Perda AKD Berlaku, Gubernur Ajak ASN dan Tokoh Masyarakat Sosialisasi

25

Organisasi perangkat daerah (OPD), aparatur sipil negara (ASN), tokoh masyarakat dan stakeholder di Sumbar diajak menyosialisasikan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat Sosialisasi Perda AKB dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, di Aula Kantor Gubernur, Jumat (2/10/2020).

Menurut Gubernur, perda tersebut telah disetujui Mendagri sehingga perlu sosialisasi yang ditujukan untuk memberi edukasi kepada masyarakat.

“Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam upaya mewujudkan kesadaran bersama melakukan pencegahan dan pengendalian Covid-19,” kata Irwan.

Irwan menambahkan, perlu dibentuk tim sosialisasi, pencegahan dan pengendalian Covid-19 untuk mendisiplinkan masyarakat. Tim terdiri dari unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat yang meliputi ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, akademisi, pakar dan ahli serta pers.

Sedangkan dari sisi penegakan hukum, pemerintah daerah membentuk tim terpadu yang terdiri dari unsur Satpol PP, TNI dan Polri maupun perangkat daerah terkait lainnya.

“Perda memberi kepastian hukum bagi aparatur pemerintah daerah khususnya dalam mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan Covid 19,” jelasnya.

Baca Juga:  Rumah Nelayan-RSUD Rasidin Penuh

Perda ini bersifat mandatori. Artinya sudah langsung dapat ditindaklanjuti oleh kabupaten dan kota. “Jadi perda provinsi bisa diterapkan di kabupaten dan kota,” imbuhnya.

Perda AKB tersebut memuat sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan, mulai dari kerja sosial, denda serta sanksi pidana bagi yang tidak mengenakan masker di luar rumah. Dunia usaha yang tidak menyediakan fasilitas protokol kesehatan juga diancam sanksi.

Adapun substansi pencegahan dan pengendalian mencakup perorangan, pelaksana usaha, dan perangkat daerah/lembaga pemerintahan.

Selain itu, perda juga memuat koordinasi dan kerjas ama penegakan hukum dan pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang memiliki kontribusi luar biasa dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Sumbar.

Gubernur meminta OPD pemprov bersama kabupaten dan kota menyamakan persepsi dan bergerak bersama turun ke masyarakat dalam menyosialisasikan Perda Nomor 6 Tahun 2020.

“Pemda dalam sosialisasi agar menggandeng TNI, Polri, Satpol PP, tokoh agama dan tokoh masyarakat,” ingatnya.(rel)