Kejari Berikan Pendampingan Hukum Pemdes

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Sawahlunto mengimbau pemerintah desa (pemdes) memanfaatkan jasa pendampingan hukum dari unsur kejaksaan dalam berbagai program kegiatan agar berbagai risiko hukum dapat dihindarkan.

Menjawab tantangan tersebut Kejari Kota Sawahlunto menghadirkan sebuah terobosan bernama Jaksa Jaga Desa. Di mana dengan program ini terjalin sinkronisasi antara pemerintahan desa-kejaksaan.

Demi terwujudnya harapan itu Kejari Sawahlunto gelar Sosialisasi Jaksa Jaga Desa yang dihadiri segenap kepala desa se-Kota Sawahlunto, Selasa ( 23/8). Sekaligus turut dihadiri langsung Wali Kota Sawahlunto Deri Asta dan sejumlah pimpinan OPD terkait.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Sawahlunto, Abdul Mubin mengatakan, program Jaksa Jaga Desa pada prinsipnya bertujuan untuk mencegah jajaran pemerintah desa terkena masalah, atau secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan pelanggaran undang-undang berlaku.  Ujung-ujungnya terancam kena sanksi hukum.

Oleh sebab itu perlu adanya pendampingan oleh pihak kompeten terhadap aparatur desa, hingga jalannya program kegiatan secara fisik maupun nonfisik betul-betul terealisasi sesuai ketentuan. Di mana dalam setiap program kegiatan, pihak penyelenggara desa, mulai dari kepala desa hingga staf bisa berkonsultasi dengan jaksa yang telah ditetapkan.

“Kami terbuka menerima kepala desa dan jajaran yang ingin berkonsultasi/didampingi, agar jangan sampai salah dalam menjalankan aturan-aturan hukum. Lebih baik mendatangi kejaksaan untuk minta didampingi, dari pada dipanggil di kemudian hari untuk diperiksa,” jelas Abdul Mubin.

Diungkapkannya, dalam upaya pencegahan yang berbentuk penyuluhan dan pendampingan, Kejaksaan Negeri akan memberikan pandangan/referensi hukum dan arahan. Termasuk solusi permasalahan dari sudut pandang hukum.

Pihak penyelenggara desa tidak usah merasa ragu dan takut datang ke Kantor Kejari minta layanan pendampingan. Dalam hal ini Jaksa pendamping bisa saja bertanya soal ini dan itu (berbagai hal) hingga penyelenggara desa dibikin repot.  Seiring wajtu bisa saja harus rutin bokak-balik melaporkan segala macamnya.

“Petugas dipastikan akan bersikap humanis, seraya berupaya memberikan arahan dan pandangan dari sudut pandang hukum. Sehingga penyelenggara pemerintahan desa betul-betul dapat bekerja aman, tanpa beban,” jelas Abdul Mubin.

Terobosan tersebut dibuat yakni dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum di tingkat pemerintahan desa, sekalipun itu disebabkan kesalahan pencatatan.  Bahkan bila perlu, petugas (jaksa) akan turun ke bawah secara door to door.

“Pada intinya, program kegiatan desa menggunakan keuangan negara (ADD), maka pengelolaannya tentu harus sesuai undang-undang,” imbuh Kajari.

Sementara, Kasi Pidana Umum (Pidum), Ulfan Yustian Arif, dalam sosialisasinya, mengatakan, pemanfaatan dana desa sesuai aturan perlu diterapkan.  “Dengan adanya program pendampingan, setidaknya niat untuk melakukan penyimpangan dapat dihindarkan,” sebut Ulfan.

Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta menyatakan turut mendukung penuh terobosan tersebut. Serta bisa menjadi jawaban bila selama ini pemerintah desa ada yang ragu-ragu membelanjakan dana deaa dalam aspek hukum.

“Kehadiran kejaksaan yang siap mendampingi dan menjadi mitra berdiskusi secara aspek hukum sangat strategis dalam mencegah terjadinya permasalahan hukum di tingkat pemerintah desa,” pungkas Deri Asta (atn)