Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Setidaknya sebanyak 1.270 calon PPPK yang sudah terdata di Kabupaten Sijunjung mengajukan berkas untuk bisa diangkat menjadi PPPK. Proses pendataan dan verifikasi dijalankan oleh Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sijunjung.
Kepala BKPSD Sijunjung, Riky Mainaldi Neri, mengungkapkan jumlah tersebut masih belum secara keseluruhan, namun masih ada dari dinas lain yang belum memasukan berkas. “Saat ini yang sudah terdata ada 1.270 calon PPPK Non ASN yang ikut seleksi. Jumlah itu belum termasuk dari Dinas Pendidikan,” ujar Riky, Senin (15/8).
Dikatakannya agar proses verifikasi berlangsung sesuai aturan, pihaknya turut mendapat pengawasan dari berbagai instansi. Yakni meliputi Inspektorat Daerah, BKAD, Satpol PP & Damkar, Forum Pelayanan Publik (FPP), unsur Kabag Hukum dan Komisi III DPRD Sijunjung.
“Pengawasan terhadap verifikasi data calon PPPK melibatkan Inspektorat Daerah, BKAD, Satpol PP & Damkar, Forum Pelayanan Publik (FPP), unsur Kabag Hukum dan Komisi III DPRD Sijunjung,” terangnya.
“Pendataan akan berakhir Kamis (18/8). Hingga kini data yang belum masuk yakni dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sijunjung. Informasinya di sana terdapat lebih dari seribuan peserta calon PPPK,” bebernya.
Sebagaimana diketahui, calon PPPK secara status terdiri dari tenaga honorer ataupun tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemkab Sijunjung. Namun secara umum didominasi oleh tenaga pengajar/guru dan tenaga kesehatan.
Sementara, Ketua Komisi III DPRD Sijunjung, April Marsal, mengatakan, proses pengawasan tersebut adalah sebagai bentuk keterbukaan, sekaligus mendorong agar BKPSDM dapat bekerja maksimal sesuai tuntutan.
Tak kalah pentingnya, jangan sampai ada lagi pihak merasa dirugikan, dikorbankan. “Kita ingin proses verikasi dan pendataan calon PPPK 2022 dapat berjalan secara optimal, dan transparan,” tegasnya.
April Marsal mengapresiasi apa telah yang dilakukan BKPSDM Sijunjung. Keterbukaan dari BKPSDM nenurutnya adalah sebuah sikap positif. “Kami akan selalu siap mengawal agar proses ini berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Jika ada oknum yang bermain-main, kami tidak akan segan-segan untuk memperkarakannya,” April Marsal.
Sementara itu, Ketua Forum Pelayanan Publik, Saptarius, juga merespon baik langkah positif BKPSDM yang membuka diri bekerja diawasi. Seiring itu pihaknya mengimbau agar seluruh peserta PPPk siap menerima apapun hasil keputusan nantinya.
“Apapun hasil dari pendataan verifikasi calon PPPK nantinya, mesti diterima secara sportif. Namun kalau memang ada indikasi kecurangan, dan dilengkapi bukti-bukti, kita usut tuntas,” pungkasnya. (atn)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




