Sosialisasi Perda Adaptasi Kebiasaan Baru, BPBD Bagikan Sejuta Masker

76

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menyetujui diterapkannya Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yang disahkan DPRD Sumbar 11 September lalu.

Aturan tersebut sudah diundangkan pada Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 187.

Pemprov selanjutnya berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta TNI/Polri untuk implementasinya di masyarakat.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Erman Rahman mengatakan pihaknya siap menyosialisasikan penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tersebut sehingga bisa diketahui secara luas oleh masyarakat.

Dengan sosialisasi tersebut masyarakat dan dunia usaha menjadi tahu, paham dan patuh terhadap perda itu sehingga disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Yakni memakai masker, rajin cuci tangan dengan sabun serta menjaga jarak fisik serta tidak berjabat tangan.

Sedangkan dunia usaha diwajibkan menyediakan fasilitas cuci tangan, pengecekan suhu tubuh pengunjung serta mewajibkan pemakaian masker bagi karyawan dan pengunjung.

“Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta stakeholder terkait untuk sosialisasi perda itu sebagai upaya pencegahan, melindungi masyarakat agar tidak terpapar dan memutus mata rantai penularan Covid-19,” jelas Erman Rahman.

Menurut Erman yang sekarang juga menjabat Pjs Bupati Tanahdatar, dalam sosialisasi itu pihaknya dari BPBD Sumbar menyiapkan sebanyak 1 juta masker untuk dibagikan kepada masyarakat di 19 kabupaten dan kota.

“Wabah Covid-19 ini bencana nasional sehingga butuh penanganan ekstra dari semua pihak dalam memutus penularannya. Kita dari Pemprov Sumbar akan bagikan 1 juta masker kepada masyarakat. Pak Doni Monardo tadi saat ketemu juga siap menambah masker sebanyak 2 juta lembar,” kata Erman usai bertemu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Ketua Satgas Nasional Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo, Rabu (30/9/2020).

Baca Juga:  BPTD Sumbar Diberi Target Operasikan Terminal Anak Air Desember 2020

Menurut Erman, masker yang dibagikan kepada masyarakat itu salah satu benteng mencegah penularan ketika beraktivitas di luar rumah. Bahkan, di dalam perda penggunaan masker juga diatur sebagai kewajiban.

“Perda ini juga memuat sanksi administratif hingga pidana jika tidak bermasker sehingga harus diketahui masyarakat lewat sosialisasi intensif sebagaimana diperintahkan gubernur dan DPRD,” tegasnya.

Sanksi yang termuat di dalam perda itu di antaranya adalah, sanksi administratif mulai dari teguran lisan, kerja sosial, denda Rp250 ribu hingga pidana kurungan penjara selama dua hari bagi orang yang tidak memakai masker.

Sedangkan bagi dunia usaha juga diatur kewajiban menerapkan protokol kesehatan yang jika dilanggar bakal dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp 500 ribu hingga ancaman pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda Rp25 juta.

Lalu menerapkan karantina mandiri sampai keluar hasil pemeriksaan bagi orang yang memiliki kontak erat dengan pasien positif dan terkonfirmasi Covid-19 tapi tidak bergejala. Jika dilanggar, terancam denda Rp100 ribu.

“Kita berharap masyarakat dan dunia usaha patuh terhadap perda itu sehingga tidak dikenal sanksi tersebut,” imbaunya.

Berdasarkan data Gugua Tugas Penanganan Covid-19 Sumbar, hingga 30 September 2020 total warga Sumbar terpapar virus korona mencapai 6.278 orang, sembuh 3.185 orang dan meninggal 127 orang.(esg)