PADEK.JAWAPOS.COM -- Pengelolaan keuangan nagari yang masih rentan terhadap kesalahan administrasi dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pasaman. Untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital, sebanyak 124 perangkat nagari dan verifikator kecamatan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Pasaman, Rabu (17/6).
Pemerintah Kabupaten Pasaman terus mendorong penguatan tata kelola keuangan nagari melalui pemanfaatan teknologi informasi. Peserta bimtek tterdiri atas wali nagari, perangkat nagari, serta verifikator kecamatan yang memiliki peran strategis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan nagari.
Bupati Pasaman, Welly Suhery, saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pemerintah nagari yang telah mengirimkan perwakilan untuk mengikuti bimtek. Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan nagari yang profesional dan bebas dari persoalan hukum.
“Era digital tidak memberi ruang bagi kita untuk tertinggal. Aparatur nagari harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi karena tata kelola keuangan saat ini dituntut semakin transparan, cepat, dan akuntabel. Jangan lagi ada alasan tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, karena itu justru akan menjadi hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat,” tegas Bupati Welly.
Ia menilai penggunaan aplikasi Siskeudes menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran nagari berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Bupati Welly, administrasi keuangan yang tertib tidak hanya berdampak pada kelancaran pembangunan di nagari, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nagari.
“Setiap rupiah uang negara yang dikelola di nagari harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada kelalaian administrasi atau penyimpangan yang berujung pada persoalan hukum. Saya minta seluruh perangkat nagari bekerja hati-hati, patuh pada regulasi, dan menghindari kesalahan yang dapat merugikan masyarakat, nagari, maupun diri sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman, Teddy Marta, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur nagari dalam mengelola anggaran publik sekaligus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menurutnya, tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik mengharuskan seluruh aparatur memahami penggunaan sistem digital dalam pengelolaan keuangan.
“Melalui bimtek ini, kami ingin memastikan seluruh perangkat nagari memiliki pemahaman yang sama tentang pengelolaan keuangan berbasis aplikasi. Transparansi dan akuntabilitas bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban yang harus diwujudkan dalam setiap proses penganggaran dan pelaporan,” kata Teddy.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
