Direktorat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kemendagri menggelar webinar serial dialog Pemilu 2024 bertajuk ‘Partisipasi Ormas Kepemudaan Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Untuk Mewujudkan Pemilu Berkualitas Tahun 2024 (Seri II)’ secara daring, Rabu (31/5).
Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan PUM Kemendagri Bahtiar mengatakan bahwa pihaknya sudah hampir 2 tahun terakhir ini setiap minggu melakukan serial dialog dan diskusi tentang berbagai topik-topik kebangsaan, kenegaraan dan lebih banyak mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan pemilu.
Bahtiar menjelaskan, salah satu bentuk mendukung suksesnya pemilu adalah dengan menggerakkan partisipasi publik atau membangun ekosistem pemilu yang sehat.
“Seluruh aktor yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung, yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap terciptanya proses dan hasil pemilu yang berkualitas, yang baik, sesuai dengan harapan dan cita-cita yang dikehendaki itu bisa terwujud,” ucap Bahtiar dalam keterangan tertulisnya.
Bahtiar juga menegaskan, bahwa syarat sebuah demokrasi yang sehat itu adalah hidup dan berkembangnya ormas dengan berbagai jenis bentuknya, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dalam negara ini.
“Kalau ormas-nya hidup, aktivitasnya bagus dan sehat, maka dipastikan demokrasi kita masih berjalan. Tetapi kalau semua ormas-nya mati ya dipastikan juga demokrasi juga akan mati,” tegasnya.
“Jadi kali ini kita meminta lagi kawan-kawan ormas untuk berpartisipasi mengawal seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024,” sambung Bahtiar.
Bahtiar melanjutkan, ilmu tentang sistem pemilu seakan-akan dianggap itu hanya seperti portal perumahan yang cuma buka-tutup. Padahal, menurutnya, hal tersebut punya banyak elemen.
“Sistem pemilu memiliki banyak ilmu. Di antaranya adalah sistem distrik dengan sejumlah variannya, kemudian ada porposional dengan jumlah variannya, kemudian campuran dari distrik dan porposional dengan sejumlah variannya. Indonesia memang negara kesatuan tetapi juga menghormati kekhususan dan otonomi daerah,” tutup Bahtiar. (jpg)
