Hadapi Krisis Akibat Covid-19, Ini Masukan Gamawan Fauzi untuk Sumbar

27

Pandemi Covid-19 tidak diketahui pasti kapan berakhirnya. Untuk itu, tahun 2021 hingga lima tahun ke depan sangat diperlukan kajian mendalam, kehati-hatian, kesungguhan dan kemampuan menyikapi perubahan yang diperkirakan akan sangat dinamis.

Pertemuan-pertemuan berkala antara pimpinan daerah dan legislatif Sumatera Barat perlu dilakukan guna mengetahui perkembangan dan perubahan yang bisa terjadi setiap saat.

“Semua itu dilakukan untuk mengambil langkah antisipatif agar pembangunan Sumatera Barat tetap berjalan baik seperti yang diharapkan, walaupun di dalam kondisi ekonomi dan sosial yang sulit untuk diprediksi perkembanganya,” ujar mantan Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi ketika diundang menghadiri rapat paripurna istimewa Ulang Tahun ke-75 Provinsi Sumbar di Gedung DPRD Sumbar, Kamis (1/10/2020).

Ketika krisis di tahun 1998 terjadi, kata Gamawan, sebagian masyarakat Sumatera Barat justru mendapat berkah karena beberapa hasil komoditi mengalami kenaikan harga terutama di sektor pertanian yang merupakan sebagian besar sumber mata pencaharian masyarakat.

“Sehingga secara guyon ada yang berharap agar krisis ini sebaiknya lama-lama saja supaya mereka dapat memperoleh pendapatan yang meningkat dari hasil penjualan komoditi pertanian yang tinggi,” cerita Gamawan yang pernah menjabat Mendagri ini.

Namun, krisis 98 itu berbeda dengan krisis akibat pandemi Covid-19 saat ini. Krisis 98 terjadi hanya menerpa negara kita dan beberapa negara di ASEAN, sementara krisis yang terjadi sekarang adalah krisis yang menerpa semua negara di dunia. Akibatnya terjadi pelemahan ekonomi di hampir seluruh negara di dunia. Harga-hargapun berjatuhan, permintaan konsumen menurun dan daya beli menurun.

Kondisi seperti ini jadi tantangan yang berat bagi masyarakat Sumatera Barat, setidaknya untuk tahun ini dan 2021.

Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD perlu memiliki data yang akurat tentang kondisi ekonomi dan sosial yang terjadi dan memiliki kajian yang cermat tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi akibat pandemi Covid-19 yang dampaknya menyebar ke berbagai bidang dan sektor.

APBD Sumatera Barat 2021 harus telah memberikan jawaban yang akurat terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi, lebih-lebih menyangkut kehidupan masyarakat yang terperosok ke dalam jurang kemiskinan dan masalah-masalah kesehatan.

“Dalam hal ini saya pribadi mengapresiasi langkah Sumatera Barat dalam menangani dan mengantisipasi wabah Covid-19. Mudah-mudahan langkah itu juga dilanjutkan pada penanganan masalah sosial ekonomi yang menerpa masyarakat kita sehingga mampu meminimalisasi dampak-dampak yang ditimbulkannya,” ungkap Gamawan.

Baca Juga:  Bawaslu Agam Uji Publik Calon Pengawas, Ekspose Dana Hibah di Web

Di sisi lain, terkait pergantian gubernur dan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 25 tahun Sumatera Barat tahun 2021, perlu dirumuskan kembali visi dan misi sesuai perkembangan dan arah pembangunan 25 tahun akan datang.

“Rencana pembangunan jangka panjang daerah 25 tahun ke depan tentunya tidaklah sekadar memenuhi tuntutan kostitusional pembangunan daerah tapi sesungguhnya harapan yang benar-benar ingin dicapai oleh segenap masyarakat Sumatera Barat,” ingatnya.

Bila bangsa kita telah menetapkan Indonesia menjadi negara maju tahun 2045, maka Sumatera Barat juga  bagian dari negara maju tersebut dan menopang kemajuan Indonesia negara maju 2045.

“Hal ini sesuatu yang sangat serius, bukan bisnis as usual tapi cita-cita, niat, keinginan yang sungguh-sungguh untuk diwujudkan. Karena itu seyogyanya Sumatera Barat melakukan evaluasi yang jujur dan objektif dengan dukungan data-data yang akurat terhadap sejauh mana capaian masing masing bidang dan sektor selama 25 tahun terakhir,” jelas Gamawan.

Dari evaluasi tersebut, kata Gamawan, akan tergambar dengan jelas apakah pembangunan Sumatera Barat selama 25 tahun ini berjalan pada arah dan track yang benar.

Selain itu akan diketahui bidang dan sektor apa saja yang melebihi target, memenuhi target atau jauh dari target yang ditetapkan disebabkan berbagai faktor, seperti kebijakan politik anggaran yang tidak sesuai rencana, terjadi bias dalam perencanaan, tidak konsisten dengan rencana atau bahkan yang lebih buruk terabaikan sama sekali.

“Kami mengajak kepala daerah terpilih mendatang bersama DPRD Sumatera Barat, bersungguh-sungguh merumuskan rencana pembangunan Sumatera barat 25 tahun secara holistik, komprehensif dan terintregasi, sehingga mimpi-mimpi kita tentang Sumatera Barat di masa depan bukanlah mimpi-mimpi kosong, melainkan mimpi yang berbuah pada kenyataan,” ingatnya.

Secara teknis, Gamawan menyarankan dapat dibentuk tim yang mewakili seluruh komponen untuk melakukan evaluasi terhadap RPJP daerah 25 tahun yang berlalu dan sekaligus merumuskan RPJP 25 tahun ke depan melalui kajian-kajian yang sangat mendalam.

Kemudian, dibahas melalui musyawarah besar pembangunan daerah yang melibatkan semua komponen yang terkait mulai dari birokrasi, perguruan tinggi, para pakar di berbagai bidang, ulama, perwakilan adat, kaum perempuan, budayawan, wartawan, seniman dan unsur-unsur lainnya yang dianggap penting untuk berpartisipasi.

“Pembangunan suatu daerah haruslah bertolak pada kekuatan, kelemahan, tantangan dan hambatan daerah yang bersangkutan,” tukasnya.(esg)