Inflasi Sumbar tahun 2022 sebesar 7,43 persen yang tertinggi di Indonesia mengejutkan semua pihak. Komite IV DPD RI pun ingin mendengarkan langsung dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumbar apa yang sesungguhnya terjadi.
Apalagi inflasi ini melonjak tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2021 inflasi Sumbar hanya 1,40 persen (yoy). Untuk itu Pimpinan Komite IV Elviana (Ketua) Sukiryanto (Wakil Ketua), Novia Anakotta (Wakil Ketua) dan Anggota Komite IV asal Sumbar Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa melaksanakan kunjungan kerja ke Sumbar, Jumat (3/2).
“Kunjungan Komite IV DPD RI ke Sumbar dalam rangka pendampingan mitra terkait pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 199 tentang Bank Indonesia, yang difokuskan pada Kebijakan Bank Indonesia terhadap UMKM dalam menekan laju inflasi di Sumbat,” ujar Elviana, Senator asal Jambi itu.
Dijelaskannya, pengawasan ini wujud komitmen DPD RI terhadap amanat konstitusi. UMKM menjadi perhatian karena sebagai kelompok usaha yang memiliki potensi besar mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran tidak hanya di Sumbar tapi juga di Indonesia.
Berbagai kendala yang dihadapi oleh UMKM untuk tumbuh dan berkembang terutama setelah pandemi Covid-19, sejatinya pemerintah hadir dalam mencarikan solusi atas masalah yang dihadapi UMKM.
“Dalam hal ini perlu sinergi semua pihak baik swasta maupun pemerintah termasuk Bank Indonesia yang selama ini telah aktif dalam pemberdayaan UMKMdi Sumbar khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Dengan turunnya pemerintah termasuk Bank Indonesia dalam mengatasi masalah-masalah UMKM diharapkan terciptanya ekosistem yang saling mendukung untuk kemajuan UMKM kita,” tegasnya.
Sedangkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Endang Kurnia Saputra menyebutkan, Komite IV DPD RI mendapat sambutan selamat datang berupa inflasi bulan Januari 2023 sebesar 6,81 persen. “Angka inflasi Provinsi Sumbar menurun dan diharapkan kecenderungannya terus menurun di tahun 2023 ini,” ujar Endang.
Kepada pimpinan KomiteIV DPD RI, Endang memaparkan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan angka inflasi di Sumbar naik secara signifikan, baik faktor domestik maupun global.
Dijelaskannya juga komoditas yang memberikan pengaruh paling besar terhadap inflasi di Sumbar sepanjang tahun 2022 adalah telur ayam ras, daging ayam ras, beras, bawang merah, cabai merah, tomat, rokok kretek filter, sabun deterjen angkutan udara dan bahan bakar rumah tangga.
Untuk menanggulangi inflasi, kata Endang, tim penanggulangan inflasi daerah (TPID) di mana Bank Indonesia bertindak sebagai wakil ketua telah melakukan koordinasi dan terus mendukung pelaksanaan pengendalian TPID Sumbar dalam kerangka keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif agar mencapai sasaran inflasi nasional.
Upaya-upaya yang telah dilakukan Bank Indonesia ini mendapat apresiasi dari Anggota Komite IV DPD RI asal Sumbar Leonardy. Dia meminta agar Bank Indonesia lebih aktif lagi dalam pengambilan kebijakan yang mendukung UMKM dalam upaya menekan laju inflasi di Sumbar. Dikatakannya angka inflasi Sumbar yang tinggi ini mengejutkan kita semua. Ada apa dengan Sumbar.
“Kepada Pak Endang selamat datang dan selamat bertugas. Saya harapkan agar Bank Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak dapat lebih mendorong sinergi kepala daerah lebih baik lagi ke depannya,” tegas Ketua Badan Kehormatan DPD RI ini.
Leonardy melanjutkan, BI bersama pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang tergabung dalam TPID sudah melakukan berbagai upaya. Apakah berupa operasi pasar, sidak pasar, pasar murah, rapat koordinasi, high level meeting, TTIC mendistribusikan pangan murah ke kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga dan lainnya.
Juga telah diketahui komoditas yang menyebabkan inflasi terjadi seperti beras, cabe merah, bawang merah, minyak goreng, jengkol sebagainya. Namun tiba-tiba di Desember 2022 muncul angka inflasi Sumbar sebesar 7,43 persen.
“Artinya ada sesuatu hal di sini. Untuk itu berat tugas pak Endang nih. Harus turut mengambil peran besar dalam meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program atau kegiatan,” tegasnya. (cr8)
