Pusat Kajian Islam Al-Azhar Kaji Ucapan Mahyeldi saat Pilwako Padang

Pusat Riset dan Kajian Islam Al-Azhar Sumatera Barat melakukan kajian tentang ucapan Buya H Mahyeldi akan menjadi Wali Kota Padang sampai 2024. Ucapan Buya H Mahyeldi masuk dalam kategori sumpah atau janji?

Ketua Riset yang juga Direktur Al-Azhar Center H Hannan Putra, Lc, MA, Sabtu (4/12/2020) mengatakan telah beredar video Buya H Mahyeldi menyatakan sebagai berikut, “Karena banyak pertanyaan-pertanyaan kepada saya, bahwasanya saya akan meninggalkan Kota Padang ini di tengah perjalanan. Yakinlah bahwa itu adalah berita yang tidak benar. Saya sebagai Wali Kota Padang akan menjabat Wali Kota Padang ke depan sampai 2024, insya Allah. Tidak usah ragu, tidak usah khawatir.”

Tim riset yang beranggotakan H. Lingga Fachri, Lc, H. Hamdi Syofyan, Lc, M.Sy, dan H. Muhammad Jamil Bakri, Lc menilai ucapan Mahyeldi tidak termasuk sumpah. Karena sumpah wajib menggunakan lafdz qasam/ sumpah seperti; Wallahi, Tallahi, Billahi. Ucapan tersebut adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan orang kepadanya.

“Jawaban beliau, insya Allah akan menjabat sampai akhir periode. Maka kami nilai ucapan beliau tersebut tergolong kepada janji. Ahsannya, beliau juga menambahkan kalimat ‘insya Allah’ dalam ucapannya layaknya orang beriman ketika mengucapkan sesuatu,” katanya dalam keterangan tertulis bertanggal 4 Desember 2020 itu.

Dia menyebutkan, hal ini diterangkan dalam QS Al-Kahfi [18] ayat 23 dan 24 yang artinya:
“Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, ‘Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok. Kecuali (dengan menyebut) Insya Allah’. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah, ‘Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.”

Hannan Putra menambahkan, apakah boleh membatalkan janji/ nazar? Secara fiqh, janji atau nazar bisa dibatalkan jika ada maslahat lebih besar dan tidak memudharatkan kepada orang yang dijanjikan.

Berdalil dengan hadist Nabi SAW yang artinya; “Hadist dari Abdurrahman bin Samurah dia berkata: Rasûlullâh SAW telah bersabda kepadaku, “Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan! Karena sesungguhnya jika diberikan jabatan itu kepadamu dengan sebab permintaan, pasti jabatan itu (sepenuhnya) akan diserahkan kepadamu (tanpa pertolongan dari Allâh). Dan jika jabatan itu diberikan kepadamu bukan dengan permintaan, pasti kamu akan ditolong (oleh Allâh Azza wa Jalla) dalam melaksanakan jabatan itu.”

“Dan apabila kamu bersumpah dengan satu sumpah kemudian kamu melihat selainnya lebih baik darinya (dan kamu ingin membatalkan sumpahmu), maka bayarlah kaffârah (tebusan) dari sumpahmu itu dan kerjakanlah yang lebih baik (darinya)”. (HR Bukhari Muslim)

Dia melanjutkan, dalam hadis itu disebutkan, ketika ada maslahat yang lebih baik dari perkara yang sebelumnya sudah bersumpah untuk melakukannya, maka boleh untuk meninggalkan sumpah karena ada maslahat yang lebih besar. “Namun catatannya, yang bersumpah harus menunaikan kafaratnya,” katanya.

Dia menukil Firman Allah SWT yang artinya. “Maka kaffarat (nazar dan sumpah) adalah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka (orang miskin) atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar).” (QS. Al Maidah [5]: 89).

“Dalam hal ini, kami menilai bahwa Buya H Mahyeldi tidak sampai pada derjat sumpah. Ucapan yang diucapkan beliau adalah janji yang juga ia kunci dengan kalimat insya Allah. Maka tentu konsekuensi hukum yang didapatkan juga lebih ringan/rendah dari itu. Maka kaidahnya, jika meninggalkan sumpah diperbolehkan jika ada maslahat yang lebih besar, maka tentu janji yang derjatnya di bawah itu tentu lebih ringan,” katanya.

