Jejak Sejarah RI Masih Ada (2), NKRI Dipertahankan Dalam Hutan Sumbar

23
AUDIENSI: Gubernur Mahyeldi saat diterima beraudiensi oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di ruangannya, Selasa (16/11) lalu.(IST)

Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) memiliki peran penting dalam upaya mempertahankan Kemerdekan bangsa Indonesia. PDRI adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949.

PDRI disebut juga dengan Kabinet Darurat yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Sistem pemerintahan PDRI berada di Sumbar. Karena setelah Ibu Kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia.

PDRI dibentuk tidak lama setelah Ibu Kota Yogyakarta dikuasai Belanda pada 19 Desember 1948 saat Agresi Militer Belanda II. Di mana pada waktu itu para pemimpin Indonesia, seperti Soekarno, Moh Hatta dan Sutan Syahrir dan Agus Salim ditangkap, serta diasingkan Belanda ke daerah luar jawa.

Sebelum ditangkap, Soekarno dan Moh Hatta menggelar rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran untuk membentuk pemerintahan sementara.

Mendengar ibu kota lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, Safruddin Prawiranegara bersama Kol Hidayat, panglima tentara dan teritorium Sumatera mengunjungi Teuku Mohammad Hasan, gubernur Sumatera di kediamannya mengadakan perundingan.

Kemudian mereka langsung menuju Halaban, perkebunan teh yang berjarak 15 kilometer di selatan Kota Payakumbuh. Di sana mereka mengadakan rapat dengan sejumlah tokoh pada 22 Desember 1948.

Kemudian mereka membentuk PDRI, sejak saat itu PDRI menjadi musuh nomor satu Belanda dan tokoh-tokoh PDRI diburu Belanda. Mereka harus menyamar untuk menghindari kejaran dan serangan Belanda.

”Generasi muda harus tahu sejarah, bagaimana posisi Sumbar menyelamatkan NKRI. Bahwa karena Sumbar lah, NKRI ini masih ada,” sebut Gubernur Mahyeldi Ansharullah, Jumat (3/12).

Diketahui, peran PDRI sangat penting dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya mengisi kekosongan pemerintahan, PDRI berhasil menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Di mana, informasi-informasi tentang keberadaan dan perjuangan Indonesia disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia.

Sehingga, negara-negara lain tahu mengenai keadaan Indonesia yang sesungguhnya. PDRI berakhir ketika perjanjian Roem-Royen yang disepakati oleh Belanda dan Indonesia disahkan pada 1 Juli 1949 tercapai.

Pada perjanjian tersebut semua tawanan politik yang diasingkan oleh Belanda dilepaskan tanpa syarat dan dikembalikan ke Yogyakarta. Maka pada tanggal 13 Juli 1949 Presiden RI Ir Soekarno dan Moh Hatta kembali ke Yogyakarta.

Belakangan, pada 18 Desember 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Keppres No 28 Tahun 2006 yang menetapkan 19 Desember tanggal terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) sebagai Hari Bela Negara.

Pengumuman terbentuknya PDRI sendiri baru dilakukan tiga hari kemudian. Pada 22 Desember 1948, pukul 04.30 bertempat di Halaban, Payakumbuh, diumumkan terbentuknya PDRI lengkap dengan susunan kabinet.

Setelah pengumuman tersebut, Syafruddin dan sebagian besar anggota kabinet berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran pasukan Belanda. Untuk memperlihatkan pemerintah RI masih ada, komunikasi dengan penduduk dan pihak luar harus tetap ada. Satu-satunya alat yang tersedia ketika itu hanyalah radio.

Peran dua stasiun radio perhubungan (PHB) Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) yang merupakan cikal bakal RRI di Bukittinggi begitu besar dalam mengawal pemerintahan darurat tersebut. Dua stasiun inilah yang tetap mengumumkan kepada dunia bahwa pemerintah dan negara Indonesia masih tetap tegak berdiri.

Radio

Keberadaan PDRI pertama kali diumumkan kepada dunia luar melalui dua stasiun radio AURI tersebut yang berhasil diselamatkan dari serangan Belanda. Keberadaan PDRI pertama kali digaungkan di Hotel Mihelmina, di Jalan A Rivai (eks-stasiun RRI Bukittinggi) yang dijadikan kantor stasiun radio. Karena terus diserang, stasiun ini dungsikan ke Paritnatuang dekat Bukit Balairung, Saripulai, Anakair.

Demi tetap terjalinnya komunikasi dengan pihak luar, dua stasiun Radio AURI yang berhasil diselamatkan turut dibawa bersama rombongan. Namun, stasiun radio AURI pimpinan Lahukay saat tiba di Halaban tidak sempat mengudara, karena dibumihanguskan oleh Belanda.

