PADEK.JAWAPOS.COM - Komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu mendapat sorotan, setelah Bupati Pasaman Welly Suhery bersama Wakil Bupati H. Parulian menemui Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di kediaman dinasnya di kawasan Widya Candra, Minggu (26/4) malam.
Pertemuan yang berlangsung di hari libur tersebut tidak sekadar silaturahmi. Welly secara langsung menyerahkan proposal pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di sejumlah titik di Pasaman, sekaligus melakukan sinkronisasi dan validasi data penerima bantuan sosial (bansos).
Langkah proaktif ini dinilai sebagai sinyal kuat—bahkan tekanan moral—bagi kepala daerah lain di Sumatera Barat untuk lebih agresif menghadirkan program konkret bagi masyarakat prasejahtera, khususnya di sektor pendidikan. “Pertemuan ini menjadi momentum untuk mematangkan usulan pembangunan Sekolah Rakyat. Alhamdulillah, proposal telah kami serahkan langsung dan diterima oleh Bapak Menteri,” ujar Welly.
Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi jangka panjang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal. Di Pasaman, program ini ditargetkan menjangkau 12 kecamatan.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Pasaman telah menyiapkan sejumlah lahan untuk pembangunan sekolah tersebut. Beberapa lokasi yang diusulkan antara lain di Nagari Tanjung Baringin (Lubuksikaping), Kecamatan Dua Koto, Mapat Tunggul, dan Rao Utara.
Saat ini, seluruh lahan tersebut tengah dalam tahap finalisasi kajian teknis dan legalitas, bekerja sama dengan Kantor Pertanahan setempat.
“Kami pastikan ketersediaan lahan bukan menjadi kendala. Ini langkah penting agar pembangunan fisik oleh pemerintah pusat bisa segera direalisasikan,” tegas Welly.
Selain membahas pembangunan Sekolah Rakyat, pertemuan juga menyoroti pentingnya validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini dinilai krusial agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
Upaya pembaruan data ini sekaligus menjadi fondasi bagi keberhasilan program pendidikan berbasis intervensi kemiskinan.
Inisiatif yang dilakukan Pemkab Pasaman memperlihatkan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat. Dibutuhkan langkah aktif dan konkret dari pemerintah daerah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