Kemudian, tambahnya, apakah ketika janji tersebut dilanggar akan memudharatkan orang yang sudah menerima janji? Pada dasarnya tidak. “Karena Buya H Mahyeldi tidaklah melepaskan ri’ayahnya untuk masyarakat Kota Padang. Bahkan wewenang yang ia peroleh untuk kemaslahatan Kota Padang tentu lebih tinggi. Karena posisi Gubernur tentu lebih tinggi dari Wali Kota,” katanya.

Dia memastikan, Mahyeldi tetap tinggal di Kota Padang, tetap berkantor di Kota Padang, dan tetap bertanggung jawab memberikan ri’ayah kepada warga Kota Padang. Wewenang dan akses yang ia miliki tuntuk memberikan ri’ayah kepada masyarakatnya tentu lebih luas lagi.

“Ilustrasinya, sebagaimana seseorang berjanji untuk mentraktir makan seseorang di warung ampera. Janji tersebut tidak ia tunaikan, tapi ia bawa ke rumah makan mewah. Apakah ia dituntut tidak menunaikan janji karena janjinya hanya mentraktir makan di warung ampera? Rasanya orang yang dijanjikan tentu tidak akan menolaknya. Wallahu’alam,” katanya.

Demikian juga ketika Buya H Mahyeldi berjanji untuk menjadi Wali Kota Padang untuk memberikan ri’ayah kepada rakyatnya. Kemudian ia menjadi gubernur dengan kewenangan yang lebih baik untuk memberikan ri’ayah kepada rakyatnya.

Tim menyebut, penunaian janji bisa gugur untuk ditunaikan dengan keridhaan orang yang menerima janji. Sebagaimana diilustrasikan dalam Firman Allah SWT yang artinya. “Dan siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (tidak sengaja, maka hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah (kepada yang membunuh).” (QS. An-Nisa [4]: 92).

Dia menegaskan, ayat ini menjadi dalil secara qiyas dalam persoalan janji. Sebagaimana seorang yang wajib membayar diyat kepada keluarga korban, jika korbannya memaafkan maka gugurlah kewajibannya memberikan sedekah kepada mereka. Ketika ada orang yang berjanji untuk sesuatu. Ia wajib menepati janji tersebut, kecuali jika dimaafkan oleh orang yang dijanjikan.

Baca Juga:  Hendri Septa Resmi jadi Wako Padang, Begini Pesan Zulhas

Siapakah orang yang dijanjikan, maka dalam konteks ini adalah orang yang dahulu bertanya kepada Buya H Mahyeldi sebagaimana ucapan beliau, “Karena banyak pertanyaan-pertanyaan kepada saya..” Jika orang yang bertanya tersebut ridha, maka terbebaslah Buya H Mahyeldi dari janjinya.

“Berdasarkan survei, mayoritas warga Kota Padang bahkan setuju jika beliau maju ke Pilgub. Justru protes datang dari kalangan non-warga Padang,” katanya.

Selanjutnya, sebutnya, bolehkah melanggar janji karena ada maslahat yang lebih besar?

Sesuatu yang dilarang menjadi boleh untuk dilanggar karena ada maslahat yang jauh lebih besar.

Sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan yang artinya. “Perkara yang dilarang dalam rangka preventif boleh dikerjakan saat ada maslahat yang lebih kuat.”

“Contohnya, seorang dokter boleh melihat bagian aurat pasien karena ada maslahat yang lebih besar yakni untuk mengobatinya. Dalam hal ini, wallahu’alam janji Buya H Mahyeldi untuk jadi Wali Kota Padang hingga akhir periode bisa dibatalkan mengingat ada maslahat yang lebih besar, yakni untuk memimpin Sumatera Barat. Karena skop provinsi tentu lebih besar dari kota/kabupaten,” tandasnya.

Dia menyampaikan, keputusan untuk umat haruslah berdasarkan kemaslahatan.
Jika memutuskan perkara untuk diri sendiri, maka terserah saja menurut keinginan diri sendiri. Namun tidak bisa dilakukan jika perkara tersebut menyangkut kemaslahatan ummat.

“Sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan Jika seseorang diberi pilihan dua hal berkaitan dengan maslahat dirinya maka dipilih sesuai keinginannya. Dan jika berkaitan dengan maslahat orang lain maka dipilih yang lebih mendatangkan maslahat bagi orang lain itu,” katanya.

