Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka kembali akses Sistem Infomasi Partai Politik (Sipol) untuk verifikasi ulang Partai Adil Makmur (Prima). Tahapan pemilu jalan terus.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Mochammad Afifuddin menegaskan, dibukanya kembali Sipol sebagai dampak dari verifikasi ulang Prima tidak mengganggu proses tahapan Pemilu 2024. Pembukaan Sipol sebagai respons atas putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
“Tentu tidak, mengingat kemarin Jumat, 24 Maret, tim KPU dan Prima sudah bertemu untuk gelar rapat teknis terkait putusan Bawaslu,” tegas Afif dalam keterangannya, kemarin.
Diketahui, paling lambat sembilan bulan jelang hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024, KPU harus sudah menerima pengajuan nama daftar calon legislatif (caleg). Afif menegaskan, keputusan KPU membuka Sipol merupakan respons atas putusan Bawaslu yang memvonis KPU melakukan pelanggaran administrasi.
“Hingga saat ini, belum pernah ada mediasi dengan Partai Prima. Hal ini untuk menepis pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus),” tegas dia.
Afif menerangkan, dalam pertimbangan hukum putusan PN Jakpus Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst halaman 42, antara lain disebut, Pengadilan telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk hakim pada PN Jakpus sebagai mediator.
Berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Oktober 2022, upaya perdamaian tidak berhasil. “Padahal tidak ada proses mediasi,” kata Afif.
Menurut Afif, sebuah pemeriksaan perkara yang dijalankan tanpa mediasi melanggar kewajiban hukum hakim. Hal itu sesuai Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2016.
Dalam Pasal 4 ayat (1) Perma 1/2016 disebutkan seluruh perkara perdata wajib ada upaya mediasi terlebih dahulu, kecuali ditentukan lain.
“Akibat dari terjadinya pelanggaran tanpa mediasi, pemeriksaan perkara cacat yuridis, serta harus ditetapkan putusan sela untuk dilakukan mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Perma 1/2016,” jelasnya. (jpg)
