Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Program Nasional Butuh Sinergi Daerah

W
Penulis: Willian.❯
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengikuti Rapat Kerja Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7). (DOK BIRO ADPIM)
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengikuti Rapat Kerja Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7). (DOK BIRO ADPIM)

Advertisement

PADEK.JAWAPOS.COM -- Penguatan sinergi antardaerah menjadi isu utama dalam Rapat Kerja Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7). Forum tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah provinsi dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah yang menghadiri rapat kerja tersebut menilai APPSI merupakan wadah strategis untuk memperkuat koordinasi antardaerah sekaligus menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Di tengah berbagai tantangan daerah saat ini, kita mesti memperkuat koordinasi dan kolaborasi antardaerah. Sulit jika hanya berjalan sendiri. Itulah salah satu alasan kita perlu hadir di forum ini,” ujar Mahyeldi.

Advertisement

Kehadiran Mahyeldi bersama jajaran Pemerintah Pro­vinsi Sumatera Barat menjadi wujud komitmen Pemprov Sumbar untuk terus memperkuat kolaborasi antardaerah guna mendukung pembangunan nasional, sekaligus me­ningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Sumbar.

Turut mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar Ahmad Zakri, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumbar Ezeddin Zain, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardianto.

Rapat kerja APPSI dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang hadir mewakili Menteri Dalam Ne­geri Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya, Bima menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sa­ngat bergantung pada kuatnya koordinasi, integritas, serta kepemimpinan yang mampu menghadirkan perubahan.

Advertisement

Menurut Bima, gubernur memiliki dua fungsi strategis, yakni sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, gubernur diminta memastikan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota berjalan efektif agar seluruh program prioritas nasional dapat terlaksana secara selaras.

Ia juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri agar para gubernur secara rutin menggelar rapat koordinasi bersama bupati, wali kota, dan organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui pertemuan daring, guna menjaga sinkronisasi kebijakan di tengah berbagai tantangan pembangunan.

Selain memperkuat koordinasi, para gubernur diminta memimpin langsung pelaksanaan program-program stra­tegis, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran. Menurut Bima, kepemimpinan kepala daerah harus hadir hingga tahap implementasi dan tidak sepenuhnya didelegasikan kepada perangkat dae­rah.

“Di Jakarta, Bapak-Ibu, Kemendagri, Pak Menteri itu konsisten. Senin itu rakor inflasi. Enggak pernah absen. Kadang bergantian, Wamen atau Sek­jen, dan rakor-rakor lain. Jadi, di tengah situasi seperti ini, Pak Menteri menitipkan pesan agar Bapak-Ibu tetap fokus dan saling berkoordinasi satu sama lain dalam menjalankan berbagai program agar hasilnya optimal,” katanya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

TASPEN Serahkan Manfaat Tabungan Hari Tua kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi

TASPEN Serahkan Manfaat Tabungan Hari Tua kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi

PT TASPEN menyerahkan manfaat Program Tabungan Hari Tua kepada Gubernur Sumbar periode 2021–2025 Mahyeldi dalam kegiatan silaturahmi di Padang.

UMP Sumbar 2027 Tembus Rp3,38 Juta, Empat Sektor Diusulkan Dapat Upah Lebih Tinggi

UMP Sumbar 2027 Tembus Rp3,38 Juta, Empat Sektor Diusulkan Dapat Upah Lebih Tinggi

UMP Sumbar 2027 naik 6,29 persen menjadi Rp3,38 juta, sementara empat sektor masuk rekomendasi upah minimum sektoral.

Obligasi Daerah Bukan Dana Gratis, Mahyeldi Ingatkan Kemampuan Fiskal Sumbar

Obligasi Daerah Bukan Dana Gratis, Mahyeldi Ingatkan Kemampuan Fiskal Sumbar

Mahyeldi mendukung regulasi obligasi daerah, tetapi mengingatkan pemerintah harus menghitung kemampuan fiskal dan memastikan penggunaan dana

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer