Bawaslu Sijunjung: Masyarakat Diminta Awasi Pemilu 2024

Bawaslu Sijunjung minta segenap jajarannya mengawal ketat proses Pemilu 2024, serta tidak memberi ruang berbagai bentuk kecurangan. Begitupun para pendamping PKH agar jangan sampai dijadikan objek politik oleh para Caleg.

Hal ini ditegaskan Ketua Bawaslu Sijunjung, Gusnifajri dalam Forum Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Partisipatif pada Pemilihan Umum 2024 di Hotel Bukit Gadang Muaro Sijunjung, Jumat (9/2).

Kegiatan ini menghadirkan peserta dari kalangan pendamping PKH se-Kabupaten Sijunjung, serta jajaran pengawas Pemilu seluruh kecamatan.

Tampil sebagai narasumber utama yakni akademisi Dewi Anggriani selaku Ketua Program Studi S.1 Ilmu Politik Fisip Unand, dengan mengusung tema “Pentingnya Pengawasan Bagi Jajaran Pengawas pada Pemilu 2024”.

“Saya yakin pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan aman lancar di Kabupaten Sijunjung. Namun ingat, fungsi pengawasan tetap harus dijalankan,” ujar Gusnifajri.

Dewi Anggriani dalam materinya menuturkan berbagai fenomena akan terjadi menjelang detik-detik hari “H” pencoblosan. Di antaranya yang rawan terjadi dalam pelaksanaan Pemilu adalah praktik ujaran kebencian, disebar melalui medsos dan konten-konten pribadi atau kelompok.

Salah-satunya kini facebook jadi arena strategis pertarungan politik, serta twiter, tiktok, dan instagram. Pelakunya adalah para kalangan intelektual, dengan sasaran para warganet aktif di dunia maya.

“Partisipsi Pemilu menjadi tantangan berat bagi penyelenggara Pemilu, di mana pada tahun 2019 tingkat partisiasi pemilih yakni tercatat 81 persen. Artinya penyelenggara Pemilu harus menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat,” tegasnya.

Pengawasan penyelenggara Pemilu sejatinya menjadi tanggungjawab bersama, bukan hanya menjadi kewajiban Bawaslu. Termasuk di antaranya mengawasi proses Pemilu oleh KPU. Bila ada pelanggaran, harus ditangani sesuai aturan berlaku.

“Namun demikian, mencegah pelanggaran lebih baik dari penindakan,” ujar Dewi Anggraini. Tak kalah pentingnya lagi, untuk pengawasan pemilu harus ikut melibatkan media masa. Bagaimana supaya pelaksana hingga peserta pemilu patuh pada aturan yang ditetapkan.

Sementara pemateri lainnya Taufiqqurahman mengatakan, penyelenggara Pemilu menjelang hari H pencoblosan cenderung dihantui kecemasan akibat tingginya beban kerja dan berbagai tuntutan.

Ada dua terminologi dalam pelaksanaan Pemilu. Yakni profesional, sikap bersikap sesuai kewenangan. Kemudian referensi, kecenderungan terhadap suatu pilihan. Namun yang jadi persoalan selama ini adalah tindakannya, yakni keluar dari aturan dan kaedah yang berlaku.

Dalam prefelensi politik yang harus dijadikan ukuran pelanggaran, adalah tindakan. Seperti misalnya ASN, pasti punya frefelensi, bahkan itu menjadi sebuah hak.

Namun ASN sesuai aturan diharuskan bersikap netral berpolitik, tidak boleh ikut terlibat politik praktis. “Mari secara bersama-sama kita awasi jalannya Pemilu 2024 pemilihan Calon Legislatif dan Pilpres,” pungkasnya. (atn)