Ganti Rugi masih Bermasalah, Belum semua Pemilik Lahan Meneken

Pemasangan balok-balok utama tol di STA 35+000, Kapalohilalang, Padangpariaman, pekan lalu. Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru khususnya Seksi I Padang-Sicincin terus dikebut dan ditarget selesai tahun 2022.(IST)

Dua tahun sejak dimulai pengerjaan jalur Tol Sumatera di gerbang Bypass Padang menuju Sicincin, sampai saat ini baru selesai diaspal sekitar 3 kilometer. Kenyataan ini jelas memiriskan, padahal keberadaan jalan tol ini memberikan multyplier effect ke daerah. Ambil contoh tol Pekanbaru-Dumai, mampu memangkas jarak dari awalnya 200 km, kini seiring tuntasnya tol Pekanbaru-Dumai, jarak tempuh hanya 131 km. Ada apa sebetulnya?

Pembangunan tol Padang-Pekanbaru sudah dimulai sejak 2018 lalu. Ground breaking-nya bahkan dihadiri langsung Presiden RI, Joko Widodo pada 9 Februari 2018 itu. Saat itu, para pemilik tanah yang terdampak tol turut dihadirkan. Mereka langsung berinteraksi dengan presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mochamad Basoeki Hadimoeljono.

Tidak ada wajah penolakan dari para warga yang tanahnya bakal dilewati jal tol. Terlebih, presiden sempat meyakinkan bakal memberikan ganti untung. Sehingga, acara ground breaking pun berjalan lancar hingga sore hari. Namun, seiring berjalan permasalahan pun mulai muncul. Sejumlah aksi dilakukan masyarakat yang mengaku pemilik tanah. Hanya saja, tuntutan mereka tidak soal menolak dibangunnya jalan tol. Tetapi, masalah ganti lahan yang dinilai sangat rendah, yakni sekitar Rp 43 ribu per meter.

Aksi penolakan itu tidak saja dilakukan warga Duku, Nagari Kasang (titik awal tol). Namun, juga warga dari Lubukalung. Sebab, mereka takut jika harga tanah sudah dinilai murah di Duku, pasti akan lebih murah di Lubukalung nantinya. Protes tersebut mereka utarakan langsung ke lokasi pembangunan tol di Duku hingga Kantor Gubernur Sumbar. Bahkan, tuntutan itu berujung gugatan ke Pengadilan Negeri Pariaman.

Kondisi tersebut membuat pembangunan tol yang ditargetkan rampung 1 tahun, terhenti beberapa saat. Pasalnya, masyarakat sempat memasang spanduk larangan pembangunan dilanjutkan, sebelum adanya kepatutan nilai ganti lahan. Aksi penolakan itu pun berakhir usai Pemilu 2019.

Usai kejadian itu, pembangunan tol Padang-Pekanbaru di Padangpariaman tampak sangat melambat. Meskipun pihak pelaksana pembangunan PT Hutama Karya berusaha memulai membangun di titik-titik yang membutuhkan waktu cukup lama dalam pembangunan. Di antaranya, Nagari Paritmalintang dan Kapalohilalang.

Hal itu terjadi karena masalah ganti lahan belum sepenuhnya selesai. Walaupun tidak ada lagi warga yang memprotes soal ganti lahan. Namun, sekarang warga banyak yang mempertanyakan kapan pembayaran lahan mereka dicairkan. Kondisi itu bahkan sempat berujung aksi pula di Nagari Paritmalintang. Untungnya, cepat diredam Pemkab Padangpariaman dan PT Hutama Karya.

Hanya saja, mediasi yang dilakukan bisa menjadi bom waktu. Sebab, tidak seluruh pemilik lahan terdampak tol sudah dicairkan uang ganti lahannya. Kondisi ini sempat membuat Bupati Padangpariaman Ali Mukhni mengkritik panitia pengadaan tanah tol Padang-Pekanbaru, saat rapat koordinasi percepatan pembangunan tol, di Polda Sumbar, Senin (18/1).

