KI Pusat Luncurkan IKIP, Dave Laksono: Era Ketertutupan Sudah Berakhir

10

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) diluncurkan Komisi Informasi (KI) Pusat secara hybrid di Novotel Suite, Yogyakarta, Senin (1/11/2021).

Menurut Komisioner Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi peluncuran IKIP harus diapresiasi dan mesti diviralkan sehingga badan publik lebih terbuka terhadap informasi publik.

“Komisi Informasi Pusat di tahun akhir periode jabatan mampu melahirkan indeks yang hari ini diluncurkan di Yogyakarta. IKIP dan Indeks Demokrasi serta Indeks Korupsi bisa bersinergi satu sama lain. Tidak terbuka, pasti tak demokratis dan sangat rentan perilaku koruptif,” ujar Adrian di sela peluncuran IKIP, Senin (1/11/2021).

Gubernur DIY diwakili Staf Ahli Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh, mencari, memiliki dan menyimpan informasi dengan semua perangkat komunikasi dan informasi.

“Itu ditegaskan di UUD 1945 Amandemen kedua, sehingga keterbukaan informasi publik adalah hak konstitusi setiap warga negara,” ujar Henny.

Ketua KI Pusat Gede Narayana menegaskan bahwa IKIP adalah kerja besar Komisi Informasi Pusat.

“Sejak 2009-2020 selalu berdinamika terkait peran Komisi Informasi. Hasilnya lahir gagasan IKIP ini. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2021 IKIP diluncurkan sebagai karya kolaborasi seluruh stakeholder pusat dan daerah untuk bangsa dan negara,” ujar Gede Narayana.

Ketua KI Sumbar Nofal Wiska  (kiri) bersama Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi saat mengikuti peluncuran IKIP, di Yogyakarta.

IKIP ini memuat satu potret data tentang keterbukaan informasi publik se-Indonesia dan menjadi rekomendasi kepada pemerintah untuk menjadikan IKIP pijakan menyusun kebijakan pembanguan. Kemudian, menjadikan IKIP sebagai kampanye global Presiden Jokowi di forum dunia.

“Terakhir adanya IKIP menjadikan masyarakat melek dengan keterbukaan informasi publik di seluruh Indonesia. IKIP juga jadi pengayaan publik terhadap pemenuhan hak untuk tahu nasional,” ujar Gede.

Baca Juga:  193 Pemakalah-10 Keynote Speaker Sharing di CITES 2022¬†

Menurutnya, indeks keterbukaan informasi publik nasional berada dinilai sedang. Padahal IKIP ornamen penting mencerdaskan bangsa.

“Ayo bersinergi kita semua untuk memperkencang IKIP di negara tercinta ini,” ajak Gede.

IKIP adalah warisan Komisi Informasi untuk bangsa. “IKIP menjadi warisan karena di IKIP semua potret keterbukaan dari Sabang sampai Merauke,” ujar Komisioner KI Pusat Romanus Ndau.

Pada peluncuran IKIP ini, ada tiga buku, yakni buku pertama menjelaskan A-Z apa itu IKIP.
Buku kedua, executive summery dan buku ketiga tentang laporan lengkap dari 34 provins tentang hasil indeksnya dengan tebal buku tebal 1300 halaman.

“Buku ketiga inilah inti sari dari IKIP yang digelar KI Pusat, stakeholder dan KI Provinsi sepanjang tahun, dan menjadi bahan bagi Komisi Informasi dalam melaksanakan supervisi badna publik negeri ini,” ujarnya.

Butuh Transparansi Tinggi
Pada kegiatan ini, digelar diskusi yang dihadiri empat narasumber, yakni Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono, Gaudensius Suhardi (Direktur Media Indonesia), Prof Panut Mulyono (Rektor UGM) dan Stanley (Inisiator IKIP).

Dave Laksono mengatakan era digitalisaai butuh transparansi tinggi. “Era ketertutupan sudah berakhir. Transparan dan terbuka informasilah untuk memastikan good governance terjadi,” ujar Dave Laksono.

Keterbukaan informasi kata Dave mencakup transparansi kebijakan publik di lembaga negara dengan tetap menghormati informasi dikecualikan yakni data pribadi.

Keterbukaan informasi juga mempercepat dan memperlancar program pembangunan nasional. Kemudian, anggaran dan kepastian pemangku kebijakan di semua bidang dapat diakses informasinya dan punya referensi melahirkan kebijakan.

“Adanya keterbukaan informasi publik tentu bisa menumbuhkan minat investasi ke Indonesia,” ujarnya.(rel)