Perusahaan Pers Terdampak Covid-19, Ini Pesan SPS Sumbar ke Pemerintah

Serikat Perusahaan Pers (SPS) Cabang Sumatera Barat, Senin (6/4) menerbitkan rekomendasi kepada SPS Pusat. (Foto: ist)

Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumatera Barat, Senin (6/4) menerbitkan rekomendasi kepada SPS Pusat sebagai tindak lanjut pertemuan Menteri Kominfo dengan para pemimpin redaksi, Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait dampak Covid-19, pada 3 April 2020 lalu.

Surat rekomendasi tersebut ditandatangani Ketua SPS Sumbar Osmarwan Putra, Sekretaris Two Efly, Bendahara Atviarni, Wakil Bidang Organisasi Jayusdi Effendi dan Wakil Bidang Hukum Zulnadi.

“Ada enam poin dalam surat rekomendasi tersebut. Semuanya terkait dengan kondisi terkini perusahaan pers khususnya di Sumbar, sebagai akibat dari merebaknya wabah virus korona (Covid-19) yang berdampak pada usaha penerbitan pers, berikut solusi yang kami rekomendasikan ke SPS Pusat,” kata Osmarwan.

Enam poin rekomendasi tersebut, kata Osmarwan, yakni mendesak SPS Pusat mendorong pemerintah memberikan subsidi pembelian bahan baku kertas terhadap media cetak di daerah, diskon atau pemotongan pajak dari pemerintah yang dibebankan kepada perusahaan pers, baik cetak maupun online yang saat ini sangat terpukul akibat terdampak Covid-19.

Kemudian, meminta SPS Pusat memperjuangkan agar para pekerja di media cetak maupun online dimasukkan dalam jaringan pengaman sosial sebagai dampak Covid-19.

Lalu, SPS Pusat diminta mendorong pemda berkontribusi dalam perlindungan kerja wartawan, melalui bantuan alat perlindungan diri (APD) bagi wartawan yang bertugas, khususnya yang meliput Covid-19 dan kegiatan terkait.

Selanjutnya, mendorong media cetak di daerah membangun optimisme masyarakat dengan cara memperbanyak informasi positif terkait perkembangan Covid-19.

“SPS menghimbau pimpinan media cetak maupun online di daerah agar menghindari terjadinya PHK dan merumahkan karyawan, sebelum melakukan upaya efisiensi sesuai Surat Edaran Menaker Nomor 97/MEN/THI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja.

SPS Sumbar juga mendorong SPS Pusat mendesak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menjadikan media cetak dan online di daerah sebagai wadah sosialisasi tentang Covid-19 yang pendanaannya ditanggung APBN.

“Surat rekomendasi ini langsung kami kirim ke SPS Pusat dan ditembuskan ke Dewan Pers. Harapan kami, semoga apa yang kami suarakan dari Sumbar, bisa menjadi solusi juga bagi perusahaan pers di tengah situasi pandemik korona saat ini,” tukasnya.(rel/esg)