Pro Keterbukaan Informasi Publik, Gubernur Sumbar Siapkan Reward

38

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi adanya Komisi Informasi (KI) dan mengajak semua stakeholder membumikan keterbukaan informasi publik.

Menurutnya, semua badan publik harus informatif. Jika ada yang penilaiannya yang masih cukup informatif, maka predikatnya harus naik jadi informatif. Begitu juga Sumbar harus kembali jari provinsi informatif.

“Kalau belum sinergi dengan PPID Utama Kota dan Kabupaten, ayo disinergikan. Sering lakukan pencerahan antara PPID Utama Pemprov, PPID Utama Kota dan Kabupaten dengan KI,” ujar Mahyeldi saat menerima Ketua dan Komisioner KI Sumbar, Senin (29/3/2021).

Agar informatif, Mahyeldi mendorong KI memotret fakta yang sebenarnya dalam pengelolaan informasi di semua badan publik. Hasilnya jadi bahan penilaian anugerah keterbukaan informasi publik.

“Untuk itu, pemprov siap memberikan reward kepada badan publik yang informatif berdasarkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi (monev) KI Sumbar,” ujar Mahyeldi didampingi Kadis Kominfo Sumbar Jasman.

Menurut Mahyeldi, sangat salah jika hari ini masih ada badan publik yang menutup-nutupi informasi publik. “Bapak Presiden sangat mengapresiasi keterbukaan informasi publik. Provinsi yang terbaik dalam pengelolaan informasi, tentu ada reward dari presiden atau Kementerian Kominfo,” ujar Mahyeldi.

Baca Juga:  Amankan Pesisir Pantai Sumbar, Bikin Aturan Daerah Mitigasi Vegetasi

Kepala Dinas Kominfo Sumbar Jasman menyatakan siap mengembalikan Sumbar sebagai provinsi berpredikat informatif.

“Surati Pak Jasman, kapan perlu buat rakor terkait keterbukaan informasi ini. Undang narasumber dari KI Pusat dan dari Kementerian Keuangan,” ujar Mahyeldi.

Sebelumnya, Ketua KI Sumbar Nofal Wiska menyampaikan kinerja KI 2020 dan rencana kerja 2021.

“Terimakasih Pak Gubernur telah menerima KI Sumbar. Kami menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengamanatkan bahwa setiap tahun paling lambat 31 Maret harus serahkan laporan ke Gubernur dan DPRD,” ujar Nofal Wiska.

Dalam pertemuan itu, Mahyeldi juga menggali penanganan penyelesaian sengketa informasi publik di KI Sumbar.

Wakil Ketua KI Sumbar Arif Yumardi menyampaikan bahwa ada 21 register sengketa informasi publik, penyelesaiannya ada ajudikasi dan mediasi. Termasuk penyelesaian sengketa informasi melibatkan instansi vertikal.(rel)

Previous articleKetua MPW PP Sumbar Kecam Aksi Terorisme di Makassar
Next articleDorong Peningkatan Produksi Ikan, Bupati Resmikan 40 Rumah Nelayan