para pelaku distribusi minyak goreng yang nakal.

“Pemerintah harus cermat terhadap industri minyak goreng yang cenderung ke arah oligopoli. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus berperan besar membereskan tindakan tidak terpuji pada perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Tanpa pengawasan ketat, dan tindakan tegas, persoalan minyak goreng akan terus berlarut-larut.

“Saya berharap, pemerintah mampu memberikan solusi terutama yang memberikan manfaat pada rakyat banyak dalam jangka panjang berkaitan persoalan stok dan harga minyak goreng di pasaran ini,” tukasnya.(rel/idr)