Bisa Rugi sampai Triliunan, Berharap Kaji Ulang Larangan Mudik

147
Seorang penumpang menaiki bus NPM di Jalan Juanda Kota Padang, Jumat (2/4) lalu. Aturan larangan mudik yang dibuat pemerintah tahun ini, membuat perusahaan bus mengalami kerugian sampai triliunan rupiah. (IST)

Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran 2021 berlaku pada 6 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Larangan mudik kali kedua setelah terjadi pada Lebaran 2020 lalu. Langkah ini ditujukan untuk meminimalisir penularan Covid-19.

Jelas, kabar buruk bagi sektor transportasi. Padahal, semua tahu bahwa agenda mudik Lebaran paling diharapkan pelaku transportasi darat guna menutupi kerugian setelah babak belur dihantam pandemi Covid-19.

Pengusaha jasa transportasi bus umum Antar Kota Antar Provinsi (AKP) termasuk di Sumbar, jelas sulit keluar dari jurang kerugian. Kepala Bagian Operasional NPM, Heruwanda meyakini, kebijakan larangan mudik bukan hanya berdampak pada sektor transportasi. Namun, berpotensi mematikan perekonomian masyarakat.

”Mudik itu bukan sekadar masalah pulang kampung saja. Jika perekonomian mati, tentu akan berdampak kepada masyarakat juga,” kata Heruwanda kepada Padang Ekspres, Sabtu (3/4).

Armada bus NPM yang saat ini beroperasi sebanyak 67 unit armada, menurut dia, otomatis tidak akan beroperasi selama momen Lebaran mendatang. ”Ini jelas akan menimbulkan kerugian bagi NPM Sumbar yang angkanya triliunan. Sebab berkaca pada aset yang masuk saat Lebaran tahun 2019 lalu, jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Makanya saya bilang kalau dilarang mudik Lebaran tahun ini, bakal mengalami kerugian segitu,” paparnya.

Heruwanda berharap, pemerintah bijaksana dalam mengambil kebijakan dan mengkaji ulang kebijakan larangan mudik Lebaran tahun 2021 ini. Mestinya mudik Lebaran tahun ini tidak perlu dilarang, namun tetap dibolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 ketat.

”Tapi kalau pemerintah tetap bersikukuh untuk tetap melarang mudik tahun ini, harus berlaku untuk semua moda transportasi. Tidak hanya transportasi darat saja, namun juga transportasi laut dan transportasi udara. Bahkan, kendaraan pribadi juga. Jadi jelas, berlaku untuk semua,” sebutnya.

Tidak hanya itu, pemerintah juga harus memberikan insentif kepada perusahaan moda transportasi. Sebab, karyawan yang bekerja di perusahaan transportasi terdampak akibat kebijakan larangan mudik Lebaran tersebut. ”Tentunya, kami ini tidak ada penghasilan. Itulah sebabnya, perlu insentif dari pemerintah itu. Baik insentif berbentuk uang tunai maupun kebutuhan pokok selama Lebaran,” harap dia.

Pengurus tiket ANS Padang, Haris, 20, kepada Padang Ekspres juga menyampaikan hal sama. ”Saat ini jumlah armada bus ANS sebanyak 30 armada. Kalau mudik dilarang, berarti ke-30 armada itu tidak beroperasi nantinya,” ucapnya, Kamis (1/4) lalu.

Menurut dia, pemerintah perlu mengkaji ulang secara mendalam kebijakan ini. ”Mudik itu kan kearifan lokal yang dilakukan masyarakat setiap tahun. Ga apa-apa mengikuti protokol kesehatan, tapi yang penting jangan dilarang gitu. Tapi kalau pemerintah tetap bersikeras, ya harus ada memberikan insentif kepada pekerja di perusahaan bidang transportasi,” ujar Haris.

Pengusaha transportasi, S Budi Syukur menekankan hal sama. ”Sifat orang Minang bahwa sejauh-jauh merantau pasti ingin pulang, dan semiskin-miskin di rantau pasti ingin juga pulang ke kampung halaman.

”Nah pada saat pulang itu, orang Minang punya gengsi sosial tinggi. Itu biasanya yang selama ini terjadi. Nah, bagaimana pun juga mereka mudik atau pulang kampung. Lalu persepsi orang di kampung itu, para perantau bawa uang untuk membangun kampung halaman,” terangnya.

Mantan Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumbar ini menyebut, kebijakan larangan mudik Lebaran ini tidak hanya berdampak pada sektor transportasi. Namun, juga menganggu perputaran uang dan perekonomian masyarakat di daerah. Selain itu, juga memicu timbulnya angkutan pribadi dan traver liar yang akan membawa perantau mudik ke kampung halamannya.

”Orang mau pulang kampung itu ngga bisa dilarang. Itu kuncinya, apa pun alasannya masyarakat pasti akan berupaya dan berusaha untuk tetap pulang kampung. Ngga bisa pesawat atau angkutan umum, mereka akan berupaya pakai angkutan pribadi,” katanya.

