Pemulihan Fasilitas Pendidikan Terdampak Bencana Diguyur Rp 25,3 M

PADEK.JAWAPOS.COM - Pemkab Padangpariaman terus menguatkan komitmennya dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan mempercepat pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Program ini difokuskan pada sekolah-sekolah yang terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Padangpariaman Hendra Aswara menyebut langkah tersebut sebagai strategi penting untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dalam kondisi aman dan layak. 

Menurutnya, revitalisasi tidak semata menyasar perbaikan fisik bangunan, tetapi juga menjamin lingkungan belajar yang mendukung perkembangan peserta didik.

“Program ini bukan sekadar membangun kembali, tetapi memastikan anak-anak kita mendapatkan fasilitas pendidikan yang mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 dan menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Cakupannya meliputi rehabilitasi, pembangunan, hingga penyediaan sarana dan prasarana guna menunjang efektivitas pembelajaran.

Data per 17 April 2026 mencatat, Padangpariaman memiliki 773 satuan pendidikan dengan jumlah siswa mencapai 66.532 orang. Sektor ini didukung oleh 5.277 guru serta 1.859 tenaga kependidikan.

Namun, dampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat pada penghujung 2025 turut memengaruhi kondisi fasilitas pendidikan. Sebanyak 57 sekolah terdampak, terdiri dari 21 PAUD, 27 SD, dan 3 SMP. Tiga di antaranya mengalami kerusakan berat hingga memerlukan relokasi, termasuk SDN 05 Batanganai.

“Untuk sekolah yang rusak ringan hingga sedang, penanganannya telah dilakukan melalui program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara yang rusak berat akan ditangani melalui pembangunan unit sekolah baru,” jelasnya.

Total anggaran revitalisasi yang digelontorkan mencapai Rp 25,3 miliar. Rinciannya Rp 11,3 miliar dialokasikan untuk PAUD, Rp 6,39 miliar untuk SD, dan Rp 7,55 miliar untuk SMP. Saat ini, sekitar 70 persen dana tersebut telah disalurkan langsung ke rekening masing-masing sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padangpariaman, Hendri menambahkan pelaksanaan program dilakukan dengan sistem swakelola yang melibatkan pihak sekolah dan masyarakat sekitar. “Model swakelola ini kami pilih agar proses pengerjaan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar,” ungkapnya.