PPKM Mikro Empat Kota di Sumbar, Patuhi Aturan Pembatasan Berikut…

242

Setelah pada 3 Juli 2021 dimulai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali, maka mulai 6 Juli 2021 (sesuai periodisasi tahapan PPKM Mikro), akan dimulai PPKM Mikro Tahap XII yang difokuskan pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Bali.

Ada lima provinsi yang memiliki jumlah Kasus Aktif terbesar dan di atas 10 ribu kasus, yakni: DKI Jakarta 91.458 kasus, Jawa Barat 70.596 kasus, Jawa Tengah 43.110 kasus, DI Yogyakarta 14.166 kasus, dan Jawa Timur sebanyak  11.885 kasus.

Jika dilihat dari zonasi risiko-nya, maka enam provinsi di Jawa memiliki risiko tinggi, sementara di Luar Jawa ada 10 provinsi yang termasuk dalam risiko tinggi, yaitu Lampung, Kalimantan Timur, Papua Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Papua, dan Kalimantan Tengah.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Perpanjangan dan Pengetatan Pelaksanaan PPKM Mikro secara virtual di Jakarta, Senin (5/7/2021).


“Kesepuluh provinsi dengan risiko tinggi di Luar Jawa-Bali tersebut diukur dari parameter: tingkat BOR lebih dari 65%, dan jumlah kasus aktif di atas 4.000 kasus,” ungkap Airlangga.

Berdasarkan data indikator asesmen situasi pandemi terhadap seluruh kabupaten/ kota di luar Jawa, terdapat sebanyak 43 kabupaten dan kota berada di Level 4; sebanyak 187 kabupaten/ kota di level 3; dan sebanyak 146 kabupaten/ kota di level 2.

“Karena itu diputuskan untuk perpanjangan PPKM Mikro Tahap XII mulai 6 Juli hingga 20 Juli 2021, yang berlaku di semua provinsi di luar Jawa-Bali, dengan dilakukan pengetatan pada 43 kabupaten/ kota yang memiliki Level Asesmen 4 yang berada di 20 provinsi. Regulasi ini selaras dengan pengetatan yang dilakukan di Jawa-Bali,” jelas Airlangga.

Dari 43 kabupaten dan kota tersebut, terdapat empat kota di Sumbar, yakni Kota Padang, Bukittinggi, Kota Solok dan Padangpanjang.

Menko Airlangga menegaskan bahwa meskipun diterapkan PPKM Darurat di Jawa-Bali dan PPKM Mikro diperketat di Luar Jawa-Bali, namun kegiatan di sektor esensial tetap beroperasi, sehingga tidak akan menimbulkan kekhawatiran gelombang PHK kembali.

“Juga terus dijaga dengan mendorong kegiatan ekspor, termasuk ekspor dari UMKM. Lalu dengan bantuan sosial yang dilanjutkan dan dipercepat, seperti diskon listrik, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang menopang sektor produktif. Kita akan memonitor dan mengevaluasi terus di masa sekarang, maupun setelah 20 Juli,” ujarnya.

Baca Juga:  Apresiasi Sembako JPS, Rezka Minta Pemda Fokus & Taktis Atasi Pandemi

Sementara, dalam pengaturan di PPKM Mikro Tahap XII (6-20 Juli 2021) juga telah diatur tentang pengaturan ibadah pada Hari Raya Idul Adha, yang secara khusus mendasarkan pada pengaturan di SE Menteri Agama Nomor 16/ 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, Pelaksanaan Kurban 1442 H di Luar Wilayah PPKM Darurat, yang meliputi pengaturan: (a) ketentuan malam takbiran dan takbir keliling dilarang; (b) Shalat Idul Adha juga ditiadakan bagi daerah risiko tinggi; dan (c) pelaksanaan kurban yaitu dalam penyembelihan hewan kurban dilakukan di rumah potong hewan, dan pendistribusian dagingnya langsung diantar ke masyarakat bersangkutan.

Pengetatan atas Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada PPKM Mikro Tahap XII diatur dengan ketentuan di bawah ini:

Percepat Realisasi Anggaran

Mengenai percepatan realisasi anggaran oleh Pemerintah Daerah (Pemda), harus didorong untuk mempercepat realisasi earmarked 8% DAU/DBH untuk penanganan Covid-19. Kemudian, penyaluran Dana Desa dan BLT Desa agar dipercepat dengan menggunakan KPM Tahun 2020, dengan lebih memfokuskan kepada penduduk miskin yang terdampak pandemi dan belum menerima bantuan.

“Memang yang terpenting dalam situasi sekarang adalah earmarked DAU/DBH dengan total 8% atau Rp35,1 triliun se-Indonesia, dan ini baru terserap 10,53%. Ini terbagi untuk penanganan Covid-19, dukungan vaksinasi, dukungan kelurahan, insentif tenaga kesehatan, serta belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat,” jelas Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menambahkan, untuk daerah dengan Level Asesmen tinggi yakni Level 4 dapat diartikan: (1) Kasus konfirmasi tinggi, untuk menurunkan diperlukan peningkatan testing; (2) Jumlah rawat inap di RS tinggi, dapat dikurangi dengan meningkatkan TT isolasi di RS; (3) Jumlah kematian tinggi, dapat diturunkan dengan peningkatan treatment (penyediaan oksigen, obat-obatan, dll).

“Yang menjadi prioritas juga adalah percepatan vaksinasi, yang saat ini untuk di luar Jawa-Bali persentasenya masih rendah di sekitar 8% – 59%, dengan Kepri yang mencapai 59% sudah divaksin dari total penduduk yang bisa divaksinasi. Ini akan terus ditingkatkan, untuk mencakup daerah lain yang masih rendah, sehingga setelah Agustus nanti bisa tercapai target vaksinasi sebanyak 2 – 2,5 juta suntikan per hari,” ucapnya.(rel)