
SOLOK--Kasus dugaan tambang emas ilegal di Sumatera Barat kembali menjadi perhatian publik. Sorotan menguat setelah muncul dua rangkaian peristiwa berbeda dalam penanganan perkara yang dinilai menimbulkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat.
Kasus pertama terjadi di wilayah X Koto Diatas, di mana masyarakat melaporkan adanya aktivitas tambang ilegal yang menggunakan alat berat.
Namun dalam penanganan di tingkat Polsek, alat yang dilaporkan disebut diduga telah dilepas dan pihak yang diduga terlibat tidak dilakukan penahanan.
Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Propam Polda Sumatera Barat. Dalam prosesnya, Hendrik Kusumahdinata (pelapor) juga mempertanyakan mekanisme pemeriksaan saksi yang disebut tidak dilakukan melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP), melainkan hanya melalui konfirmasi via telepon.
Menurut informasi pelapor, hasil pemeriksaan Propam disebut tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap Kapolsek yang bersangkutan.
Sementara itu, kasus kedua berkaitan dengan penindakan yang dilakukan oleh Polresta Solok yang menyita alat berat yang diduga digunakan dalam aktivitas tambang ilegal.
Penyitaan dua unit ekskavator dilakukan oleh pihak Polresta Solok pada 13 Februari 2026 di wilayah Nagari Bukit Kanduang. Namun menurut pelapor, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai keberadaan alat berat yang telah diamankan tersebut.
Barang bukti tersebut kemudian dipindahkan ke Polres Tanahdatar. Namun hingga saat ini, posisi barang bukti serta status hukum pihak yang diduga terlibat belum mendapatkan kejelasan. Perwakilan masyarakat sekaligus pelapor, Hendrik Kusumahdinata menyampaikan pihaknya telah mengirimkan surat klarifikasi tertanggal 19 Maret 2026 kepada Kapolres Tanahdatar.
“Kami sudah meminta kejelasan terkait posisi alat dan status hukum pihak yang diduga terlibat. Kami juga telah menyerahkan data saksi, nomor pihak yang diduga sebagai pelaku maupun pemilik alat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga telah menyampaikan bukti tambahan berupa dugaan aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. “Termasuk adanya bukti transfer yang diduga berkaitan dengan aliran dana ke Nagari Pasilihan untuk pembangunan fasilitas umum melalui pengurus terkait,” tambahnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



