PADEK.JAWAPOS.COM - Kerusakan ekosistem mangrove di Sumbar kini menjadi ancaman serius, bukan hanya bagi lingkungan pesisir, tetapi juga terhadap ekonomi ribuan nelayan. Penyusutan hutan mangrove ribuan hektare dalam beberapa tahun terakhir disebut telah menyebabkan hilekosisteangnya puluhan ribu ton sumber daya laut dan kerugian ekonomi hingga triliunan rupiah setiap tahun.
Dosen Perikanan dan Kelautan Universitas Bung Hatta (UBH), Dr Eni Kamal, mengungkapkan luas mangrove di Sumbar berkurang sekitar 7.680,5 hektare akibat aktivitas pembangunan fisik maupun nonfisik. “Setiap satu hektare mangrove yang rusak menyebabkan penurunan hasil tangkapan sekitar enam ton ikan dan udang per tahun,” ujarnya.
Akibat kerusakan tersebut, Sumatera Barat diperkirakan kehilangan sekitar 46.083 ton sumber daya biota laut setiap tahun, mulai dari ikan, udang, kerang, moluska hingga biota pesisir lainnya.
Tak hanya itu, hilangnya mangrove juga berdampak pada rantai makanan alami di kawasan pesisir. Dalam kajian akademik, setiap satu hektare mangrove yang hilang setara dengan hilangnya empat ton sumber makanan alami per tahun. Saat ini, total makanan alami yang hilang diperkirakan mencapai 30.722 ton per tahun.
Menurut Dr Eni, dampak ekonomi yang dirasakan nelayan sangat besar. Nelayan pesisir di Sumbar diperkirakan kehilangan potensi pendapatan hasil tangkapan hingga Rp 2,764 triliun per tahun. Sementara kehilangan nilai makanan alami mencapai Rp552,9 miliar.
“Kerusakan mangrove langsung memukul kesejahteraan nelayan tradisional karena kawasan ini menjadi tempat berkembang biak ikan, udang, dan berbagai biota laut,” katanya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam Workshop Peningkatan Tata Kelola Kelembagaan dan Kolaborasi Multipihak yang digelar Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan bersama Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Sumbar di Padang, Senin (11/5).
Sebanyak 30 institusi ikut menyepakati penguatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Sumatera Barat. Peserta berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumbar, perguruan tinggi, pegiat lingkungan, wali nagari, BUMN hingga sektor perbankan.
Kasubdit Penguatan Kelembagaan Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan, Suci Respati, mengatakan penguatan kelembagaan melalui KKMD diharapkan menjadi instrumen strategis dalam perlindungan kawasan pesisir.
“Harapan kami dengan adanya penguatan kelembagaan melalui kelompok kerja mangrove daerah ini, pemerintah provinsi memiliki instrumen strategis untuk melindungi aset mangrove, mengendalikan risiko pesisir, dan memperkuat kontribusi daerah terhadap target nasional,” ujarnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
