Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Carikan Solusi Pidana Ringan, Sijunjung Punya Rumah Restoratif Justice

N
Penulis: Novitri Selvia❯
PIDANA RINGAN: Kajari Sijunjung, Efendri Eka Saputra saat peresmian Balai Musyawarah Keadilan Restorative Justice Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kamis (18/8).(IST)
PIDANA RINGAN: Kajari Sijunjung, Efendri Eka Saputra saat peresmian Balai Musyawarah Keadilan Restorative Justice Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kamis (18/8).(IST)
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sijunjung, Efendri Eka Saputra minta warga sadar hukum dan senantiasa menjaga stabilitas sosial. Berbagai masalah dapat diselesaikan di tingkat bawah tanpa harus berlanjut ke ranah hukum.

Hal ini diungkapkan Kajari Sijunjung, Efendri Eka Saputra saat peresmian Balai Musyawarah Keadilan Restorative Justice Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kamis (18/8). Berlokasi di samping Balai Adat, Jorong Tangah, Nagari Muaro.

Turut hadir Wali Nagari Muaro, Hafizun, Danramil Sijunjung, ninik mamak, bundo kanduang, alim ulama, serta  utusan Polsek Sijunjung,  pejabat DPMN, camat, dan organisasi terkait lainnya.  Puncak acara ditandai dengan prosesi pengguntingan pita dan penandatanganan MoU.

Efendri Eka Saputra menyampaikan, Balai Musyawarah Keadilan Restoratif tersebut merujuk kepada Rumah Restoratif Justice yang diinisiasi olej Kejaksaan Agung berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Perkara Melalui Restoratif Justice.

Rumah Restoratif Justice merupakan bentuk keseriusan pihak Kejaksaan Agung (khususnya) untuk pembangunan hukum di Indonesia. Sasarannya  mencakup sampai tingkat bawah (jorong) dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri (Kejari).

Dasar filosofi penyebutan rumah dikarenakan rumah merupakan suatu tempat yang mampu memberikan rasa aman, nyaman bagi semua orang. Di kala ada masalah, warga bisa berkumpul dan mencari solusi, khususnya permasalahan-permasalahan perkara pidana ringan. Supaya stabilitas sosial keamanan dapat terus tercipta dalam nagari itu sendiri.

Lebih lanjut dijelaskannya sesuai ketentuannya, masalah tersebut bukan merupakan pengulangan perbuatan, dalam arti kata pelaku itu tercatat baru pertama kali melakukan perbuatannya. Kemudian, ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Apabila ada kerugian di pihak korban, kerugiannya tidak lebih dari Rp 2,5 juta.

“Dengan adanya rumah hukum Balai Musyawarah Keadilan Restorative Justice, diharapkan masalah-masalah hukum pidana ringan dapat diselesaikan di tingkat bawah, tanpa harus lanjut ke proses hukum dengan ancaman hukuman penjara,” tegasnya.

Secara teknis, penyelesaian masalah di Balai Musyawarah Keadilan Restorative Justice akan turut didampingi oleh Aparat Kejaksaan Negeri Sijunjung. Sementara, Wali Nagari Muaro, Hafizun memberikan apresiasi atas berdirinya fasilitas rumah hukum yang digagas pihak kejaksaan tersebut.

Diharapkannya keberadaan Balai Musyawarah Keadilan Restoratif kelak menjadi wadah bagi warga masyarakat untuk memyelesaikan berbagai masalah.  Sekaligus dengan adamya fasilitas ini kesadaran dan pemahaman masyarakat dibidang hukum dapat terus meningkat.

“Selama ini banyak kasus-kasus ringan/ kecil yang akhirnya viral di media sosial, dan pelaku dijatuhi hukuman penjara. Hal ini jelas sangat disayangkan,” ujarnya. Dengan adanya Balai Musyawarah Keadilan Restorative diharapkan berbagai masalah ringan bisa diredam, diselesaikan.

Sekaligus menghapus pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa hukum cenderung tajam ke bawah, tumpul ke atas. “Hadirnya Rumah Restoratif Justice diharapkan bukan sekadar simbol, namum menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat,” pungkas Hafizun.  (atn)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer