Evaluasi Kinerja Pemprov Sumbar, Fraksi Gerindra Beberkan 11 “Temuan”

81

Fraksi Gerindra DPRD Sumbar melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi Kinerja Pemprov Sumbar 2021. Amanat Pasal 95, 96, dan 101 UU 23/2014 itu dilakukan dengan menggelar rapat di penghujung tahun 2021 di Ruang Fraksi Gerindra Sumbar Gedung DPRD Sumbar.

“Hasil rapat kami di Fraksi Gerindra Sumbar pada malam tahun baru itu merangkum 11 temuan dan 14 rekomendasi. Kami juga mengapresiasi pencapaian Pendapatan 100,23 persen dan Belanja 91,74 persen pada kinerja APBD Sumbar yang di atas rata-rata Nasional, yang hanya 82,33 persen dan Belanja APBN 71,02 persen,” ujar Hidayat, Ketua Fraksi Gerindra, kepada sejumlah wartawan, di Ruang Fraksi Gerindra, Senin (3/1/2022).

Hadir anggota Fraksi Gerindra lainnya; Evi Yandri Rajo Budiman, Ismunandi Syofyan, Jasma Juni Dt Gadang, Khairudin Simanjuntak, Mario Syahjohan, dan Syafruddin Putra Dt Sungono.

Temuan yang dirangkum itu di antaranya; tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, masih ditemukan adanya pejabat yang dilantik berstatus sudah meninggal dan pensiun.

Masih terdapat sejumlah proyek yang mangkrak, seperti pembangunan Gedung Kebudayaan Sumbar yang disinyalir hanya 8 persen, penyelesaian pagar Gedung DPRD hanya sekitar 50 persen, termasuk beberapa kegiatan pengadaan barang jasa seperti pengadaan mesin jahit rekanan yang tidak sesuai spesifikasi, pengadaan itik yang tidak sesuai ketentuan (kandang, vaksin tidak ada) dan pengadaan sapi yang tidak lengkap serta sudah ada yang mati.

Lemahnya eksekutif kontrol dalam memastikan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini dibuktikan tidak optimalnya pelaksanaan beberapa kegiatan.

Baca Juga:  Komisi III DPRD Sumbar Bahas Kejahatan Skimming dengan Direksi Bank Nagari

TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi) berdasarkan temuan BPK, terutama untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di BNPB yang belum lunas. Realisasi Beasiswa Rajawali yang belum optimal. Pengembalian kerugian keuangan daerah berdasarkan temuan BPK yang belum lunas.

Penyelesaian persoalan di BUMD terutama proses likuidasi PT ATS dan Dinamika yang belum tuntas. Problem PT Grafika yang terus merugi, PT. Balairung yang tidak juga berlaba.

Terkait pembebasan ganti untung lahan tol Padang Pekanbaru, Fraksi Gerindra mendorong Gubernur Sumbar untuk memegang tanggung jawab langsung pembebasan lahan dan memastikan kelanjutan pembangunan jalan tol ini tetap berjalan.

Belum sepenuhnya melaksanakan Perda nomor 2 tahun 2019 tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah yang mengamanatkan pembentukan kurikulum berkearifan lokal dan rangka penguatan karakter dan nilai nilai ABS-SBK untuk siswa SMA, SMK, dan SLB.

Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, yang dilakukan Ombudsman RI, Sumbar posisinya masih rendah, Peringkat 25 dari 34 Provinsi dan 2 Kabupatennya Rapor Merah.

“Apa yang kami sampaikan pada konferensi pers ini sesuai arahan Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade. Fraksi Gerindra diminta untuk tidak segan memberikan masukan, saran dan kritikan yang solutif dan konstruktif kepada Gubernur dan Pemrov Sumbar untuk percepatan pembangunan daerah dan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Evi Yandri Rajo Budiman, yang mendampingi Hidayat. (*)