Jika Nonteknis Beres, Tol Tuntas 2022

Wartawan utama Padang Ekspres Sukri Umar wawancara khusus dengan Project Director PT HK ruas tol Pacin, Marthen Robert Singal, di ruang kerjanya, pekan lalu. (IST)

Proses pembangunan tol ruas Padang-Sicincin (Pacin) terkesan lamban. Sejak dimulai 2018 bersamaan ruas Pekanbaru-Dumai yang sudah diresmikan, justru tol Pacin terkesan stagnan. Bagaimana kondisi riil sesungguhnya, dan bagaimana prospek penyelesaian ke depan, wartawan utama Padang Ekspres Sukri Umar melaporkan hasil wawancara khusus dengan Project Director PT HK ruas tol Pacin, Marthen Robert Singal, di ruang kerjanya.

Tol Padang Sicincin, kini lebih pas disebut Padang-Sicincin-Kapalohilalang terkesan stagnan. Apa yang terjadi di lapangan?
Progress pembangunan tol Padang-Sicincin yang awalnya direncanakan 29 km, kini menjadi 36,2 km memang lamban, ini tak terlepas dari persoalan di lapangan. Nonteknis lebih mendominasi. Jika persoalan nonteknis tuntas, kami optimistis secara teknis tak ada persoalan.

Rute awal planning-nya 29 km ternyata mengalami banyak kendala, karena ada beberapa titik rute bermasalah. Tentu karena tidak bersedianya pemilik lahan untuk melepaskan hak mereka. Masalahnya akibat banyak hal, termasuk rumah-rumah penduduk yang relatif banyak terlewati, termasuk soal harga yang menjadi bola liar di lapangan. Kita bisa bayangkan, berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk melakukan perubahan rute tersebut. Semua tim yang terlibat harus memulai kembali penentuan jalur yang akhirnya diputuskan trase sekarang menjadi 36,6 km lebih, walaupun konsekuensinya harus menambah panjang rute. Untuk hal ini, Penlok sudah, SK gubernur sudah ada, dan kita terus memulainya. Doakan tak ada lagi persoalan nonteknis, terutama kesediaan pemilik lahan.

Berarti menambah biaya?
Jelas. Tapi bagi pemerintah yang dalam hal ini menugaskan BUMN PT Hutama Karya dalam pelaksanaan pembangunan tol Sumatera, termasuk sirip Sumbar-Dumai, biaya tentu tidak menjadi pertimbangan utama. Terpenting, tentunya bagaimana akses tol Sumbar yang menjadi sirip tol Sumatera menjadi infrastruktur yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat ke depan. Sirip-sirip atau tol penghubung ke ruas utama ini ada tiga, yakni Sibolga menuju Medan, Padang menuju Pekanbaru (Dumai) dan sirip ruas Bengkulu-Palembang-Tanjung Api-api.

Perubahan panjang rute Padang-Kapalohilalang tentu menambah biaya, perkiraan menjadi Rp 4,5 triliun. Bila bicara bisnis, ini sangat tak layak, BEP atau balik modal diperkirakan 70 tahun. Jika diserahkan ke swasta murni, jelas tak akan ada yang sanggup melaksanakannya. Justru itulah, sebagai proyek strategis nasional pemerintah turun tangan dengan menugaskan BUMN-nya.

Berarti Sumbar bukan prioritas dalam pembangunan tol?
Tepatnya bukan prioritas atau tidak. Tetapi jika dilihat dari jalur tol Sumatera, posisi Sumbar sebagai rute penghubung ke ruas utama. Sumbar menjadi bagian provinsi yang mendapatkan manfaat pembangunan tol Sumatera yang menelan biaya puluhan triliun rupiah. Jika akses ini terbangun dan terhubung, maka pergerakan ekonomi daerah akan semakin meningkat dan kesejahteraan masyarakat tentu akan lebih baik.

Betapa banyak sumber daya alam terutama pertanian daerah ini yang diangkut dan dijual ke Riau, serta daerah lainnya setiap harinya. Jika tol terhubung, tentu bisa berlanjut ke pelabuhan Dumai dan seterusnya menyeberang ke Melaka dalam hitungan jam dari Padang. Belum lagi kunjungan wisata yang akan semakin lancar dan banyak ke daerah ini.

