Partisipasi Program GN Lingkaran Diapresiasi

BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbar - Riau memberikan penghargaan kepada sepuluh perusahaan dan satu instansi Kota Sawahlunto yang telah berpartisipasi dalam program Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran), Senin (15/8).

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbar - Riau Eko Yuyulianda, pada saat berlangsungmya acara serah-terima penghargaan menjelaskan penghargaan tersebut adalah sebagai bentuk apresiasi, sekaligus ucapan terima terhadap perusahaan bersangkutan.

Karena perusahaan-perusahaan tersebut dinilai telah memberi jaminan sosial kepada para pekerjanya, terutama pekerja rentan terkena risiko kecelakaan. Berikut satu unit instansi yang juga ikut konsisten, tertib, dan patuh, terhadap segala ketentuan dalam program pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerjanya. Serta membayar premi secara tepat waktu.

Dijelaskannya, sepuluh perusahaan dan satu instansi itu dinilai telah membayarkan Premi BPJS Ketenagakerjaan, dengan total 872 orang pekerja rentan. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi para tenaga kerja apabila suatu saat mengalami kecelakaan kerja.

Termasuk pihak keluarga jika peserta yang bersangkutan akhirnya tidak dapat diselamatkan, hingga meninggal dunia. Dimana dalam hal ini pihak ahliwaris akan mendapatkan klaim dengan nilai/besaran yang pantas, guna meringankan beban pihak keluarga yang ditinggalkan.

Sementara, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Solok, Maulana Anshari Siregar, menyebut, GN-Lingkaran merupakan inovasi sosial yang ditujukan untuk membantu perlindungan pekerja rentan melalui donasi pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dari dana CSR perusahaan-perusahaan, baik swasta, BUMN, BUMD.

Ataupun sumbangan masyarakat secara individual. Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta, mengucapkan terima kasih kepada sepuluh perusahaan dan satu instansi yang telah menjadi pelopor dalam memaksimalkan program GN Lingkaran di Kota Sawahlunto.

Dalam mencapai target supaya semua tenaga kerja di Sawahlunto mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, sangat membutuhkan dukungan dari perusahaan dan instansi-instansi. Sebab jika hanya dengan mengandalkan APBD, jelas tidak mungkin, lantaran ketersedian anggaran APBD sangat terbatas. (atn)