Program Pembangunan Strategis Mendesak

Gubernur dan wakil gubernur bertemu Menko Marves sampaikan program strategis. (IST)

Pemprov Sumbar berkomitmen mengebut program strategis pembangunan yang telah direncanakan. Dengan begitu, pembangunan ekonomi Sumbar akan semakin membaik.
Untuk itu Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy langsung menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di ruang kerja Menko Marves, Jakarta, Senin (15/3).

Dalam pertemuan itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar menyampaikan program percepatan pembangunan insfratruktur Sumbar melalui Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) Padat Karya.

Ada 6 potensi pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan Sumbar, yaitu perbaikan insfrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan irigasi dan normalisasi sungai, pengembangan kawasan food estate, pengadaan kapal antar pulau, kawasan ekonomi khusus dan sarana dan fasiltas kesehatan.

Pada kesempatan itu, gubernur menyampaikan, sebelumnya Kemenko Marves telah melakukan kunjungan lapangan ke Sumbar, meninjau peningkatkan pelayanan pariwisata di Sumbar khususnya Mentawai. Pemerintah tengah merancang pembangunan Marina Center di Padang, termasuk jalan trans Mentawai, Bandara Rokot Sipora.

“Mentawai memiliki objek pariwisata kelas dunia, oleh sebab itu kita perlu bantuan dari Kemenko Marves untuk menyiapkan infrastruktur yang bagus supaya ketika turis mau berkunjung ke Mentawai itu mereka punya pelabuhan yang bagus,” beber Mahyeldi.

Selain itu untuk membangkitkan kawasan pesisir di Sumbar, pemerintah melakukan pembangunan jalan penghubung dan infrastruktur sisi darat di Pelabuhan Teluk Tapang, di Pasaman Barat.

“Kami ingin membangun kawasan pesisir Sumbar ini supaya tidak terlalu tertinggal jauh dengan bagian lain, yaitu dengan pembukaan jalan penghubung dari Bunga Tanjung hingga ke Lokasi Pelabuhan serta beberapa infrastruktur sisi darat di Pelabuhan Teluk Tapang itu sendiri,” ujarnya.

Gubernur menjelaskan, progres pembangunan jalan yang telah dilakukan sampai saat ini yaitu pembukaan trase jalan dari Pertigaan Bunga Tanjung hingga ke lokasi pelabuhan sepanjang 33,86 Km, pengaspalan sepanjang 7,7 Km, pengerasan jalan sepanjang 15,65 Km, serta pembangunan jembatan sebanyak 7 unit dari total 13 unit dengan 1 unit telah dilaksanakan di tahun 2020.

Hal lain yang diusulkan adalah jalan pelabuhan Teluk Tapang, penguatan tebing dan normalisasi Sungai Batang Sikabau, Batang Batahan terletak di Kabupaten Pasaman Barat.
Juga normalisasi dan penguatan tebing Batang Tapan Pesisir Selatan dan rehabilitasi daerah irigasi Bandar Lawas Sirukam Kabupaten Solok.

Sementara itu, wagub menyampaikan usulan-usulan pembangunan di Sumbar antara lain, pembangunan jembatan layang fly over panorama I Sitinjau Lauik sepanjang 2,6 kilometer. Karena jalan tersebut merupakan jalur padat logistik di lintas tengah Sumatera.

Daerah Panorama 1 Sitinjau Lauik merupakan daerah rawan kecelakaan dengan radius tikung terlalu sempit, tanjakan dan turunan terlalu terjal dan curam, bahkan sering kendaraan bermotor lepas kendali, terutama angkutan berat, seperti truk.

“Saat ini masih dilakukan proses pemetaan. Pemetaan sudah dilakukan untuk jalur sepanjang 5,6 kilometer. Fly over ini nantinya berupa jembatan yang melewati kelokan – kelokan patah,” terang Audy.

Baca Juga:  Wako: Sebagai Barometer Sumbar, Padang Harus Superior

Kemudian pembangunan Ekonomi Khusus Kepulauan (KEK) khusus percepatan Infrastruktur Trans Mentawai dan sarana lainnya di Kepulauan Mentawai serta progres strategis lainnya di Sumatera Barat. Terakhir Audy menambahkan semua perizinan juga sedang disiapkan.

Pemprov Sumbar berharap ke Kemenko Marves agar usulan progres pembangunan strategis tersebut dapat ditampung dalam APBN, sehinga bisa menunjang perekonomian di Sumbar.

Luhut Binsar Pandjaitan, dalam rapat koordinasi sebelum pertemuan dengan gubernur itu mengapresiasi Pemprov Sumbar karena selama ini cepat merespons dan menyelesaikan dokumen untuk pengajuan program PEN.

Percepatan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat salah satu skala prioritas.
Ia mengapresiasi usulan pembangunan jembatan layang fly over Panorama I Sitinjau Lauik. Jembatan itu dibangun bertujuan untuk mengurangi kecelakaan dan kemacetan yang sering terjadi.

“Tim Kemenko Marves telah melakukan kunjungan lapangan di Provinsi Sumbar. dilanjutkan dengan diskusi dan penyiapan kelengkapan dokumen, termasuk juga asistensi mekanisme perizinan kawasan hutan,” ujarnya.

Luhut dalam kesempatan itu juga melirik kawasan Danau Maninjau yang dipenuhi tambak ikan. “Perlu mengurangi jumlah keramba apung untuk memperbaiki kualitas air di sana. Sehingga Danau Maninjau ini bersih. Danau Maninjau ini termasuk juga salah satu dari 15 danau yang ada di Indonesia yang akan dibersihkan, dapat dijadikan salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP),” ujarnya.

Luhut juga berharap kapasitas penguatan tebing dan normalisasi Sungai Batang Sikabau terletak di Kabupaten Pasaman Barat perlu juga peningkatan pembangunan. Normalisasi dan penguatan tebing Batang Tapan Pesisir Selatan dan rehabilitasi daerah irigasi Bandar Lawas Sirukam Kabupaten Solok serta peningkatan daerah irigasi Batang Batahan di Kabupaten Pasaman Barat.

“Dengan dilakukan peningkatan daerah irigasi dan normalisasi sungai akan dapat menjadi sarana utama untuk meningkatkan potensi daerahdan usaha-usaha masyarakat disektor pertanian, pariwisata dan UMKM,” tuturnya.

Selain itu ia juga melirik pembangunan Ekonomi Khusus Kepulauan (KEK) Mentawai khusus percepatan infrastruktur dan sarana lainnya di daerah tersebut. “Sehingga demikian harus bisa kita selesaikan dan kita fokuskan sebelum tahun 2024,” sebutnya.

Menyikapi persoalan tambak ikan Danau Maninjau, Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar sudah melakukan upaya-upaya khusus. Dulu ada sekitar 17 ribu keramba sekarang sudah mulai berkurang, lebih kurang hanya tinggal 12 ribu keramba.

“Dan itu sudah kita tata dan diamankan mudah-mudahan selanjutnya bisa kita maksimalkan dengan mengkoordinasikan bersama, khususnya dengan kabupaten Agam,” ungkapnya.

Kemudian berkaitan dengan Perhubungan Terminal Type A Anakair, akses jalan ke terminal. Mahyeldi menyebutkan dirinya akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Padang. Karena kewenangan jalan ada di Pemko Padang terkait permasalah jalan untuk mengoptimalkan terminal yang di bangun. (wni)

Previous articleTak Lulus Latsar, CPNS Bisa Diberhentikan
Next articleJalan Tol Padang-Sicincin Mandek, Andre Rosiade Temui Menteri PUPR