Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gubernur Wajibkan OPD Lahirkan Inovasi

W
Penulis: Willian.❯
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penginputan Data Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (10/6). (DOK BIRO ADPIM)
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penginputan Data Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (10/6). (DOK BIRO ADPIM)

Advertisement

PADEK.JAWAPOS.COM -- Gubernur Suma­tera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa inovasi harus menjadi budaya kerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Penegasan itu disampaikan saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan Data Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) bagi perwakilan OPD Pemerintah Provinsi Sumbar dan pemerintah kabupaten/kota se-Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (10/6).

Menurut Mahyeldi, inovasi daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang semakin baik, sehingga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Tujuan inovasi daerah pada dasarnya adalah meningkatkan kinerja. Untuk itu, seluruh perangkat daerah harus terus berinovasi agar kinerja pemerintah daerah dan pelaya­nan publik di Sumbar semakin optimal,” ujarnya.

Advertisement

Mahyeldi menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Ta­hun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, inovasi daerah merupakan pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun inovasi lain yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah.

Ia menilai Indeks Inovasi Daerah memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu komponen dalam Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta turut menjadi parameter penentuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN).

Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memenuhi persyaratan penilaian Innovative Government Award (IGA), termasuk memastikan terpenuhinya inovasi pada minimal lima dari enam urusan wajib pelayanan dasar. Ia juga menegaskan bahwa setiap pejabat Eselon III wajib menghasilkan sedikitnya satu inovasi yang menjadi bagian dari Perjanjian Kinerja serta indikator penilaian kinerja perangkat daerah.

Advertisement

Gubernur mengapresiasi capaian Sumbar yang berhasil mempertahankan predikat Provinsi Sangat Inovatif selama delapan tahun berturut-turut sejak 2018 hingga 2025.

Pada tahun 2024, Sumbar berhasil meraih peringkat pertama nasio­nal dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah. Sementara pada tahun 2025, Sumbar menempati peringkat kedua nasional dari 38 provinsi. “Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras, komitmen pimpinan daerah, kolaborasi seluruh perangkat daerah, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem inovasi yang kuat,” katanya.

Selain itu, pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sumbar kembali meraih predikat Pemerintah Provinsi Terinovatif dengan menempati peringkat ketiga nasional pada ajang Innovative Government Award (IGA), serta peringkat kedua nasional dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah de­ngan predikat Sangat Inovatif.

Sepanjang tahun 2025, Pemprov Sumbar telah menginput sebanyak 487 inovasi ke dalam aplikasi IID. Jumlah tersebut terdiri atas 84 inovasi tata kelola pemerintahan, 297 inovasi pelayanan publik, dan 106 inovasi lainnya. Dari total tersebut, sebanyak 208 inovasi telah dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk proses pengukuran IID.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Usai Upacara HUT ke-81 RI, Kota Padang Terima Anugerah Adinata Syariah Sumbar

Usai Upacara HUT ke-81 RI, Kota Padang Terima Anugerah Adinata Syariah Sumbar

Kota Padang meraih Terbaik I Anugerah Adinata Syariah Sumbar 2026 atas komitmen dan pengembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Lima Kursi Pimpinan Baznas Diperebutkan

Lima Kursi Pimpinan Baznas Diperebutkan

Pemprov Sum­bar resmi membuka se­leksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumbar periode 20­26–2031.

Pemprov Sumbar Percepat Rehabilitasi Pascabencana, Gubernur: Jangan Tunda Kelola TKD Rp 534 Miliar

Pemprov Sumbar Percepat Rehabilitasi Pascabencana, Gubernur: Jangan Tunda Kelola TKD Rp 534 Miliar

Pemerintah Provinsi Su­matera Barat berkomitmen mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui optimalisasi tam­­bahan TKD

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer