Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bantuan langsung tunai tersebut diperuntukan bagi 229 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) se-Kabupaten Sijunjung. Diharapkan para pelaku UMKM dapat terus bergerak meski tengah menghadapi masa-masa sulit.
Secara simbolis diserahkan oleh Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, di Operation Room Kantor Bupati Sijunjung, turut didampingi Kajari Sijunjung, Adi Nuryadin Sucipto, Kapolres Sijunjung diwakili Kasat Lantas, AKP Zamri Naldi, Dandim 0310/SS diwakili Lettu Yepril, Plh Sekdakab, Aprizal.
Bupati Sijunjung, Benny Dwifa melalui sambutannya mengatakan, program ini dilaksanakan betdaaarkan PMK Nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi.
Maka itu pihak pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Pemda) perlu melakukan berbagai upaya untuk menagani dampak kenaiakan inflasi. Salah-satu pemicunya, terjadinya kenaikan harga BBM beberapa bulan lalu yang secara teknis dilakukan melalui pengurangan subsidi BBM secara nasional.
Dari dana pengurangan subsidi tersebut dialihkan menjadi perlindungan/bantuan sosial bagi warga kurang mampu. Di antara sektor yang terkena dampak atas kenaikan inflasi, adalah sektor Usaha Mikrto Kecil Nenegah (UMKM). Hingga sektor ini perlu mendapat perhatian.
“Dampaknya terhadap pelaku UMKM cukup komprehensif. Karena disamping berpengaruh terhadap belanja modal dengan kenaikan harga bahan baku, di sisi lain juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat (daya beli melemah),” tutut Benny Dwifa.
Oleh sebab itu, ulasnya, sesuai PMK 134 tahun 2022 tersebut salah-satu sasaran yang harus diberikan perlindungan sosial adalah para pelaku UMKM. Dengan adanya bantuan BLT, diharapkan dapat membantu pelaku UMKM agar tetap dapat bergerak ditengah bergulirnya inflasi hingga ke pelosok-pelosok daerah. Dimana inflasi adalah sebuah momok paling menakutkan bagi pelaku usaha kecil.
“Semoga dengan adanya BLT ini , seluruh sektor usaha kecil menengah dapat terus berputar dalam menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi terjadi kedepannya,” harap Bupati, Benny Dwifa.
Sementara, Asisten II Setdakab, Mukhadiris, dalam laporannya juga menegaskan, penyerahan bantuan perlindungan sosial dalam bentuk BLT kepada UMKM adalah sebagai upaya penanganan dampak inflasi yang dipicu oleh pengurangan subsidi BBM. Syaratnya, pihak penerima manfaat telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan tidak menerima BLT dari sumber dana pemerintah lainnya.
Jumlah penerima kali ini tercatat mencapai 229 pelaku usaha dengan besaran uang bantuan yang diterima sebesar Rp 150.000 per bulan. Sistem peyerahannya langsung dirapelkan untuk tiga bulan (Oktober - Desember), hingga total anggaran yang dikucurkan berkisar Rp 103,05 juta.
“Pelaku UMKM yang dapat jatah meliputi para penjual gorengan, sarapan pagi, penjual sayuran, barang harian, serta berbagai usaha kripik, galamai, makanan tradisional, kedai kopi jahe merah. Berikut produk kerajinan tas jali jali, rajut, ceta bacorak, ecoprint tenun dan usaha lainnya,” terang Mukhadiris. (atn)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




