
PADEK.JAWAPOS.COM -- Penguatan sinergi antardaerah menjadi isu utama dalam Rapat Kerja Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7). Forum tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah provinsi dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah yang menghadiri rapat kerja tersebut menilai APPSI merupakan wadah strategis untuk memperkuat koordinasi antardaerah sekaligus menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
“Di tengah berbagai tantangan daerah saat ini, kita mesti memperkuat koordinasi dan kolaborasi antardaerah. Sulit jika hanya berjalan sendiri. Itulah salah satu alasan kita perlu hadir di forum ini,” ujar Mahyeldi.
Kehadiran Mahyeldi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi wujud komitmen Pemprov Sumbar untuk terus memperkuat kolaborasi antardaerah guna mendukung pembangunan nasional, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Sumbar.
Turut mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar Ahmad Zakri, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumbar Ezeddin Zain, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardianto.
Rapat kerja APPSI dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya, Bima menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kuatnya koordinasi, integritas, serta kepemimpinan yang mampu menghadirkan perubahan.
Menurut Bima, gubernur memiliki dua fungsi strategis, yakni sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, gubernur diminta memastikan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota berjalan efektif agar seluruh program prioritas nasional dapat terlaksana secara selaras.
Ia juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri agar para gubernur secara rutin menggelar rapat koordinasi bersama bupati, wali kota, dan organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui pertemuan daring, guna menjaga sinkronisasi kebijakan di tengah berbagai tantangan pembangunan.
Selain memperkuat koordinasi, para gubernur diminta memimpin langsung pelaksanaan program-program strategis, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran. Menurut Bima, kepemimpinan kepala daerah harus hadir hingga tahap implementasi dan tidak sepenuhnya didelegasikan kepada perangkat daerah.
“Di Jakarta, Bapak-Ibu, Kemendagri, Pak Menteri itu konsisten. Senin itu rakor inflasi. Enggak pernah absen. Kadang bergantian, Wamen atau Sekjen, dan rakor-rakor lain. Jadi, di tengah situasi seperti ini, Pak Menteri menitipkan pesan agar Bapak-Ibu tetap fokus dan saling berkoordinasi satu sama lain dalam menjalankan berbagai program agar hasilnya optimal,” katanya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