Contohnya ketika memutuskan sesuatu tentang pengelolaan harta anak yatim. Maka harus sesuai dengan firman Allah. “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat.” (QS. Al An’am[6]: 152).

Tim menambahkan, Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah mengatakan, “Apabila dalam perkara yang berkaitan dengan hak anak yatim saja diperintahkan untuk memperhatikan hal ini, maka lebih utama lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak kaum Muslimin secara umum yang dilaksanakan oleh para pemimpin, yaitu dalam masalah harta untuk kepentingan umum. Karena perhatian syariat terhadap maslahat umum lebih besar daripada perhatiannya terhadap maslahat yang sifatnya personal.

Tim menilai, ada tradisi taat kepada keputusan syuro. “Yang kami ketahui dalam tradisi PKS, wallahu’alam seseorang yang akan maju dalam pilkada atau pilgub tidaklah mencalonkan diri. Namun mereka ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah,” katanya.

Hal ini disebabkan hadist Nabi SAW yang sudah disebutkan di atas, “janganlah kamu meminta jabatan! Karena sesungguhnya jika diberikan jabatan itu kepadamu dengan sebab permintaan, pasti jabatan itu (sepenuhnya) akan diserahkan kepadamu (tanpa pertolongan dari Allâh). Dan jika jabatan itu diberikan kepadamu bukan dengan permintaan, pasti kamu akan ditolong (oleh Allâh Azza wa Jalla) dalam melaksanakan jabatan itu.” (HR Bukhari Muslim).

Selanjutnya, katanya, demikian pula Buya H Mahyeldi yang diketahui, ditunjuk sebagai calon Wali Kota maupun calon Gubernur berdasarkan hasil syuro PKS. Adapun ucapannya yang ingin menjadi Wali Kota saja sampai tahun 2024 adalah hasil pertimbangan pribadinya.

“Namun keputusan pribadi haruslah tunduk di bawah hasil keputusan syuro. Pada kenyataannya, PKS setelah menyeleksi para kadernya memutuskan untuk menunjuk Buya H Mahyeldi untuk maju di pilgub. Maka ucapannya secara pribadi tersebut menjadi batal karena ada keputusan yang lebih tinggi, yakni keputusan syuro,” katanya.

Penutup, sebutnya, semoga ijtihad ini bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat khususnya di Sumatera Barat dalam memilih pemimpin terbaik. Kepada Allah-lah kembali segala sesuatu. Atas kehendak-Nya lah siapa yang akan menjadi pemimpin di negeri kita.

Sebagaimana firman-Nya yang artinya. “Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu’.” (QS Ali Imran [3]: 26).”

Dia mengatakan, dengan maklumat hasil
No. 02/Al-Azhar Center/Pyk/XII-2020
Al-Azhar Center berperan menjadi wadah bagi beberapa alumni Universitas Al-Azhar Mesir serta beberapa cendekiawan muslim dalam melakukan riset dan kajian Islam. Oleh sebab itu, kami merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi di bidang penelitian dan kajian Islam terhadap persoalan yang muncul di masyarakat.

“Persoalan memilih pemimpin adalah persoalan yang sangat penting dan asasi dalam ajaran Islam. Saking pentingnya, sampai-sampai pemimpin diistilahkan sebagai bayangan Allah SWT di muka bumi,” katanya.

Sebagaimana hadist Nabi SAW, yang artinya; “Pemimpin adalah bayangan Allah SWT di muka bumi. Kepadanya berlindung orang-orang yang teraniaya dari hamba-hamba Allah. Jika ia berlaku adil maka baginya ganjaran. Dan bagi rakyat hendaknya bersyukur. Sebaliknya apabila ia curang (zhalim) maka niscaya dosalah baginya dan rakyatnya hendaknya bersabar. Apabila para pemimpin curang maka langit tidak akan menurunkan berkahnya. Apabila zina merajalela, maka kefakiran dan kemiskinan pun akan merajalela.” (H.R. Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar). (*)

Previous articleLanjutkan Konservasi Ikan Bilih, Semen Padang-LPPM UBH Kembali MoU
Next articleSurvei Terbaru Poltracking Indonesia: Elektabilitas Mualim Unggul