FGD Padek-PMD: Permendes dan Perbup mesti Serap Masukan Wali Nagari

366

Harian Padang Ekspres (Padek) bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar menggelar diskusi terfokus (FGD) pada tema “Bergerak Bersama Membangun Nagari”, Jumat (5/2/2021).

Dalam diskusi dengan narasumber Kepala Dinas PMD Syafrizal dan Direktur Padang Ekspres M. Nazir Fahmi yang dihadiri pada Ketua Forum Wali Nagari (Forwana) yang juga wali nagari dari sembilan kabupaten tersebut, terungkap sejumlah aspirasi dan masukan terkait persoalan administrasi, keuangan dan pembangunan di pemerintahan terdepan itu.

Persoalan itu, di antaranya berkaitan dengan Peraturan Menteri Desa (Permendes) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang sering terlambat terbit dan diterima wali nagari sehingga membuat eksekusi program dan kegiatan dalam pembangunan nagari ikut terganggu.

Misalnya, pemerintahan nagari sudah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dihimpun dari musyawarah nagari. Lalu disesuaikan dengan jumlah dana desa yang diterima dan aturan yang ada. Namun, tiba-tiba terbit pula peraturan baru dari Kemendes.

“Hasil musyawarah nagari yang termuat dalam RKP sudah kita bikin juga skala prioritasnya. Namun, aturan Permendes yang datangnya terlambat itu seakan merusak semua hasil musyawarah yang dihimpun nagari,” tegas Ketua Forwana Limapuluh Kota Yusarlis Dr Sutan Penghulu.

Apa yang disampaikan oleh Yusarlis yang juga wali nagari Koto Bangun Kapur IX itu juga dirasakan wali nagari lainnya. Seperti disampaikan Ketua Forwana Solok Selatan Solbetri.

Menurutnya, peraturan yang dibuat pemerintah sering juga tidak sinkron dengan keinginan masyarakat yang ditampung dalam musyawarah nagari.

“Disebutkan bahwa dana desa miliaran mengalir ke nagari. Tapi, kenyataannya dana tersebut telah diatur semua peruntukannya berdasarkan peraturan yang dibuat pusat dan kabupaten. Keinginan yang dihasilkan dari muyawarah nagari sering tidak bisa diakomodir dalam aturan itu sehingga jadi angan-angan saja. Oleh karena itu, diharapkan aturan yang dibuat perlu juga mengakomodir aspirasi, kebutuhan atau kearifan lokal nagari,” jelas wali nagari Pasir Talang Timur, Solsel yang hadir bersama pengurusnya itu.

Dalam diskusi yang dipandu Pemred Padang Ekspres Revdi Iwan Syahputra ini, teridentifikasi bahwa salah satu penyebabnya, aturan baik itu Permendes maupun Perbup dibuat tak melibatkan wali nagari dan tidak mengakomodir kearifan lokal serta persoalan tiap nagari yang tak seragam.

Baca Juga:  Akhir Agustus Ini, Seksi I Tol Sumbar Dilanjutkan

Aturan yang dibuat pemerintah juga sering pula berubah-ubah sehingga dirasakan sangat mengganggu perangkat nagari dalam mengeksekusi program dan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.

“Aturan yang tiap saat berganti-ganti juga sangat dirasakan dampaknya bagi nagari. Padahal sumber daya manusia (SDM) kita di nagari belum mendukung untuk itu. Apalagi ada yang tamat SMP dan SMA,” kata Ketua Forwana Agam Zul Arfian Dt Parpatiah.

Wali nagari Pasie Laweh Palupuah itu memberikan masukan agar pemerintah perbanyak kegiatan peningkatan SDM karena latar belakang perangkat nagari berbeda-beda. “Sehingga tiap aturan yang diterbitkan itu bisa dipahami dengan baik oleh perangkat nagari hingga ke jorong dan tidak terjadi masalah,” kata wali nagari yang pernah jadi Ketua Baleg DPRD Agam itu.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Syafrizal mengakui bahwa pihaknya memang banyak menerima informasi dari wali nagari berkaitan dengan persoalan aturan baik dari pusat maupun perbup, kesejahteraan perangkat nagari dan pembangunan.

“Jadi, semua masukan itu kita himpun dan dalam waktu dekat kita akan gelar rapat koordinasi (rakor) dengan forwana dan wali nagari untuk mengatasi masalah itu sehingga realisasi dana desa berjalan baik dan tidak terjadi masalah dalam realisasinya,” kata Syafrizal.

Direktur Padang Ekspres Nazir Fahmi mengatakan diskusi bersama wali nagari ini salah satu komitmen Padang Ekspres sebagai koran terbesar dan paling banyak dibaca di Sumbar, dalam mengawal program pemerintah yang termuat dalam nawacita, yakni membangun dari nagari dan desa.”Jika nagari dan desa maju, maka daerah dan negara kita juga jadi berkembang dan maju,” tukasnya dalam diskusi yang dihadiri General Manager Padang Ekspres Heri Sugiarto, Manager EO/ Literasi Sukri Umar, Manager Pemasaran Sarbidin dan Manager Iklan Dicky Junaidi.(rdi)