PADEK.JAWAPOS.COM - Di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan efisiensi anggaran, pemerintah daerah dituntut tetap hadir melayani masyarakat. Setiap program yang menyentuh kepentingan rakyat harus tetap berjalan.
Menghadapi efisiensi fiskal bukan perkara mudah. Namun, melalui tata kelola anggaran yang disiplin, inovasi pendapatan daerah, serta kolaborasi lintas sektor, pemerintah diyakini tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kondisi keterbatasan, setiap kebijakan justru diuji ketepatan dan keberpihakannya. Tantangan itu kini dihadapi Bupati Pasaman Welly Suhery dalam menjalankan roda pemerintahan.
Kabupaten Pasaman yang terdiri atas 12 kecamatan dan 62 nagari dengan jumlah penduduk sekitar 318 ribu jiwa di wilayah seluas 3.947,63 kilometer persegi bukanlah daerah kecil dengan kebutuhan yang mudah dijangkau secara merata. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat dan struktur belanja yang belum optimal turut menjadi tantangan pembangunan.
Momentum tersebut dimanfaatkan Bupati Welly untuk menyusun strategi pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Sejak dilantik pada 30 Mei 2025, ia mulai menggeser paradigma penganggaran dari money follows function menjadi money follows program, yakni memastikan setiap anggaran berdampak langsung bagi masyarakat.
Paradigma yang diatur melalui PP Nomor 17 Tahun 2018 itu diterapkan secara konkret di lapangan. Salah satu bentuk komitmennya terlihat pada program kesehatan gratis yang tetap diprioritaskan meski membutuhkan anggaran besar.
Langkah itu diambil karena kebutuhan masyarakat yang mendesak. Di saat sejumlah daerah mulai menghentikan program serupa akibat keterbatasan fiskal, Pemerintah Kabupaten Pasaman tetap mempertahankannya di tengah tekanan efisiensi anggaran.
Welly juga melakukan perubahan pola birokrasi dengan menggeser fokus penganggaran dari berbasis struktur organisasi menjadi berbasis hasil yang dirasakan masyarakat.
Jika sebelumnya alokasi anggaran lebih banyak dibagi berdasarkan struktur organisasi dan kebutuhan operasional unit kerja, kini anggaran diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Melalui pendekatan tersebut, program prioritas tetap didanai, sedangkan program yang dinilai kurang strategis dikurangi.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
