Partai Demokrat menyoroti turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di tahun 2022 yang berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Alias melorot 14 tangga dari tahun 2021 di posisi ke-96. Demokrat menyarankan Pemerintah berguru ke SBY.
“Kami siap perbaiki, jika dipercaya rakyat di Pemilu 2024,” ujar Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada Rakyat Merdeka (grup Padang Ekspres), kemarin.
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat ini juga mengungkapkan, pihaknya tidak terkejut dengan peringkat IPK tersebut. Pasalnya, ini mencerminkan situasi bangsa saat ini yang sudah diprediksi Partai Demokrat.
Asumsinya, banyak kebijakan yang tidak menunjukkan komitmen Pemerintah dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Analoginya, delapan tahun Pemerintahan Jokowi, dikategorikan cenderung stagnan alias berjalan di tempat.
Melihat situasi saat ini, Demokrat menyarankan Pemerintah belajar dengan Pemerintahan di era Presiden SBY. Di medio 2004-2014, IPK Indonesia naik 13 poin. Dari 20 ke 34. Saat ini, di delapan tahun kepemimpinan Jokowi, kenaikannya minim.
Menurutnya, Indonesia masih memiliki harapan bangkit pasca Pemilu 2024. Tepatnya, ketika Demokrat yang kali ini tergabung di dalam Koalisi Perubahan dengan Capres Anies Baswedan dapat berkuasa di medio 2024-2029.
Menurutnya, Demokrat memiliki pengalaman melakukan perubahan struktural dan sistemik, sehingga IPK Indonesia bisa naik drastis selama 10 tahun di era pemerintahan SBY, founding fathers Demokrat di tahun 2004-2014.
Dalam kesempatan ini, Herzaky menyarankan kepada pemerintahan untuk menguatkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Dari pemimpin tertinggi, hingga di level bawah. Lalu, tunjukkan dalam kebijakan dan pelaksanaan kebijakannya di lapangan.
Gunakan waktu tersisa hingga Oktober 2024 dengan sebaik mungkin. Seperti diketahui, penurunan IPK Indonesia pada 2022 menjadi titik terendah sejak 2015. Perolehan ini juga membuat posisi Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei atau melorot 14 tangga dari tahun 2021 yang mencapai ranking 96.
“CPI (Corruption Perception Index) Indonesia pada 2022 berada pada skor 34 dari skala 100, dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun empat poin dari tahun 2021 dan merupakan penurunan paling drastis sejak 1995,” kata Deputi Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko dalam konferensi pers di Jakarta.
Dengan hasil tersebut, Indonesia hanya mampu menaikkan skor IPK sebanyak dua poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak 2012. Di Asia Tenggara, Singapura menjadi negara yang dinilai palingtidak korup (skor 83), diikuti Malaysia (47), Timor Leste (42), Vietnam (42), Thailand (36), Indonesia (34), Filipina (33), Laos (31), Kamboja (24), dan Myanmar (23).
Indeks IPK ini membuat Presiden Jokowi mengumpulkan jajarannya seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Ketua KPK Firli Bahuri untuk melakukan evaluasi di Istana Presiden Jakarta, beberapa waktu lalu. (jpg)