Ali Mukhni mendesak panitia pengadaan tanah bekerja cepat. Sehingga, pelaksanaan pembangunan tol bisa berjalan cepat pula. Soal kondisi di lapangan, ia siap pasang badan untuk negosiasi dengan masyarakat.

Kritikan Ali Mukhni itu juga dikemukakan Abuzamar Dt Rajo Ameh, tokoh masyarakat Nagari Paritmalintang salah seorang kepala kaum pemilik lahan terluas yang terdampak tol. Ia juga meminta agar pembayaran ganti lahan diselesaikan dengan cepat.

Kendati begitu, sejauh ini pihaknya tidak pernah melarang pengerjaan tol. Pasalnya, mereka menyadari bahwa tol Padang-Pekanbaru adalah proyek strategis nasional yang sangat menguntungkan bagi masyarakat, khususnya Padangpariaman.

Hanya saja, apabila pembayaran ganti lahan tidak ada kepastian, dirinya juga merasa gamang terus mengizinkan pengerjaan dilanjutkan di lahan kaumnya. Sebab, anak kemenakan sudah tentu bertanya kepada dirinya setiap hari. ”Jika orang 100 persen, saya katakan kalau saya 300 persen mendukung pembangunan tol ini. Namun, masyarakat jangan sampai dirugikan,” ujar Abuzamar ketika ditemui Ali Mukhni dan Manajer Hutama Karya Jalan Tol (HKJT), Berlin Tampubolon, di rumahnya Selasa (26/1).

Ali Mukhni beserta Berlin Tampubolon dan jajaran, saat itu menemui Abuzamar untuk membahas soal kompensasi sejumlah lahan yang digunakan untuk pengerjaan tol yang membutuhkan waktu cukup lama, seperti jembatan.

Menyikapi itu, Abuzamar menyatakan kesediaannya asalkan Pemkab Padangpariaman dan Hutama Karya turut menyosialisasikan soal kompensasi itu kepada seluruh pemilik lahan di sana. Permintaan Abuzamar itupun disetujui oleh Berlin. ”Masyarakat pemilik lahan harus diberikan kejelasan soal kompensasi itu. Jadi, tidak bisa hanya karena saya setuju saja. Selain itu, juga dijelaskan kapan sisa ganti lahan mereka dicairkan,” ungkap Abuzamar dalam dialog yang berlangsung sore hari itu.

Baca Juga:  Tugas Perdana, Melantik 12 Kepala Daerah Terpilih

Pasalnya, imbuh Abuzamar, hal paling diharapkan saat ini oleh pemilik lahan yaitu cairnya ganti rugi. Sehingga, mereka bisa membeli tanah di tempat lain, sebelum di atas tanah mereka yang sekarang dibangun tol. ”Kalau janji pihak yang akan mengganti rugi lahan kan pencairan tahap dua Feburari nanti. Sedangkan tanah ketiga atau terakhir Maret-nya. Saya rasa masyarakat pemilik lahan bersedia menerima kompensasi apabila bisa meyakinkan mereka kalau jadwal pencairan yang dijanjikan itu benar,” hematnya.

Informasi lain yang Padang Ekspres himpun di lapangan, masalah ganti lahan memang menjadi kendala utama dalam pembangunan tol Padangpariaman saat ini. Bahkan, sumber terpencaya dari internal Pemkab Padangpariaman mengatakan, masih terdapat lahan belum memperoleh seluruh tanda tangan pemilik lahannya.

Hal itu lantaran terdapat sejumlah pemilik lahan di perantauan yang kini tidak memiliki waktu pulang ke kampung, meskipun mereka bersedia menjual lahannya untuk tol. ”Jadi yang harus dilakukan sekarang, harusnya tidak saja soal percepatan penggantian lahan, tetapi juga soal mendapatkan tanda tangan pemilik lahan yang di rantau tersebut. Panitia pengadaan tanah harus jemput bola dengan mendatangi mereka di rantau atau biayai mereka pulang kampung,” hemat sumber yang menolak dituliskan namanya itu.

