Prodi Administrasi Publik Unand Siapkan Kurikulum Merdeka Belajar

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas (Unand) sedang menyiapkan draft kurikulum Kampus Merdeka-Merdeka Belajar.

“Draft kurikulum tersebut disusun menyesuaikan dengan aturan yang telah disusun Tim Unand,” ujar Ketua Jurusan Administrasi Publik FISIP Unand, Ria Ariany, dalam Focus Group Discussion (FGD) penyusunan draft kurikulum Merdeka Belajar.

Melalui FGD tersebut, kata Ria, pihaknya ingin menyempurnakan dan menyesuaikan draft kurikulum yang telah kita susun dengan aturan kurikulum Merdeka Belajar yang telah disusun oleh pihak rektorat.

Selain itu, juga meminta tanggapan dan masukan dari stakeholder, seperti pemerintah daerah, para alumni, fakultas dan universitas lainnya, sehingga draft ini bisa diaplikasikan terutama terkait pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi.

Sementara itu, Dekan FISIP Unand, Azwar yang membuka FGD memaparkan bahwa ada dua program studi yang menerima hibah penyusunan draft kurukulum Merdeka Belajar ini di FISIP Unand, yaitu, Prodi Administrasi Publik dan Prodi Antropologi.

“Para penerima hibah ini harus menyelesaikan penyusunan draft kurikulum Merdeka Belajar ini hingga tanggal 10 Desember nanti. Sebuah kerja yang keras dan berpacu dengan waktu. Sebab, hanya dalam waktu lebih kurang dua bulan, draft itu harus siap,” katanya.

Wakil Rektor I Prof Mansyurdin yang menjadi pemateri dalam FGD tersebut menguraikan hal-hal mendasar dalam penyusunan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Menurutnya, Unand sangat mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tersebut. Hal ini bisa dilihat dari dibuatnya beberapa peraturan turunan dari Permendikbud tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka tersebut, seperti Peraturan Rektor dan seterusnya.

Baca Juga:  Gubernur Sumbar Dukung Pengembangan Pupuk Darah Sapi SMAK Padang

“Kita sudah lakukan itu. Bahkan kita juga sudah susun aturan dan pedoman kurikulum Merdeka Belajar ini,” ujarnya.

Dijelaskan Prof Mansyurdin, dalam bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi, Unand memasukkan program kepedulian bencana.

“Kita masukkan ini, karena kondisi daerah yang rawan bencana, dan Unand punya banyak ahli kebencanaan,” jelasnya.

Kemudian, lanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam penyesuaian kurikulum untuk memfasilitasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, antara lain, capaian lulusan program studi yang telah dirumuskan dengan melibatkan pihak-pihak berkepentingan tetap tercapai.

“IPK mungkin bukan lagi patokan kita, tetapi persentase yang berhasil lulus,” ucapnya dalam FGD yang juga dihadiri General Manager Padang Ekspres yang juga Koordinasi Jaringan Pemred Sumbar (JPS) Heri Sugiarto dan para stakeholder lainnya.

Selanjutnya, kata Prof Mansyurdin, kekhasan atau keunggulan kurikulum sesuai dengan visi dan misi program studi tetap dipelihara. Selain itu, tidak menambah masa dan beban belajar mahasiswa sebagaimana yang telah dirancang dalam kurikulum program studi. Serta, tidak mengganggu keberlanjutan akreditasi internasional.

“Perlu juga diperhatikan, kebebasan mahasiswa dalam menggunakan masa dan beban belajar di luar program studi bukanlah kebebasan mutlak melainkan kebebasan terkendali,” pungkasnya.

FGD ini juga menghimpun masukan stakeholder, terutama tentang program kewirausahaan, magang, KKN Tematik, media dan lain sebagainya.(rel)

Previous article3 Hal Ini Jadi Perhatian Jokowi dalam Pengelolaan Perbatasan Negara
Next articlePesan dan Dukungan Penuh SBY untuk Mualim di Pilgub Sumbar 2020