Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dengan menggandeng para pemangku kepentingan, tokoh adat, tokoh masyarakat. Hingga semuanya merasa ikut terpanggil dan bertanggung jawab. Diikuti sosialisasi ke bawah secara berkesinambungan.
Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung, Aprisal PB, mengatakan, selain masih tingginya angka anak putus sekolah, ternyata standar pendidikan di Kabupaten Sijunjung juga terbilang rendah. Hal ini terlihat berdasarkan hasil evaluasi dalam kunjungan ke masing-masing dapil oleh para Anggota Kabupaten Sijunjung.
Padahal proses pendidikan adalah hal penting yang harus diperoleh oleh setiap warga, terutama bagi anak-anak sebagai calon generasi penerus. Bila terputus di tingkat SMP, apalagi SD, amat disayangkan.
Sebagai solusinya, ulas politisi PAN ini, harus kembali dijemput ke bawah melalui program-program secara tepat. Khususnya bagi kalangan orang tua, bagaimana supaya mereka betul-betul memperdulikan proses pendidikan anak-anaknya.
Begitu terjadi sesuatu hal, dan sang anak malas bersekolah, tidak serta-merta orang tua membiarkan saja, hingga kemudian pendidikan anak putus di jalan. Di saat anak putus bersekolah, cenderung para orang tua mengarahkan anaknya belajar mencari nafkah, atau membantu pekerjaannya sehari-hari.
Padahal pada usia tersebut harusnya anak masih dalam tahap usia bersekolah, mulai jenjang SD - SMA. Setelah dicoba ditelusuri, ternyata penyebabnya tidak serta-merta dipicu oleh masalah ekonomi.
Melainkan lebih karena faktor lemahnya kesadaran, serta adanya pembiaran oleh lingkungan sekitar. Sejalan dengan itu para pengambil kebijakan juga kurang proaktif. “Setelah sekian banyak saya keliling nagari, kecamatan, ternyata memang banyak anak-anak putus sekolah. Mereka bahkan ada putus di tingkat SD hingga SMP,” ujar Aprisal.
Banyaknya kasus anak putus sekolah dikhawatirkan akan berdampak terhadap terus melemahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sijunjung. Karena itu Pemkab Sijunjung perlu melakukan teeobosan-terobosan secara tepat, terarah.
Sebelumnya, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Sumbar Wilayah V (Sijunjung, Sawahlunto, Dharnasraya), Rahmad, menyebutkan, standar wajib belajar (wajar) di Kabupaten Sijunjung masih dipatok pada Wajib Belajar (Wajar) sembilan tahun, atau jenjang SD - SMP.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Cabdin Wilayah V terus berupaya berkoordinasi dengan Pemkab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung. Terutama soal meminimalisir masih adanya anak-anak putus sekolah di tingkat SD - SMP, diikuti sosialisasi ke bawah melibatkan para pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat.
Sebab proses pendidikan itu adalah hal penting yang harus diperoleh oleh setiap anak selaku calon generasi penerus. Bila ada yang terputus di tingkat SMP, apalagi SD, harus kembali dijemput untuk bersekolah.
Lebih lanjut disebutkannya, dari delapan kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sijunjung, tingkat kesadaran tertinggi masyarakat terhadap pentingnya proses pendidikan saat ini dipegang oleh Kecamatan Kupitan. Tolak ukurnya yakni dari tingkat SD - SMA/SMK sederajat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung, Puji Basuki, menyebut Pemkab Sijunjung telah berupaya menjemput kembali warga putus sekolah, diantaranya adalah melalui Program Pembelajaran Sinergisitas Masyarakat (Pom-Bensim).
Program ini di antaranya digulirkan di Nagari Bukitbual, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Alhasil, pascaprogram tersebut dbuka, cukup mendapat respons dari masyarakat. Hingga tercatat sudah ada sebanyak 100 orang warga putus sekolah mendaftar jadi peserta.
“Untuk langkah awal, dicoba dibuka di Nagari Bukitbual, Kecamatan Koto VII. Alhasil, sudah ada 100 peserta yang mendaftar, dan mereka menyatakan siap mengikuti program pembelajaran sesuai petunjuk,” paparnya.
Sebagai bentuk keseriusan, semua perlengkapan mulai alat tulis sampai modul pembelajaran, dipersiapkan oleh Pemkab Sijunjung. Program ini dibuat sebagai upaya mengentaskan masyarakat putus sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA/sederajat.
Proses pembelajarannya nanti seperti Pusat Kegiatan Pembelajaran Masyarakat (PKBM), kejar paket A,B, dan C. Batas usia adalah antara 19 - 45 tahun. Tempat belajarnya disesuaikan.
Lama proses pembelajaran, sekitar tiga tahun, namun dengan jadwal pertemuan tatap muka dua kali seminggu. Setelah tamat nanti masing-masing peserta diberikan ijazah dan transkrip nilai. Sepertinya halnya ijazah sekolah formal.
Selanjutnya ijazah dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan, keperluan. “Program ini tak lain untuk mengentaskan proses pendidikan masyarakat, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Sijunjung pada umumnya,” pungkas Puji. (atn)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

