Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sehingga masyarakat dalam layanan pengurusan pengambilan barang bukti tidak perlu lagi menunggu lama. Karena prosedurnya telah dipangkas hingga menjadi lebih praktis, dan efisien. Cukup dengan berurusan ke loket yang sudah disediakan, seketika itu juga langsung diproseskan.
Hal ini ditegaskan Kepala Kejaksan Negeri (Kajari) Sijunjung, Adi Nuryadin Sucipto, dalam kegiatan sosialisasi program layanan bersama unsur wartawan, LSM, akademisi, dan perangkat nagari di gedung Kejari Sijunjung, Rabu (23/11).
Dijelaskan Adi Nuryadin, terobosan tersebut sengaja digebrak demi untuk memaksimalkan proses layanan kepada masyarakat. Hingga proses layanan menjadi lebih praktis dan efisien. Kemudian sebagai tindak lanjut intruksi Menpan RB terkait optimalisasi layanan publik yang cepat, berkualitas.
Bahkan dalam layanan ini masyarakat tidak dipungut biaya jasa sepersen pun, kecuali biaya resmi yang memang telah dibebankan pada terdakwa sesuai putusan pengadilan. Kemudian menjadi pemasukan resmi negara.
Ditegaskannya dalam proses layanan pengambilan barang bukti tilang kendaraan milik warga di Kejari Sijunjung juga dipastikan bebas calo atau pungli. Karena dalam prosedurnya warga diarahkan langsung ke loket resmi dekat ruang tunggu (depan) gedung Kejari Sijunjung.
“Loket ini sudah dilengkapi dengan merek tanda pemberitahuannya, dan itu langsung terlihat oleh setiap tamu yang datang,” tegasnya.
Disebutkannya lebih lanjut, barang bukti tersebut seperti STNK, SIM, hingga kendaraan bermotor (ranmor) yang dititip di Unit Satlantas Polres Sijunjung. Tentunya dalam pengambilan barang bukti, pihak pemohon tentunya sudah menyelesaikan segala urusan sesuai ketentuan.
Terkait pengambilan barang bukti sepeda motor yang kena tilang akibat pakai knalpot brong, proses pengambilan harus dipastikan kembali dipasangi knalpot standar. Serta berbagai alat kelngkapan lainnya.
Berikut kendaraan jenis mobil sesuai pelanggaran yang dilakukan. “Kita ingin semuanya berlangsung cepat, tepat, tidak berbelit-belit,” tegasnya.
Selain layanan bukti tilang kendaraan, optimalisasi layanan juga diberlakukan terhadap jasa layanan konsultasi ke bagian Pidana Umun (Pidum), Pidana Khusus (Pidsus), serta berbagai hak sesuai kapasitas/tupoksi Kejari. Semuanya bahkan dipastikan berjalan secara transparan.
“Secara bertahap kami akan terus memaksimalkan proses layanan publik, ternasuk layanan konsultasi oleh berbagai pihak yang membutuhkan,” pungkasnya. (atn)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

