Mau ke Jawa? Penuhi Semua Syarat SE 43/2021 ini Sejak Keberangkatan

207

Kementerian Perhubungan menerbitkan Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2021 yang mengatur ketentuan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat selama PPKM Darurat Jawa Bali pada 3-20 Juli 2021.

Aturan perjalanan dengan transporasi darat ini baru berlaku efektif 6 Juli 2021 sampai 20 Juli, bukan seperti PPKM Jawa Bali yang berlaku mulai 3 Juli 2021.

“Dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan terakhir di lapangan,” demikian bunyi surat yang diteken Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi, 2 Juli 2021.

Berikut aturan perjalanan orang dengan transportasi darat sesuai SE Kemenhub Nomor 43/2021, antara lain menggunakan:


a. Kendaraan Bermotor Umum (ALBN, AKAP, AKDP, Pariwisata dan Angkutan Barang);
b. Kendaraan bermotor Perseorangan (Kendaraan Pribadi dan Sepeda Motor; dan
c. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Setiap individu yang melakukan perjalanan orang menggunakan transportasi darat wajib mematuhi ketentuan pengetatan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 No.14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Corona Viruse Desease 2019 (Covid 19), antara lain:

a) penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;

b) jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain minimal 3 (tiga) lapis atau masker medis;

c) tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan; dan

d) untuk perjalanan yang menggunakan kendaraan bermotor umum tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut;

Pelaku perjalanan jarak jauh dari dan ke Pulau Jawa serta Pulau Bali yang menggunakan moda transportasi darat wajib menunjukkan kartu vaksin pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen, dengan ketentuan:

a) perjalanan jarak jauh merupakan perjalanan dengan jarak minimal perjalanan 250 kilometer atau minimal waktu perjalanan 4 jam;

Baca Juga:  STH, Putra Tanahdatar Lahir di Solok Jadi Vice President Pertamina

b) pelaku perjalanan dengan transportasi darat yang menggunakan kendaraan bermotor perseorangan, sepeda motor, dan kendaraan bermotor umum, wajib menunjukkan kartu vaksin pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan;

c) khusus pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan logistik, tidak diwajibkan menunjukkan kartu vaksin pertama dan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan. Namun bagi pengemudi dan pembantu pengemudi yang belum melaksanakan vaksinasi diarahkan untuk melakukan vaksinasi oleh Satgas Penanganan COVID-19 apabila tersedia di lokasi simpul transportasi darat;

Adapun kapasitas penumpang yang diperkenankan baik kendaraan bermotor umum, perseorangan dan Kapal SDP adalah 50% dari jumlah kapasitas.

Bagaimana dengan masyarakat Sumbar yang bepergian ke Jawa dan Bali? Kepala BPTD Wilayah III Provinsi Sumbar, Deny Kusdyana yang dikonfirmasi Padek.Co mengatakan, jika tidak sangat mendesak disarankan tidak bepergian ke Jawa dan Bali saat PPKM Darurat saat ini.

“Bagi masyarakat di Provinsi Sumbar yang akan bepergian ke provinsi lain terutama ke Pulau Jawa dan Bali melalui transportasi darat, diminta untuk melengkapi persyaratan sesuai SE Dirjen Hubdat No 43 Tahun 2021 sejak keberangkatan, dan disarankan tidak melakukan pemenuhan persyaratan perjalanan tersebut saat akan menyeberang di Bakauheni Lampung, karena akan terjadi penumpukan dan ketidakpastian ketersediaan terutama vaksin,” ujar Deny.

Deny menambahkan bahwa, pengguna kendaraan pribadi dan angkutan umum yang tidak dapat vaksin dan rapid antigen di Bakauheni maka akan diputarbalikkan dengan tegas oleh aparat Polri/TNI.

“Kami sarankan sedapat mungkin awak kendaraan barang juga melakukan rapid antigen sebelum sampai di Bakauheni,” ujar Deny. (*/hsn)