Baca Juga:  Dispora Sumbar Cari 1 Kader Pemuda Daerah Ikuti Program PPAN 2022

Stasiun radio AURI di bawah pimpinan Tamimi diserahkan kepada PDRI (Syafruddin Parwiranegara) untuk melayani komunikasi radio rombongan yang tengah bergerilya. Stasiun radio itu ikut serta bergerilya hingga ke tempat pengungsian di Bidaralam.

Seperti dikutip dari laman Pemerintah Kota Bukittinggi, bukittinggikota.go.id, pada 23 Desember 1948 stasiun radio PDRI di Halaban untuk pertama kali dapat berhubungan dengan stasiun radio AURI yang lain, baik yang berada di Jawa maupun di Sumatera. Stasiun tersebut berhasil mengumumkan keberadan PDRI ke seluruh stasiun radio yang dapat mereka hubungi.

Gerilya terus dilanjutkan. Perjalanan rombongan diteruskan ke Bangkinang, Teluk Kuantan, Sungaidareh, Bidaralam melewati Abaisiat dan Abaisangir. Di sini rombongan dibagi tiga dan bertemu lagi di Bidaralam dua minggu kemudian.

Tgk Mohammad Hasan yang menjabat wakil ketua PDRI menuturkan bahwa rombongan mereka kerap tidur di hutan belukar, di pinggir Batanghari, dan sangat kekurangan bahan makanan.

Mereka pun harus menggotong radio dan berbagai perlengkapan lain. Kondisi PDRI yang selalu bergerilya keluar masuk hutan itu juga diejek radio Belanda sebagai Pemerintah Dalam Rimba Indonesia.

Namun, Syafruddin pun membalas dan mengatakan: Kami meskipun dalam rimba, masih tetap di wilayah RI, karena itu kami pemerintah yang sah. Tapi, Belanda waktu negerinya diduduki Jerman, pemerintahnya mengungsi ke Inggris.

Padahal menurut UUD-nya sendiri menyatakan bahwa kedudukan pemerintah haruslah di wilayah kekuasaannya. Apakah Inggris jadi wilayah kekuasaan Belanda? Yang jelas pemerintah Belanda tidak sah.

Kontak dengan New Delhi

Pada 17 Januari 1949, kabar yang memberikan angin segar bagi keberadaan PDRI datang dari rombongan yang tengah bergerilya. Stasiun radio PDRI berhasil mengadakan kontak dengan New Delhi.

Konfrensi New Delhi yang dihadiri 19 delegasi Negara Asia, mengeluarkan resolusi yang berisi protes terhadap Agresi Militer Belanda dan menuntut pengembalian Tawanan Politik Soekarno-Hatta dan semua pimpinan Republik di Yogyakarta.

Menurut Mahyeldi yang juga Ketua Forum Bela Negara (FBN) Sumbar sejarah tersebut harus terus diingat karena di Sumbar-lah tonggak sejarah itu berlangsung. Maka itu dalam perjuangannya, Pemprov Sumbar berhasil menghantarkan Syafruddin Prawiranegara sebagai Pahlawan Nasional.

Di sisi kain, hingga saat ini Pemprov Sumbar terus memperjuangkan perampungan pembangunan Monumen Nasional PDRI di Nagari Kototinggi, Kecamatab Gunungomeh, Laimapuluh Kota. Dan menjadikan monumen itu bukti sejarah perjuangan mempertahankan Indonesia yang berlangsung di Sumbar kala itu.

Gubernur Mahyeldi sendiri beberapa waktu lalu langsung minta dukungan MPR Bambang Soesatyo untuk kelanjutan dan percepatan pembangunan Monumen PDRI.

”Monumen ini adalah pengingat tonggak sejarah peristiwa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang menjaga kedaulatan NKRI di mata internasional saat agresi Belanda II. Sejarah yang fundamental ini penting untuk diingat guna meningkatkan rasa nasionalisme salah satunya dengan penyelesaian pembangunan Monas PDRI,” sebut Mahyeldi Ansharullah saat  beraudiensi dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan saat ini secara fisik bangunan Monas PDRI sudah hampir rampung, namun masih butuh penyelesaian pada beberapa sisi, termasuk interior. Selain meminta dukungan, Gubernur Mahyeldi sekaligus mengundang Ketua MPR RI Bambang Soesatyo untuk menghadiri Peringatan Hari Bela Negara ke-73 di Kototinggi Sumbar sambil meninjau kondisi Monas PDRI.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyambut baik undangan gubernur Sumbar dan akan menjadwalkan untuk menghadiri peringatan Hari Puncak Peringatan Hari Bela Negara ke-73 tahun 2021 di Sumbar.

Terkait percepatan keluarnya Inpres Percepatan Penyelesaian Kawasaan Monumen Bela Negara, Ketua MPR akan mencoba mendorong agar pihak terkait bisa merealisasikannya.

Tidak hanya itu, Mahyeldi juga sudah meminta dukungan dari Kementerian Pertahanan, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (adp)