Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sosialisasi tersebut turut dihadiri Bupati Sijunjung, Benny Dwifa didampingi Kadis Dukcapil Kabupaten Sijunjung, Febrizal Ansori, para camat dan wali nagari se-Kabupaten Sijunjung, di Grand Rocky Hotel, Bukittinggi, Rabu (18/10).
Untuk kepesertaan berjumlah 83 orang peserta, terdiri dari bidan puskesmas 13 orang, pejabat kasi pemerintahan dan kependudukan utusan delapan kecamatan sebanyak 8 orang, serta petugas pelayanan administrasi Kependudukan/operator nagari 62 orang.
Benny Dwifa mengatakan, dokumen kependudukan seperti KK, akta kelahiran, e-KTP, dan KIA adalah sebuah dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk. Bahkan dokumen tersebut merupakan dokumen dasar bagi penduduk guna mendapatkan berbagai proses layanan pada dinas/instansi pemerintahan.
Bagi yang tidak memiliki dokumen kependudukan, maka warga tidak bisa dilayani oleh petugas layanan terkait. Ketentuan ini berlaku dalam bidang apa saja, termasuk lembaga layanan milik swasta.
Untuk memenuhi hak penduduk dalam mendapatkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, Pemkab Sijunjung melalui Dinas Dukcapil melaksanakan 24 output dokumen dari 45 jenis layanan.
Untuk menjawab tantangan telah dilaksanakan langkah-langkah strategis, meliputi penerapan pelayanan online, sosialisasi adminduk, melaksanakan stel sel aktif dengan sistem jemput bola, hingga melakukan kerja sama lintas sektoral.
“Penerapan pelayanan online adminduk dapat memberikan pelayanan secara efektif dan efisien, bahkan didalamnya ada proses tandatangan secara elektronik,” ujar Benny.
Dijelaskannya, Dinas Dukcapil sejauh ini juga telah melaksanakan stel sel aktif dengan melaksanakan pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah, jorong, dan nagari dalam bentuk pelayanan keliling dengan menggunakan mobil unit pelayanan dan penertiban dokumen langsung ditempat.
Dengan pelayanan keliling, masyarakat dapat merasakan hadirnya pemerintah yang memberikan pelayanan yang menyentuh langsung sampai ke tingkat akar rumput.
Selain itu juga dilakukan kerja sama dengan lintas OPD yang memiliki peranan strategis, seperti Diknas, Dinkes, serta Pengadilan Agama, para bidan praktik selain menangani ibu melahirkan di puskesmas maupun rumah sakit.
“Saya berharap kegiatan sosialisasi ini terus dilakukan, guna meningkatkan kesadaran masyarakat yang belum mengerti terhadap pentingya Administrasi Kependudukan (Aminduk),” pungkasnya. (atn)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