Hal ini, kata dia, pernah terjadi tahun 2020 lalu. Walaupun dilarang, tapi mobil yang masuk ke Sumbar itu mobil angkutan ilegal, travel-travel liar memuat penumpang dari Jakarta. Bahkan, dari Jakarta ke Padang itu dipatok harga Rp 800 ribu per orang dan tetap banyak perantau tetap pulang kampung,” sambung Budi.

Baca Juga:  "Ratok Anak Rantau"

Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar ini, memahami alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan ini untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Namun, dia menilai, kebijakan ini kurang tepat. Menurutnya, masyarakat diperbolehkan saja untuk mudik namun menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

”Masyarakat yang ingin mudik diharuskan rapid test antigen dulu di daerah perbatasan. Bagi yang negatif dibolehkan mudik, bagi yang positif tidak boleh dan harus isolasi. Dengan begitu, penularan Covid-19 bisa diatasi, bisnis bergerak, perekonomian tumbuh,” ujarnya.

Dia juga setuju, pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan larangan mudik Lebaran 2021. Pasalnya, kebijakan tersebut kurang efektif untuk diterapkan. ”Jadi jangan dikorbankan sektor transportasi dan sektor lainnya. Makanya, pemerintah coba kaji ulang kembali, pertimbangkan kembali kebijakan ini. Jangan sampai mengorbankan semuanya. Kan tugasnya mengatur, kalau melarang semua orang bisa,” sebut Budi.

Terpisah, Ketua Organda Sumbar Imral Aden mengungkap, prinsipnya Organda mendukung kebijakan pemerintah. Namun, menurutnya, jika semua kebijakan merugikan salah satu pihak tentu kebijakan tersebut harus dipertanyakan.

”Ke pusat kita juga lagi lobi. Tapi terakhir kemarin, kita koordinasi dengan Dinas Perhubungan, katanya, belum ada SE yang meng-cut habis tentang pelarangan mudik. Kalau SE Gugus Tugas itu titik beratnya lebih kepada Jawa dan Bali,” ujarnya kepada Padang Ekspres, Jumat (2/4).

Untuk itu, sambungnya, diharapkan pemerintah memilah dan membeda-bedakan antar zonasi. Pasalnya, Sumbar bukan termasuk zona merah penyebaran Covid-19. Kalaupun itu tetap ada, pihaknya berharap win-win solution dari pemerintah.

”Mungkin saja, pembatasan jumlah armada atau pembatasan jumlah penumpang, memakai masker. Intinya, mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Seperti itu,” katanya.

Menurut Imral, pemerintah harus mempertimbangkan kembali soal kebijakan larangan mudik Lebaran tahun 2021 ini. Pasalnya jika angkutan umum tetap dilarang untuk beroperasi, maka memicu travel liar atau ilegal transportasion.

”Dulu saat PSBB, ketika angkutan umum legal distop, maka yang ilegal jalan dengan melewati jalan tikus. Atau kalau dilarang, masyarakat bisa saja diam-diam mudik dengan mobil pribadi. Makanya, pemerintah harus mempertimbangkan kembali,” ungkapnya.

Berdasarkan koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Darat Sumbar, sambungnya, jika mudik Lebaran dilarang, pihaknya meminta pemerintah untuk memberikan insentif kepada perusahaan angkutan transportasi darat.

”Insentifnya ya berupa seperti BLT (bantuan langsung tunai, red), karena kalau mudik Lebaran dilarang, perusahaan transportasi akan terdampak sekali dan banyak karyawannya perekonomiannya terganggu,” ucapnya.

Imral mengingatkan, pemerintah harus sadar bahwa sektor transportasi merupakan sektor paling terdampak di masa pandemi Covid-19. Sementara, perusahaan yang bergerak di bidang transportasi paling banyak merekrut tenaga kerja informal dibanding sektor lain.

”Jadi mohon pemerintah memperhatikan hal ini. Ketika perusahaan transportasi mati atau terdampak akibat kebijakan larangan mudik Lebaran, banyak sekali masyarakat terdampak. Itu makanya, pemerintah harus mempertimbangkan kembali kebijakannya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Heri Nofiardi menyebutkan, pihaknya masih menunggu informasi resmi dari Kementerian Perhubungan soal larangan mudik. Pihaknya, juga belum menetapkan rencana teknis pengawasan pergerakan lalu lintas dan orang di pintu masuk Sumbar dari daerah tetangga.

”Kami belum menerima informasi resmi dari pusat. Nanti, kami tanyakan ke pusat bagaimana kepastian dan teknisnya,” ujar dia. Bila surat dari pusat telah didapat, maka pihaknya segera menindaklanjuti secepatnya untuk membahas masalah mudik di Sumbar.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan, larangan mudik mempertimbangkan risiko penularan Covid-19. Mengingat, angka penularan dan kematian akibat Covid-19 masih tinggi, terutama pascalibur panjang. Di mana, larangan mudik ini diberlakukan pada 6 sampai 17 Mei 2021 mendatang. (i)

Previous articlePemko Pariaman Siap Sambut Wakil Presiden
Next articleAndre Rosiade Bantu Korban Kebakaran di Jalan Taduah Jati Baru