Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengecam komentar bernada ancaman yang dibuat peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangerang Hasanuddin (APH) di media sosial terkait perbedaan penentuan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah lalu.
“Postingan AP Hasanuddin menebar ancaman dengan kalimat ingin membunuh semua warga Muhammadiyah karena merayakan Lebaran pada Jumat 21 April 2023 dinilai sangat tidak pantas dan menodai kerukunan umat beragama,” ujat Guspardi kepada wartawan di Jakarta, baru-baru ini.
Di menyebut, APH yang berstatus peneliti BRIN notabene merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibiayai oleh uang rakyat, seharusnya mengedepankan sikap profesionalisme. “Ini malah mengeluarkan pernyataan yang melampaui batas dan mencerminkan sikap intoleran, kebencian serta kekerasan,” kata Anggota Komisi II DPR RI.
Guspardi menegaskan, bahwa meski APH telah mengakui perbuatannya dan menyatakan permohonan maaf, namun yang bersangkutan harus di proses hukum sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
Persoalan ini lanjutnya, tidak boleh dibiarkan dan hilang begitu saja. Kepada Bapak Laksana Tri Handoko sebagai Kepala BRIN agar mengambil tindakan tegas kepada APH sebagai bawahannya dengan memproses melalui Majelis Etik dan disiplin ASN sesuai dengan PP Nomor 94 tahun 2021 terkait penegakan disiplin ASN.
“Tidak cukup hanya sekadar menyesalkan perbuatan anak buahnya yang jauh dari etika seorang peneliti dengan menghalalkan darah seluruh warga Muhammadiyah,” ujarnya.
Kata Guspardi, karena persoalan ini bukan ranah delik aduan, semestinya aparat penegak hukum cepat tanggap dan segera bertindak cepat memanggil dan memeriksa saudara APH untuk meminta keterangan dan menyelidiki apa motif dari kalimat ancaman pembuhunan yang dilontarkannya sudah ada unsur pidananya.
Selanjutnya, menurut Guspardi, bersangkutan bisa diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Bagaimana pun penegakan hukum harus tegak lurus dan adil bagi semua,” imbuh anggota Baleg DPR RI itu.
Minta BRIN Dibubarkan
Respon tegas terhadap pernyataan APH sebelumnya juga disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Mulyanto. “BRIN harus menindak tegas para pelaku ujaran kebencian dan kekerasan tersebut,” kata Mulyanto.
Anggota Komisi VII DPR ini meminta Kepala BRIN Laksana Tri Handoko objektif dalam menilai kasus tersebut. Laksana Tri Handoko diminta melihat dengan sungguh-sungguh kehebohan yang ditimbulkan Andi Pangerang Hasanuddin di masyarakat.
“Pernyataan intoleran, radikal, dan penuh kekerasan dari seorang peneliti lembaga riset pemerintah yang dibiayai negara, sungguh membuat kita miris. Reputasi BRIN yang sudah turun semakin melorot dengan kasus ini,” tutur Mulyanto.
Ia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat Komisi VII DPR akan memanggil Kepala BRIN, untuk meminta penjelasan atas kasus tersebut. Dia pun mendorong pemerintah mengevaluasi BRIN.
Dia pun menyarankan agar sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan lembaga tersebut, karena peleburan seluruh lembaga riset kementerian dan non kementerian dalam satu wadah itu, hanya melahirkan kasus-kasus kontroversial di tengah masyarakat.
“Bukan kali ini saja peneliti BRIN memunculkan kasus kontroversial yang menimbulkan geger di masyarakat, yakni ancaman pembunuhan kepada warga Muhammadiyah oleh APH. Kehebohan sebelumnya adalah pernyataan peneliti BRIN bahwa akan ada badai dahsyat karena cuaca ekstrem di Jabodetabek,” imbuhnya.
Padahal, kata Mulyanto, kewenangan mengumumkan secara resmi soal itu ada di BMKG. Pernyataan tersebut dibantah BMKG dan nyatanya terbukti tidak ada. Selain itu, lanjut dia, belum usai heboh soal privatisasi Kebun Raya Bogor, meledak kasus penutupan Balai Riset Antariksa Watukosek, Pasuruan yang sempat ditanyakan UNESCO, pembubaran LBM Eijkman yang reputasinya diakui publik dan tengah fokus mengembangkan vaksin Covid-19, serta kasus pemecatan secara mendadak para tenaga honorer kapal riset Baruna Jaya.
“Sementara peneliti kekurangan ruang kerja, bahkan rebutan kursi, pimpinan BRIN justru malah berencana membangun ruang tidur untuk Ketua Dewan Pengarahnya,” ucapnya.
Dia menuturkan, alih-alih prestasi pengembangan Iptek yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat atau prestasi Iptek di tingkat internasional, berita yang muncul dari BRIN dan penelitinya adalah lagi-lagi soal yang mencerminkan kemerosotan kinerja lembaga itu. Baik dari aspek penataan SDM, organisasi, aset, infrastruktur iptek, program, dan anggaran.
“Sehingga menjadi logis kalau akhirnya Komisi VII DPR RI atas masukan dari para begawan Iptek dan masyarakat peneliti dalam kesimpulan raker dengan Kepala BRIN meminta BPK untuk memeriksa secara investigatif anggaran BRIN serta minta Presiden Jokowi mencopot Kepala BRIN,” kata Mulyanto.
Menurut Mulyanto, BRIN telah menjadi lembaga superbody, tersentralisasi, dan gemuk. Akibatnya, ujar dia, bukan hanya lamban bergerak, tetapi riskan terhadap penyakit degeneratif. Selain itu, dia menuturkan, banyak regulasi perundangan yang dilanggar dalam peleburan kelembagaan Iptek ke dalam BRIN yang dipaksakan ini.
“Pemerintah harus segera mempertimbangkan kembali kelembagaan Iptek seperti BATAN, LAPAN, BPPT dan LIPI, yang jelas-jelas terbukti berprestasi secara ilmiah,” pungkasnya.
Diketahui, kasus ini berawal dari status Facebook yang ditulis Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN Thomas Djamaluddin. Ia mengaku heran dengan Muhammadiyah yang tak taat dengan keputusan Lebaran yang ditetapkan pemerintah.
Mantan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) itu heran warga Muhammadiyah minta difasilitasi lapangan untuk shola Idul Fitri. “Eh, masih minta difasilitasi tempat sholat Id. Pemerintah pun memberikan fasilitas,” ujar Thomas dalam status yang viral Senin (24/4).
Status Thomas pun ditanggapi oleh pakar astronomi BRIN Andi Pangerang Hasanuddin. Melalui akun AP Hasanuddin, ia menuliskan kemarahan atas sikap Muhammadiyah dengan me-mention akun Ahmad Fauzan S.
“Kalian Muhammadiyah, meski masih jadi saudara seiman kami, rekan diskusi lintas keilmuan tapi kalian sudah kami anggap jadi musuh bersama dalam hal anti-TBC (takhayul, bidah, churofat) dan keilmuan progresif yang masih egosektoral. Buat apa kalian berbangga-bangga punya masjid, panti, sekolah, dan rumah sakit yang lebih banyak dibandingkan kami kalau hanya egosentris dan egosektoral saja?” kata Hasanuddin.
Ia melanjutkan komentarnya dengan nada ancaman setelah berdebat dengan warganet lain. “Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!!
Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian,” kata Andi. (jpg)
