9.033 Ha Hutan Bisa Dikelola, SK Diserahkan Presiden Secara Virtual

8
HUTAN SOSIAL: Wagub Sumbar Audy Joinaldy, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi Usama Putra dan lainnya foto bersama usai penyerahan SK Hutan Sosial oleh Presiden secara virtual, kemarin (3/2).(IST)

Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agrarian (Tora) Sumatera Barat, seluas 9.033 hektare, Kamis (3/2). Penyerahan itu juga diikuti untuk19 provinsi lainnya secara virtual dari Danau Toba, Sumatera Utara.

Untuk diketahui, di Sumatera Barat telah terbit 161 unit SK dengan total luas 227.871 hektare, 8 unit SK seluas 9.033 hektare diserahkan kemarin. Sementara, secara resmi, hutan sosial hinga Januari tahun 2022 ini mencapai 7.479 unit SK, seluas lebih dari 4.9 juta hektare di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan penyerahan SK Hutan Sosial dan Tora tersebut kemarin. Presiden mengatakan, penerbitan SK itu akan terus dilakukan sebagai upaya menggerakkan perekonomian, pemulihan lingkungan, dan pemanfaatan hutan melalui agroforestry.

“Setelah menerima SK, segera manfaatkan lahan yang ada, 50% tanami dengan tanaman berkayu, sisanya bisa ditanami tanaman musiman seperti jagung, kedelai, kopi dan komoditas lainnya,” pesan Presiden.

Ia juga mengingatkan agar lahan yang sudah diberikan harus betul-betul dipakai untuk kegiatan produktif, jangan ditelantarkan, apalagi dipindah tangankan. Ia menerangkan, untuk pemanfaatan lahan itu, pemerintah telah menyiapkan program-program pembinaan bagi petani hutan.

“Lahan yang sudah diberikan harus dimanfaatkan secara optimal, tidak boleh diterlantarkan, apalagi dijual, begitu ketahuan bisa kita cabut SK nya. Pemerintah tidak main-main, sebelumnya tiga juta hektare dicabut karena bertahun-tahun tidak dimanfaatkan,” pungkasnya.

Baca Juga:  Marawa Beach Club Memilih Layanan Premium PLN, Ini Alasannya...

Sementara itu, dari Auditorium Kompleks Gubernuran, Wagub Sumbar, Audy Joinaldy menegaskan, agar arahan Presiden Jokowi kepada para penerima SK ditindaklanjuti.

Wagub mendorong agar penerima SK membentuk Kelompok-kelompok Hutan Sosial agar dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah Provinsi untuk optimalisasi fungsi lahan-lahan tersebut.

“Ini adalah program strategis nasional. Setelah menerima SK, seperti arahan Presiden, kita harus dapat memanfaatkan secara optimal, tanami, selain agroforestry bisa juga dilakukan silvopastur, silvofishery, pembibitan, banyak lagi cara. Ajukan proposal untuk bantuan ke Pemprov, nanti akan kita bantu lewat dinas terkait, jangan sampai ada lahan yang menganggur,” papar Audy.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi Usama Putra mengatakan, penyerahan SK itu merupakan kabar gembira bagi masyarakat sekitar hutan atau petani hutan.

“Karena sudah memperoleh hak akses untuk mengelola kawasan hutan melalui SK Perhutanan Sosial yang diserahkan oleh Presiden RI,” ujarnya.

Artinya kata Yoz, mereka legal memanfaatkan potensi yang ada dalam lokasi Perhutanan Sosial, bisa berupa HHBK dan jasa lingkungan. Untuk itu, ia meminta masyarakat agar bisa memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, Dinas Kehutanan juga terus mendampingi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan itu. “Dinas Kehutanan, tetap memberi arahan dalam pengelolaan kawasan hutan itu,” pungkasnya.(wni)