Kasus Positif Sumbar Turun, Daerah Bersiap ”New Normal” 

Pengangkutan elpiji di Pelabuhan Tuapejat Mentawai beberapa waktu lalu. (foto: Arif

Keputusan perpanjangan Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menunda rencana penerapan “New Normal” di Kepulauan Mentawai tergantung dengan kebijakan Pemko Padang. Pasalnya, mobilitas orang keluar masuk ke Mentawai terpusat di Kota Padang yang merupakan daerah zona merah Covid-19.

“Sulit untuk menerapkan “New Normal” di Kepulauan Mentawai, jika Kota Padang belum bisa mengendalikan pandemi Covid-19. Mengingat kabupaten ini memiliki akses langsung (lewat laut) dengan daerah zona merah (Padang). Tidak mungkin menerapkan tatanan normal baru jika Padang belum bisa mengendalikan penyebaran Covid-19 sesuai standar WHO,” kata Juru Bicara Penanganan Percepatan Covid-19 Kepulauan Mentawai, Serieli BW, kemarin (4/6).

Dari diskusi antara Gubernur dan kepala daerah se Sumbar pada 3 Juni lalu, Pemkab Mentawai saat ini tergantung dari kebijakan Pemko Padang. ”Jika mentawai berjalan sendiri dengan tidak mengikuti kebijakan dari Kota Padang, maka ini akan berisiko tinggi terkait penyebaran Covid-19 di Mentawai,” ucap Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kepulauan Mentawai itu.

Meski begitu, keputusan apakah PSBB diperpanjang atau memberlakukan “New Normal” masih menunggu hasil rapat 7 Juni bersama Gubernur dan kepala daerah lainnya. “Saat ini kasus positif Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada umumnya sudah dapat dikendalikan. Salah satu indikatornya jumlah orang yang telah dilakukan traking dan pemeriksaan. Baik secara rapid test maupun secara swab. Terutama bagi pelaku perjalanan dari daerah terjangkit seperti dari Padang,” sebutnya.

Terkait pergerakan dalam daerah sendiri, kata dia, sedang dipertimbangkan untuk memberlakukan relaksasi pelonggaran aktivitas masyarakat di berbagai bidang. Tentunya tetap mengacu pada protokol kesehatan.

Ikuti Jejak Bukittinggi

Sementara itu, Pemko Pariaman berencana akan mengikuti jejak Kota Bukittingi memasuki tahapan “New Normal”. Pasalnya, hingga saat ini kasus positif Covid-19 di Kota Pariaman mengalami penurunan. “Sesuai instruksi dari gubernur kepala daerah secara bertahap serta diberi wewenang untuk membuat kebijakan sendiri terkait penerapan “New Normal” di daerahnya masing-masing,” ungkap Wali Kota Pariaman Genius Umar.

Sementara itu Kadis Pariwisata Kota Pariaman Alfian menjelaskan saat ini pihaknya mengusulkan draft aturan pembukaan objek wisata di masa “New Normal”.  Dengan Perwako nantinya akan ada ketegasan yang mendukung pelaksanaan “New Normal” tersebut.

“Ketua DPRD Kota Pariaman Fitri Nora mengingatkan  pemberlakuan “New Normal” baru bisa untuk orang dewasa. Sementara untuk sekolah dan anak-anak belajar dari rumah merupakan pilihan terbaik. “Apalagi dengan kondisi Sumbar yang saat ini masih terus bertambah penderita Covid-19,” kata kader Partai Gerindra ini.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Kanderi menyebutkan hingga saat ini Pemko Pariaman masih menerapkan aturan belajar dari rumah.

Sementara itu, Pemkab Tanahdatar juga sudah mempersiapkan konsep penerapan “New Normal”. Persiapan itu tentunya dengan kajian yang tepat dan harus sesuai standar protokol kesehatan Covid-19. Seperti persiapan di lokasi wisata, sekolah, pasar, tempat ibadah dan rumah makan. Semua itu harus disiapkan dengan perencanaan yang matang mulai dari fasilitas sarana, petugas, dan pengawasan.

“Kepala OPD diminta untuk mematangkan perencanaan tersebut. Sebagai contoh Dinas Pariwisata, jika akan membuka kembali tempat wisata seperti Istano Basa Pagaruyung, pastikan pengunjung mengikuti prosedur protokol kesehatan Covid-19,” kata Wakil Bupati Tanahdatar Zuldafri Darma. (rif/nia/mal)