Sudah Banyak Korban PHK, Ronny: Perlu Kebijakan Komprehensif

Sejak pandemi virus korona (Covid-19) menyebar di Indonesia, hingga Sabtu (4/4) pukul 12.00, tercatat sekitar 4.299 tenaga kerja di Sumbar kehilangan pekerjaannya.

Data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar, sebanyak 4.052 orang tenaga kerja telah dirumahkan dan 247 orang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tenaga kerja yang dirumahkan dan di-PHK itu berasal dari 776 perusahaan dan sektor di Sumbar.

Program Kartu Prakerja dinilai kurang efektif sebagai stimulus perlindungan sosial bagi para tenaga kerja yang dirumahkan dan di-PHK oleh perusahaan tersebut. Perlu ada solusi lain yang komprehensif mengatasi masalah itu.

Hal tersebut diungkapkan Pengamat Ekonomi dari Economic Action (EconAct) Indonesia, Ronny P Sasmita.

Dia mengatakan, Kartu Prakerja  merupakan program Kementerian Ketenagakerjaan RI yang diperuntukkan bagi para pencari kerja, bukan untuk tenaga kerja yang terkena PHK dan dirumahkan tanpa upah.

“Kartu itu udah lama sebelum wabah korona, untuk mempersiapkan sumberdaya manusia Indonesia memasuki dunia kerja. Jadi kurang tepat disandingkan sebagai solusi menghadapi ancaman ekonomi Korona. Untuk imbas ekonomi Korona, seperti penambahan pengangguran, perlu treatment (kebijakan) lain yang lebih komprehensif,” katanya, Sabtu (4/4).

Menurut Ronny, ada banyak treatment lain yang bisa dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda), dalam menyikapi hal itu. Intinya, kata dia, pemerintah pusat dan daerah harus mempertahankan agar roda ekonomi tetap berjalan.

“Apa itu? Yakni kapasitas produksi nasional jangan terhenti. Artinya jangan ada perusahaan-perusahaan besar penyerap tenaga kerja yang tutup. Kalau ini tutup, otomatis PHK. Agar tidak tutup, pertama modal mereka untuk berproduksi tidak terganggu, cicilan kredit mereka ke bank tidak mengganggu modal kerja. Ini yang harus dibantu,” terangnya.

Kedua, permintaan atas produksi perusahaan jangan sampai menurun tajam. Permintaan datangnya dari publik yakni konsumen. Dia menilai, daya beli masyarakat ini harus dijaga oleh pemerintah dan pemda.

“Kalau banyak yang nganggur, ga kerja, aktivitas berhenti, otomatis permintaan atas produksi perusahaan akan turun. Nah, kalau tenaga kerja gajinya terhenti,  otomatis belanjanya akan berbeda dengan saat bergaji kan,”  imbuhnya.

Artinya, kata dia, kebijakan pemerintah harus mengarah pada dua hal ini. Pertama menjaga kapasitas produksi nasional. Kedua, menjaga daya beli alias tingkat konsumsi masyarakat tetap jalan. Dengan begitu, roda ekonomi tetap berjalan.

Lebih lanjut, Ronny menyampaikan, selain mendata pekerja yang dirumahkan dan PHK untuk diusulkan sebagai calon penerima manfaat kartu prakerja, pemerintah pusat dan daerah juga harus memasukkan data pelaku UMKM, sebagai penerima stimulus jejaring sosial berupa kebutuhan pendukung, relaksasi dan insentif pajak, dan kelonggaran tagihan kredit.

“Iya. Sektor riil perlu dapat relaksasi pajak dan insentif, iya,  pemerintah sudah benar. Tapi itu baru satu sisi, relaksasi dan insentif pajak, lalu kelonggaran tagihan kredit perusahaan. Kedua itu tadi, pekerja yang dipecat dan pelaku UMKM serta usaha mikro yang usahanya berbasis kredit, perlu juga kelonggaran tagihan selama masa KLB akibat Covid-19,” ucapnya.

Selain itu, perlu insentif atas pendapatan para tenaga kerja dan pelaku UMKM yang hilang selama tidak bekerja, berjualan atau berproduksi. Jika tidak,  modalnya akan terpakai selama libur, lalu ketika ekonomi mulai berjalan, usaha dan produksi mereka tidak akan bisa bergerak lagi akibat modal terpakai.

“Jadi perlu kebijakan pengamanan kapasitas produksi atau supply side di satu sisi dan perlu pengaman daya beli dan konsumsi atau demand side di sisi lain. Dengan begitu ekonomi tetap bisa jalan. Soal pemda bisa terlibat atau tidak, itu tergantung. Ga salah juga kalau pemda punya cadangan dana buat terlibat. Tapi yang seperti ini, perlu kesepakatan pusat. Ada beberapa pemda yang kasih uang tambahan ke rakyatnya, karena ada dananya untuk menjaga demand side,” tukas Ronny.

Sebelumnya, Komite Cipta Kerja telah mempersiapkan program kartu prakerja bagi para pencari kerja dan pekerja formal/informal yang terkena dampak langsung dari berkurangnya aktivitas ekonomi nasional saat pandemi Covid-19 dengan memulai pendaftaran secara online mulai minggu kedua April 2020.(idr)