Tender DAK Fisik 2020 Dihentikan

Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto dan Wakapolda Brigjen Pol Rudy Sumardiyanto melakukan penyemprotan disinfektan dengan menggunakan mobil AWC, di Padang, kemarin. (IST)

Pemkab Solok Selatan (Solsel) menghentikan sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dana alokasi khusus (DAK) Fisik Tahun 2020. Kebijakan tersebut menyusul dilakukannya realokasi anggaran untuk penanganan wabah virus korona (Covid-19).

“Saat ini ada sekitar 12 paket pengadaan barang dan jasa yang masuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sedang dalam proses dihentikan. Untuk pembatalan, kami menunggu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing paket,” kata Kepala Bagian PBJ Setkab Solsel, Admi Zulkhairi, kepada Padang Ekspres Selasa (31/3).

Semua tender yang anggarannya berasal dari DAK Fisik lanjutnya dihentikan, kecuali bidang kesehatan dan pendidikan. Termasuk sub bidang gedung olahraga (GOR) dan perpustakaan daerah pada bidang pendidikan.

Pembatalan proses lelang ini sesuai dengan surat edaran Kementerian Keuangan Nomor S-247/MK.O7/2020 dan juga Instruksi Bupati Solsel Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang atau Jasa DAK Fisik tahun anggaran 2020.

Penghentian kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut terhitung sejak 27 Maret lalu. “Semua kegiatan yang dibiayai DAK fisik distop. Sebagian kegiatan DAK yang sudah sampai ke kami dikembalikan lagi. Ada sebagian pembangunan jalan dan jembatan yang sudah kami kembalikan. Kawan-kawan sedang cek dokumen tendernya,” sebutnya.

Saat ini di Solsel, belum ada kegiatan DAK fisik tersebut yang benar-benar rampung dilelang sejauh. Yang ada baru sampai tahap pengumuman sudah untuk dilelang. Yakni, 12 paket untuk irigasi dan semuanya dalam tahap proses evaluasi untuk sementara dihentikan.

Selain itu juga ada paket yang masuk dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum, tetapi sudah dimintakan ke PPK untuk dibatalkan terlebih dulu. ”Kalau nantinya mau dilanjutkan atau tidak, itu tergantung keputusan pemerintah pusat,” ujarnya.

Pihaknya kata Admi, sudah menyampaikan kebijakan penghentian tersebut ke kelompok kerja (Pokja) supaya PPK membuat surat pembatalan tender kegiatan yang bersumber dari DAK.

“Saat ini kami masih menunggu surat pembatalan lelang dari PPK paket. Setidaknya, kami akan menunggu sampai Jumat (3/4) depan paling lambat, keputusan pembatalan yang diminta sudah ada dibuat oleh PPK paket tender,” pintanya.

Kepala Dinas Kesehatan Solsel, Novirman menambahkan, pihaknya mendapat suntikan DAK Fisik melebihi Rp 100 miliar tahun ini. Dana tersebut dialokasikan pemerintah untuk berbagai pembangunan layanan dasar kesehatan di daerah itu.

“Indikator kesehatan dan pendidikan merupakan layanan dasar masyarakat. Peningkatan kedua layanan ini, sebenarnya memang tidak bisa ditinggalkan dan harus menjadi fokus pemerintah. Baik di pusat maupun di daerah,” ujarnya.

Di tahun 2020 ini sejumlah pembangunan bidang kesehatan yang dibiayai DAK di antaranya, pembangunan rumah sakit pratama di Lubuk Malako senilai total 42 miliar. Prosesnya saat ini sebut Kadis, sudah selesai lelang paket jasa konsultasi perencanaannya.

Kemudian ada juga pembangunan gedung baru Puskesmas rawatan Mercu di Sangir Balai Janggo sekitar Rp 9 miliar. Prosesnya sedang dalam upload dan pembukaan dokumen lelang dalam tender ulang. Pertama gagal karena tidak ada yang memasukkan penawaran.

“Banyak lagi paket kegiatan pembangunan lainnya. Saat ini Solsel sedang dalam masa pembinaan pusat setelah lepas dari status tertinggal. Maka indikator kesehatan tetap harus menjadi skala prioritas,” sebutnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dihubungi Padang Ekspres Selasa (31/3) membenarkan DAK digunakan untuk penanganan wabah tersebut. Dengan begitu sejumlah kegiatan yang tender dan sudah ditender dihentikan sementara waktu karena anggarannya akan dialihkan.

“Bukan hanya kegiatan yang bersumber dari DAK yang dialokasikan, tetapi APBD yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dipakai untuk penanganan Covid-19,” ujarnya.

Untuk saat ini Pemprov Sumbar juga sudah menyiapkan sekitar Rp 200 miliar untuk penanganan penyebaran virus korona. Jika anggaran tersebut berkurang maka nanti akan ditambah lagi sesuai kebutuhan.

Kepala Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Setdaprov Sumbar Syafrizal mengatakan, tender kegiatan yang bersumber dari DAK di lingkungan Pemprov Sumbar sudah dihentikan. “Kecuali di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Kegiatan di dua dinas tersebut tetap lanjut,” pungkasnya.

Ia merinci total paket DAK berjumlah 52 paket dengan total anggaran Rp 266.502.731.741. Sementara total paket yang dihentikan atau gagal sebanyak 41 paket dengan total dana Rp176.645.355.000. “Total paket DAK Kesehatan tambah Pendidikan sebanyak 11 paket dengan total anggaran Rp 89.857.376.741 tetap dilanjutkan,” pungkasnya. (p/wni)