37 Tenaga Medis Puskesmas di Pessel Dikarantina

CEGAH PENYEBARAN: Pengunjung pasar di Solsel didampingi Kadis Koperindagkop Solsel Budiman saat mendaftarkan diri untuk mengikuti tes swab.

Sebanyak 37 tenaga medis bertugas di Puskesmas Barung Barung Belantai (BBB) Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) menjalani karantina. Puluhan tenaga medis itu diduga menjalin kontak langsung dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19.

Dari 37 tenaga medis itu, 33 orang di antaranya menjalani karantina di Rusunawa Kampung Muaro Painan Selatan. Sedangkan 4 lainnya melakukan isolasi mandiri karena sedang hamil.

“Pasien terkonformasi positif Covid-19 itu merupakan pria berumur 48 tahun yang sempat masuk dan rawat di Puskesmas Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan. Pasien tersebut merupakan klaster Pasar Raya Padang sebelumnya mengikuti tes swab di Padang,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pessel, Rinaldi, kemarin (1/6).

Data sementara, hingga hari ini (kemarin red) tidak ada penambahan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Pessel. Yang terkonfirmasi positif masih tetap sebanyak 18 orang. “Dari 18 orang itu, dinyatakan sembuh sebanyak 13 orang, meninggal 1 orang, dan masih dalam masa perawatan dan karantina sebanyak 4 orang pula,” ucapnya.

Kirim Sampel Swab Tambahan

Di sisi lain, anggota DPRD Solok Selatan (Solsel) dan karyawan PT Supreme Energy Muaralabuh (PT SEML) menjalani tes swab. Mereka menjalani tes swab dikarenakan datang dan keluar dari Solsel.

“Sebanyak 61 sampel swab telah dikirim Jumat (29/5) dan Sabtu tambahan 22 sampel lagi,” sebut Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Solsel, Novirman.

Ke-22 tambahan sampel swab tersebut juga sudah dikirim ke Laboratorium Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Unand Padang, Sabtu (30/5). Rincian masyarakat dan tenaga medis sebanyak 16 orang, karyawan SEML 5 orang dan satu anggota DPRD.

Sementara 61 sampel yang dikirim Jumat lalu merupakan sampel PNS, pejabat daerah, TNI-Polri dan petugas lapangan bekerja selama PSBB di posko perbatasan. “”Artinya, dalam minggu kemarin ada 83 sampel swab sudah dikirim ke laboratorium,” ucapnya.

Sementara itu, Site Support Manager PT SEML, Yulnofrins Napilus membenarkan ada lima karyawan SEML diuji swab. ”Apabila hasilnya positif tentunya karyawan tersebut harus dikarantina,” tuturnya.

Identitas Pasien Tersebar

Terpisah, Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin, menyayangkan beredar luasnya 8 identitas pasien positif Covid-19 asal Sijunjung di media social. Seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Identitas tersebut sengaja dicari tahu dan disebar akun-akun lainnya.

Ia meminta, seharusnya daftar nama dan alamat OTG terpapar Covid-19 asal Kabupaten Sijunjung itu tidak diumbar secara detail. Untuk nama cukup dengan memberi inisial.

“Memang iya, sebanyak delapan warga Sijunjung dinyatakan terpapar Covid-19. Sekarang mereka sedang menjalani masa pemulihan sesuai protokoler di Padang,” tukas Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin.

Menurutnya, tidak semestinya daftar nama-nama orang yang terpapar itu tersebar luas melalui media sosial dan berbagai aplikasi online. Dikarenakan mereka sedang ditimpa musibah dan berada dalam posisi tertekan.

“Seolah pasien korona menjadi incaran oleh sebagian kalangan untuk dihakimi. Padahal mereka juga tidak menginginkan terkena paparan virus itu. Mulai sekarang sebaiknya sama-sama menghentikan aksi demikian, termasuk korban korona di daerah lain,” ajaknya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sijunjung, selaku Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sijunjung, Rizal Efendi, menyebutkan, kerahasiaan identitas pasien telah diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 dan Pasal 17 huruf h angka 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang tersebut telah mengatur bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan dan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik. Kecuali, salah satunya, mengenai riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, karena bila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.

“Semoga ke depan tidak ada lagi penyebaran informasi oleh masyarakat secara membabi buta, karena hal itu bisa berdampak buruk terhadap tatatan sosial, serta merugikan orang lain,” pungkas Rizal. (yon/tno/atn)