Pesisir Selatan Dapat 1.000 Rumah Subsidi dan 500 Bedah Rumah dari Pemerintah Pusat

PADEK.JAWAPOS.COM - Upaya jemput bola yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan membuahkan hasil. Melalui kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI di Jakarta, Rabu (3/6), Pemkab Pessel berhasil mengamankan program bantuan perumahan skala besar dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026.
Program tersebut meliputi kuota 1.000 unit rumah melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) serta 500 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dengan total anggaran mencapai Rp10 miliar.
Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil lobi dan koordinasi intensif yang dilakukan langsung kepada pemerintah pusat guna mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.
“Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni,” ujar Hendrajoni.
Menurutnya, program KPR subsidi tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat umum, tetapi juga menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta anggota TNI dan Polri yang belum memiliki rumah layak.
Ia menilai program tersebut menjadi solusi konkret bagi banyak abdi negara maupun masyarakat yang selama ini belum memiliki tempat tinggal yang representatif.
Selain bantuan rumah, kata Hendrajoni, pemerintah pusat juga memberikan kemudahan berupa pembangunan fasilitas umum pada kawasan perumahan yang memiliki sedikitnya 100 unit rumah. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk menciptakan lingkungan hunian yang layak dan terintegrasi.
Untuk program BSPS, Hendrajoni menjelaskan bahwa sebelumnya Pesisir Selatan hanya memperoleh alokasi 286 unit. Namun, setelah dilakukan lobi ke pemerintah pusat, jumlah itu bertambah menjadi 500 unit.
Setiap penerima BSPS akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 20 juta untuk perbaikan rumah. Namun, calon penerima diwajibkan memiliki lahan yang sah dan legal guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
“Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan, mengurangi kawasan kumuh, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat yang nantinya menerima bantuan agar memanfaatkan program tersebut secara optimal dan melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang diperlukan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


