Truk Dibatasi untuk Jalur Padangpanjang–Bukittinggi

PADEK.JAWAPOS.COM -- Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di ruas jalan nasional Padangpanjang–Bukittinggi, khususnya di wilayah Kecamatan X Koto, kembali menjadi perhatian serius. Menyusul rentetan tragedi rem blong yang berulang hampir setiap tahun, Pemerintah Kabupaten Ta­nahdatar mengusulkan pembatasan jadwal operasional kendaraan berat di jalur tersebut.

Usulan itu disampaikan sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko kecelakaan yang selama ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga korban jiwa serta trauma berkepanjangan bagi ma­syarakat pengguna jalan.

Merespons kondisi tersebut, Wa­kil Bupati Tanahdatar Ahmad Fadly me­lakukan koordinasi dengan Balai Pe­ngelola Transportasi Darat (BPTD) Ke­las II Sumatera Barat dan Dinas Perhu­bungan Provinsi Sumatera Ba­rat di Ko­ta Padang, Selasa lalu (9/6). Pertemuan tersebut difokuskan pada pe­rumu­san langkah mitigasi risiko dan penguatan sistem keselamatan di jalur strategis yang menjadi salah satu urat nadi mobilitas masyarakat Su­matera Barat itu.

Ahmad Fadly menegaskan, status ruas Padangpanjang–Bukittinggi sebagai jalur dengan volume kendaraan yang tinggi setiap hari menuntut ada­nya pengawasan dan penanga­nan yang lebih serius. Menurutnya, solusi jangka panjang hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan aparat penegak hukum.

“Kehadiran kami di sini untuk menyampaikan kondisi ruas jalan Padangpanjang–Bukittinggi yang hampir setiap tahun terjadi kecelakaan. Salah satu usulan yang kami sampaikan adalah pembatasan jadwal operasional kendaraan tertentu,” ujar Ahmad Fadly, dikutip dari media sosial Pemkab Tanahdatar.

Menurutnya, kebijakan pembatasan operasional kendaraan berat harus disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan. Karena itu, diperlukan pemetaan menyeluruh terhadap titik-titik rawan kecelakaan serta tingkat kepadatan lalu lintas harian agar kebijakan yang diterapkan tepat sasaran.

“Data dan informasi lapangan menjadi dasar penting dalam penyu­sunan kebijakan keselamatan transportasi. Oleh sebab itu, diperlukan pe­metaan yang komprehensif terhadap lokasi-lokasi yang kerap menjadi titik terjadinya kecelakaan,” kata­nya.

Usulan tersebut mendapat respons positif dari BPTD Kelas II Sumatera Barat. Kepala BPTD Kelas II Sumatera Barat Deddy Gusman menyatakan pihaknya siap mendukung upaya yang diusulkan Pem­kab Tanahdatar, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas perlengkapan jalan dan menyusun rekomendasi penanganan sesuai kondisi aktual di lapangan.

“Insya Allah, kami mendukung sepenuhnya apa yang menjadi harapan Wakil Bupati Tanahdatar. Saat ini kami juga terus melakukan berbagai upaya antisipatif secara komprehensif agar kecelakaan tidak kembali terjadi, termasuk dengan menempatkan berbagai fasilitas keselamatan lalu lintas di lokasi tersebut,” ujar Deddy.

Dukungan serupa disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Dedy Diantolani. Ia menegaskan bahwa aspek keselamatan transportasi menjadi prioritas utama yang akan terus dikawal melalui berbagai langkah preventif. “Berbagai upaya preventif akan terus dilakukan guna menekan angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kenyama­nan pengguna jalan,” katanya.