Anda sepertinya begitu tertarik dengan Sumbar?
Benar. Saya sudah keliling Indonesia melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan perusahaan. Ke Sumbar baru kali ini untuk menangani tol Padang-Kapalohilalang. Saya sudah keliling Sumbar, di sela-sela tugas, karena keluarga tidak saya bawa ke Padang.
Apa yang saya lihat memang sangat luar biasa. Alamnya sangat sempurna untuk wisata, kombinasi laut, hamparan daratan hingga pegunungan dengan danau danau yang indah. Pertaniannya juga luar biasa, yang tentunya perlu pasar dan akses pasar yang memadai.
Anda merasa nyaman ditugaskan di sini, meskipun tertatih-tatih melaksanakan tugas

Baca Juga:  Yuliadi Chandra: JMSI Harus Berkontribusi Mendukung Pemerintah

karena nonteknis, terutama lahan tol?
Bagi saya ini memang pengalaman luar biasa, serta tantangan tersendiri. Ketika ditugaskan melanjutkan progress tol Padang, saya sudah memikirkan polemik yang ada dan akan dihadapi, apalagi soal pembebasan tanah yang menjadi sandungan, karena hampir 90 persen titik lahan adalah tanah ulayat. Penyelesaiannya tentu tak sama dengan daerah lain, semisal di kampung saya Sulawesi, yang pengelolaan tanah warisan keluarga atau kaum cukup oleh satu atau dua orang yang menyelesaikan. Kalau di sini tentu tak sama, tanah ulayat atau tanah kaum tak bisa selesai oleh satu atau dua orang saja, apalagi jika ada ahli waris yang berdomisili di luar daerah.

Perlahan progress penyelesaiannya terus membaik. Kita sangat terbantu oleh dukungan forkopimda mulai provinsi hingga kabupaten. Proaktif masyarakat pun semakin baik. Tentu pemahaman dan sosialisasi yang semakin baik sampai ke lapangan. Polemik harga yang juga ikut mewarnai, perlahan sudah tak jadi masalah. Polemik tanah ulayat atau kaum yang menjadi sandungan, semakin hari semakin tampak titik terangnya.

Jika progress lahan aman, tol Padang tetap lanjut?
Tentu akan terus dilanjutkan. Doakan penyelesaian lahan bisa tuntas, hanya mencari benang merah persoalan administrasi teknis pembayaran berkaitan dengan ahli waris yang berada di luar daerah. Bukan masalah uang pengganti, tetapi teknis aliran dana ke rekening penerima. Untuk lahan ulayat dan kaum ini tak bisa gegabah, ada administrasi yang perlu cermat dan detail yang harus disiapkan.

Soal pembiayaan tol Padang-Kayutanam tentu tak ada masalah, karena kontrak sudah selesai dan progress terus berlanjut. Mohon dukungan semua pihak, agar akhir tahun 2022 sudah bisa dilewati perantau yang pulang kampung dan kita semua. Saat ini progress fisik memang relatif kecil jika dibandingkan ruas Pekanbaru-Dumai yang justru sudah diresmikan. Kita memang telat, tetapi jika nonteknis penyelesaian lahan bisa tuntas awal semester 2021, pelaksanaan pekerjaan di lapangan bisa dikerjakan secara frontal dan kita juga sudah siap dengan teknologi, sumberdaya dan logistik sehingga harapannya akhir 2022 sudah bisa rampung .

Kesan Anda untuk Sumbar, khususnya nonteknis dalam pembangunan?
Seperti saya katakan tadi, ketika mulai bertugas saya mengira lahan sulit diselesaikan, namun nyatanya bisa dilalui. Artinya, tak ada istilah tanah ulayat sandungan pembangunan. Toh bukan hanya jalan tol ini saja pembangunan di tanah ulayat. Pembangunan jalan raya, rel kereta, bandara dan program strategis lainnya bisa dilaksanakan dan sudah dirasakan manfaatnya.

Pengalaman pembebasan lahan tol tentu menjadi contoh bagi semua pihak, mencarikan pola dan cara terbaik pembebasan atau pemanfaatan lahan untuk pembangunan atau berinvestasi. Sehingga investor yang akan masuk nantinya mendapatkan gambaran, alur dan sistem yang tepat untuk berinvestasi. Meski harus banyak proses dan pemufakatan banyak pihak, terpenting ada pedoman dan payung aturannya. Sesuai antara kearifan lokal dan payung hukum negara. Jika kecocokan dan kesesuaian ini didapatkan polanya, saya yakin Sumbar akan bergerak lebih cepat dalam sisi pembangunan, namun tetap bisa menjaga kearifan dan budaya lokalnya yang selama ini terjaga dengan baik. (sukri umar-Padang Ekspres)

Previous articleMestinya Harus Tuntas sesuai Target
Next articleTak Ada Pungutan Pajak Baru untuk Pulsa