
PADEK.JAWAPOS.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh mempercepat transformasi digital dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) kini diwajibkan melakukan transaksi belanja daerah melalui platform e-Katalog Versi 6 sebagai upaya memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kompetitif.
Kebijakan strategis tersebut ditegaskan dalam Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 dan Implementasi e-Purchasing yang digelar Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengendalian Pembangunan (PBJ dan Dalbang) Setdako Payakumbuh di Aula Joserizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Kamis (21/5).
Menyampaikan arahan Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, Wakil Wali Kota Elzadaswarman menegaskan bahwa Perpres Nomor 46 Tahun 2025 menjadi pijakan penting dalam memperbesar penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) dalam struktur belanja pemerintah daerah.
“Perubahan regulasi ini menitikberatkan pada peningkatan penggunaan PDN dan UMKK. Bahkan, pemerintah pusat juga menerapkan mekanisme reward and punishment bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berdasarkan capaian realisasi penggunaan produk lokal tersebut,” ujar Elzadaswarman.
Ia menambahkan, penguatan digitalisasi pengadaan kini terintegrasi dalam Sistem Informasi Pengadaan dengan e-Purchasing berbasis e-Katalog Versi 6 sebagai instrumen utama. Karena itu, seluruh perangkat daerah diwajibkan beralih menggunakan sistem tersebut apabila barang dan jasa yang dibutuhkan telah tersedia di platform.
Merujuk Surat Edaran KPK Nomor 14 Tahun 2022, Pemko Payakumbuh juga terus memaksimalkan pembelian kebutuhan rutin melalui e-Katalog. Komoditas yang diprioritaskan meliputi konsumsi rapat, alat tulis kantor (ATK), material bangunan, hingga jasa keamanan dan kebersihan.
Kebijakan ini sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam perputaran ekonomi daerah. Namun demikian, pemerintah menilai kesiapan pelaku usaha menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi sistem tersebut.
“Perangkat daerah harus aktif mendorong pelaku usaha lokal agar segera memiliki akun INAPROC sehingga produk mereka dapat tayang di e-Katalog Versi 6. Tanpa akun dan penayangan produk, otomatis mereka tidak akan terundang dalam sistem mini kompetisi,” jelasnya.
Khusus sektor konstruksi, Pemko Payakumbuh mulai menerapkan metode mini kompetisi pada sejumlah bidang pekerjaan, seperti cipta karya, bina marga, sumber daya air, perumahan, bidang umum, hingga Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin kesetaraan peluang bagi seluruh penyedia jasa konstruksi lokal sekaligus menjaga iklim persaingan usaha tetap sehat dan terbuka.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




