Ditjen Hubdat Beri Stiker Bus AKAP yang Melayani Kebutuhan Nonmudik

216

Kementerian Perhubungan RI menerbitkan stiker khusus bagi bus yang akan tetap beroperasi selama masa peniadaan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah pada 6-17 Mei 2021 mendatang.

“Untuk angkutan umum dan pribadi fiks tanggal 6-17 tidak boleh beroperasi. Namun ada pengecualian bagi angkutan umum nonmudik yang harus ditandai dengan stiker yang dikeluarkan oleh Direktorat Angkutan Jalan Ditjen Hubdat,” ujar Kepala BPTD Wilayah III Sumbar Deny Kusdyana kepada wartawan, Selasa (4/5/2021).

Sesuai dengan ketentuan di Surat Edaran Satgas No 13 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan No 13 tahun 2021, dalam masa pelarangan mudik masih ada masyarakat berkebutuhan khusus yang dapat melakukan perjalanan nonmudik yaitu;

  1. Bekerja/perjalanan dinas
  2. Kunjungan keluarga sakit
  3. Kunjungan duka anggota keluarga meninggal
  4. Ibu hamil, persalinan, dan
  5. Orang dengan kepentingan tertentu nonmudik yang semuanya dengan syarat membawa surat dari kepala desa/lurah setempat yang bertanda tangan basah/ elektronik.

“Kami tegaskan bahwa bus dengan stiker khusus ini bukan melayani pemudik, tapi masyarakat yang melakukan perjalanan selain mudik, dan telah memenuhi syarat serta ketentuan sesuai peraturan dari Satgas dan Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu kami menerbitkan stiker ini untuk memudahkan para petugas mengidentifikasi bus yang memang boleh beroperasi karena mengangkut penumpang yang telah memenuhi syarat,” jelas Deny.

Baca Juga:  Ada Andre di Balik Penambahan Kuota Premium dan Solar Subsidi Sumbar

Stiker ini diberikan secara gratis dan dikoordinir oleh Direktorat Angkutan Jalan Ditjen Hubdat dan hanya bisa didapatkan dengan mengisi data pada tautan: https://forms.gle/Dq93DyFVgepPV2oW7.

“Sementara itu bagi pegawai yang akan melakukan tugas atau perjalanan dinas mohon menyertakan persyaratan seperti surat izin perjalanan. Jadi kami tegaskan kembali bus tetap tidak boleh mengangkut pemudik, hanya boleh mengangkut penumpang dengan persyaratan tertentu seperti ketentuan dari SE Satgas Nomor 13/2021 dan PM Nomor 13/2021,” pungkasnya.

Terkait pengawasan di lapangan, pihak kepolisian melakukan penyekatan di perbatasan provinsi. Dibentuk posko-posko, yang diisi oleh tim dari instansi terkait.

“BPTD Wilayah III Sumbar berupaya bergabung di posko penyekatan jika berdekatan dengan jembatan timbangan oto dan terminal tipe A. Hal ini mengingat keterbatasan personil kita,” ungkap Deny.

Di sisi lain, moda angkutan barang seperti logistik tetap beroperasi seperti biasa. Dua tahun sebelumnya truk hanya boleh beroperasi jika membawa sembako, kini semua barang boleh. Namun jika muatannya over load, tetap diberi penindakan.

“Memang sulit melaksanakan penyekatan ini, tapi pemerintah berkewajiban mengingatkan masyarakat soal bahaya wabah covid-19,” tutupnya. (hsn)

Previous articleMayjen TNI Purn Sunindyo Apresiasi Gerakan Sosial Aqua Dwipayana
Next article75 Pegawai KPK Terancam Diberhentikan