Sah! Demokrat dan PAN Daftarkan Mulyadi-Ali Mukhni Ikut Pilgub Sumbar

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung koalisi Demokrat dan PAN, Mulyadi-Ali Mukhni resmi mendaftar ke KPU Sumbar, Jalan Pramuka Padang, Minggu (6/9/2020) sore.

Pasangan anggota DPR RI dan bupati Padangpariaman dua periode itu datang bersama para pengurus dan kader partai serta relawan sekitar pukul 17.00.

Tampak hadir anggota DPRD Sumbar dari Demokrat HM Nurnas, Suwirpen Suib, Arkadius Dt Intan Bano serta Novrizon. Sedangkan dari PAN terlihat anggota DPRD yang juga Ketua DPW PAN Sumbar yang baru Indra Dt Rajo Lelo.

Mulyadi mengatakan, dirinya mendaftar bersama Ali Mukhni mengikuti Pilkada Sumbar dengan tujuan memajukan taraf hidup dan perekonomian masyarakat.

Baik dari segi pendidikan, kesehatan, perekonomian dan infrastruktur. Anggarannya tidak hanya mengandalkan APBD.

“Kita sudah siap membangun Sumatera Barat dengan menjalin kerja sama bersama semua pihak, tidak hanya mengandalkan APBD. Sehingga pembangunan bisa berjalan baik dan tingkat kehidupan masyarakat akan terangkat melalui perbaikan ekonomi, kesehatan dan pendidikan,” jelas Mulyadi.

Tim pemenangan Mulyadi-Ali Mukhni menambahkan, cagub yang diusung Demokrat dan PAN ini telah terbukti banyak berkontribusi membangun Sumbar selama berkiprah di DPR RI, Senayan, Jakarta. Salah satunya dalam pembangunan Jembatan Kelok Sembilan di Limapuluh Kota.

Baca Juga:  Cukupi Kebutuhan APD, Keselamatan Nakes Diprioritaskan

Di samping itu, bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan perguruan tinggi pelayaran di Padangpariaman demi peningkatan kualitas pendidikan sesuai potensi daerah.

“Ketika pandemi virus Covid-19 merebak, beliau bersama para kader langsung turun ke daerah dan rumah sakit memberikan bantuan alat pelindung diri demi mengatasi penularan,” jelas Nurnas.

Sebagaimana diketahui, pasangan Mulyadi-Ali Mukhni awalnya didukung oleh Partai Demokrat, PAN dan PDIP. Namun demikian, beberapa hari sebelum mendaftar ke KPU, pasangan yang disingkat MUALIM ini mengembalikan dukungan dari PDIP dengan alasan adanya desakan dari masyarakat. (idr)