Hanya saja, usai berdialog dengan Abuzamar, Berlin Tampubolon mengungkapkan bahwa masalah ganti lahan sekarang memang masih terdapat sejumlah proses di tingkat pusat. Namun, ia memastikan bahwa pencairan sudah dimulai Februari atau Maret.

Satu Titik Lahan Belum Bebas
Soal masih adanya pembebebasan lahan yang belum tuntas, diamini Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit. ”Ada sebuah gudang yang berdiri pada trase tol dan lahannya belum bebas, dan kita juga kalah di PTUN. Ini yang akan kita selesaikan lebih dulu, sehingga pembangunan tol bisa dipercepat,” ujar Nasrul Abit saat diwawancara kemarin.

Ia menyebut, persoalan satu lokasi itu menjadi hal mendasar saat ini dalam pengerjaan tol. Namun begitu, pihaknya akan menyelesaikan secara bertahap karena jalan tol akan menjadi salah satu urat nadi perekonomian. ”Jangan sampai kita malu sama Riau, Palembang, mereka baru kemarin meresmikan tol,” ujarnya.

Menurut dia, jika tol rampung, kemacetan bisa diurai terutama arus kendaraan yang melewati jalur Bukittinggi. Selain itu, juga mempercepat waktu tempuh Padang-Pekanbaru begitupun sebaliknya. ”Tidak hanya berdampak terhadap ekonomi tapi juga pariwisata Sumbar, karena tingkat kunjungan wisatawan bisa meningkat,” tuturnya. Ia menambahkan, tidak ada yang dirugikan atas pembangunan jalan tol tersebut. Untuk itu, harus ada komitmen bersama dan perlu dukungan bersama.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP) Sumbar Era Sukma Munaf ditemui Padang Ekspres, kemarin (28/1) menyampaikan, secara prinsip pembebasan lahan tol Padang Pekanbaru seksi Padang-Sicincin telah selesai. Hanya tinggal satu titik lahan posisinya pas di tengah tol.

”Hanya tinggal satu ini lagi, selain titik ini sudah dilakukan pembayaran dan secara prinsip selesai,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya. Karena belum mencapai kesepakatan, pembangunan tol harus ditangguhkan di titik tersebut. Namun pada titik lain tetap berjalan. Bahkan, persoalan dengan pemilik gudang sudah sampai ke PTUN dan pemilik gudang menang di PTUN.

Meski demikian pembebasan lahan akan tetap dilakukan, sebab usai komunikasi dengan Kementerian PU trase tol tidak mungkin diganti. ”Saat ini telah sampai pada keputusan Mahkamah Agung mencabut putusan tersebut dulu dan setelah ada SK Gubernur proses pembebasan lahan akan diulang lagi. Sebab, tidak mungkin perubahan trase karena tidak mungkin jalan tol berbelok patah pas di lokasi tersebut,” terangnya.

Menurutnya, ada kekeliruan administrasi dari Pemkab Padangpariaman terkait izin UKL UPL pergudangan. Karena, amdal jalan tol lebih dulu keluar dari izin-izin pergudangan tersebut. Namun, izin pergudangan tetap dikeluarkan oleh dinas sama. ”Ini juga harus diselesaikan, jika tidak bisa berdampak hukum pada dinas yang mengeluarkan izin. Kenapa ada izin muncul setelah perencanaan jalan tol selesai. Artinya di jalan tol keluar izin gudang, persoalan ini tidak muncul dipersidangan,” ungkapnya.

Era melanjutkan, persoalan yang muncul di persidangan lebih kepada tidak diikutsertakannya pemilik gudang dalam Forum Group Discussion (FGD). Padahal, pihak pemerintah sudah mengundang anak gudang sebagai keterwakilan. (*/wni)